Jakarta – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) bertanya=tanya terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berencana merekrut Ahok menjadi karyawan BUMN. Slamet Maarif, selaku Ketua Umum PA 212 menyangsikan kebijakan itu. Dia langsung menyinggung rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam.

“Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?” kata Slamet.

Di sisi lain, Slamet mengklaim bahwa pihaknya tidak berencana menolak melalui aksi unjuk rasa. Dia justru mempersilakan karyawan BUMN yang menolak jika memang tak sepakat dengan rencana pemerintah menempatkan Ahok di BUMN.

“Kan kita bukan karyawan BUMN, biarkan saja nanti karyawannya yang menolak,” ujar pria yang juga menjabat Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Diketahui bahwa, PA 212 merupakan kelompok yang terbentuk sebagai hasil aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Saat itu beberapa ormas Islam yang dimotori GNPF MUI (sekarang GNPF Ulama) mengerahkan massa untuk memprotes pernyataan bernada SARA dari Ahok yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kabar terkait Ahok yang akan menjadi karyawan BUMN beredar usai Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN. (NRY-harianindo.com)