Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diwacanakan bakal menjadi pemimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi. Akan tetapi, di lain pihak Ahok hingga saat ini masih aktif sebagai kader PDIP.

Ketika ditanya apakah Ahok akan mengundurkan diri dari PDIP, ia merespons pertanyaan tersebut dengan memberi kutipan surat edaran nomor SE-1/MBU/S101/2019 tentang keterlibatan direksi dan dewan komisaris BUMN group (BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN) sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif. 

“Sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN dan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN yaitu dilarang sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif.” bunyi kutipan yang diberikan Ahok.

Baca Juga: Anggota Komisi VI Minta Ahok Ubah Gaya Komunikasi Jika Jadi Bos BUMN

Dalam aturan tersebut, yang dilarang untuk masuk ke jajaran direksi atau komisaris BUMN adalah pengurus partai. Sedangkan Ahok mengatakan bahwa statusnya di PDIP hanyalah kader, bukan pengurus partai.

“Baca aja aturannya? Saya bukan pengurus partai kan,” kata Ahok pada Rabu (13/11/2019).

Diberitakan sebelumnya bahwa usai bertemu dengan Erick Thohir, Ahok mengaku siap apabila diberi tanggung jawab mengemban jabatan di BUMN. Meskipun menyanggupi tawaran langsung dari Menteri BUMN, namun Ahok masih belum membeberkan di perusahaan mana ia akan menjabat dan kapan masa jabatannya dimulai.

“Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” ujar Ahok.

“Mungkin nanti Desember, atau November ini, saya tidak tahu, tanya ke Pak Menteri,” sambungnya. (Elhas-harianindo.com)