Jakarta – Terkait wacana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan ditunjuk sebagai pemimpin di salah satu BUMN, sejumlah pihak mengingatkan bahwa Ahok pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat bicara. Meskipun Ahok sebelumnya pernah difatwa oleh MUI terbukti menista agama, namun Anwar mengatakan bahwa Ahok telah menjalani hukuman atas perbuatan tersebut.

“Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi,” ujar Anwar pada Kamis (14/11/2019).

Baca Juga: Rekam Jejak Hukum Ahok Menghambat Dirinya Jadi Direksi BUMN?

Oleh sebab itu, Anwar memandang sah-sah saja apabila Ahok ditunjuk sebagai komisaris atau pejabat direksi di salah satu BUMN. Ia justru tak habis pikir dengan sejumlah pihak yang ingin menghalangi rencana tersebut.

“Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?” kata Anwar.

Anwar pun menuturkan bahwa setiap warga negara tak hanya berhak, tetapi wajib untuk memberikan kontribusi untuk negara. Dengan Ahok menjadi pejabat strategis di BUMN, maka hal tersebut sama dengan berkontribusi untuk negara.

“Begini ya, kita tidak boleh membenci orang. Karena dia pernah bersalah lalu kita benci seumur hidup, nggak boleh. Dia sudah mengaku salah, sudah jalani hukuman, tapi kok masih dibenci,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa usai bertemu dengan Erick Thohir, Ahok mengaku siap apabila diberi tanggung jawab mengemban jabatan di BUMN. Meskipun menyanggupi tawaran langsung dari Menteri BUMN, namun Ahok masih belum membeberkan di perusahaan mana ia akan menjabat dan kapan masa jabatannya dimulai.

“Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” ujar Ahok.

“Mungkin nanti Desember, atau November ini, saya tidak tahu, tanya ke Pak Menteri,” sambungnya. (Elhas-harianindo.com)