Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menyatakan bahwa jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris di badan usaha milik negara ( BUMN) maka dirinya harus mundur daru PDI-P.

“Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik,” ungkap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Fadjroel, dengan status Ahok sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama tidak menjadi ganjalan bagi dia untuk menduduki posisi tersebut.

Menurut dia, yang terpenting Ahok bukan mantan narapidana dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Fadjroel selaku Komisaris Utama PT Adhi Karya tersebut mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan untuk senantiasa mendahulukan aturan jika menduduki jajaran di BUMN.

“Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja,” ujarnya.

Namun, Fadjroel mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui adanya penempatasan posisi bagi Ahok di BUMN. Ia menekankan agar Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan konfirmasi secara langsung terkait posisi Ahok di BUMN.

“Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN,” jelasnya.

Pada Rabu (13/11/2019), terpantau Ahok berkunjung kantor Kementerian BUMN untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pasca bertemu Erick, Ahok membeberkan bahwa pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut membahas tentang perusahaan yang ada di BUMN.

“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja,” ungkap Ahok.

Walau demikian, Ahok masih enggan menuturkan jabatan atau posisi apa yang nantinya ia emban jika masuk dalam BUMN.

“Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara,” pungkas Ahok. (Hr-harianindo.com)