Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengusulkan agar ke depannya, pilkada diselenggarakan melalui DPRD alias tak langsung. Tito beralasan bahwa usulan tersebut berkaca dari evaluasi pilkada langsung.

Pernyataan tersebut sontak menuai pro dan kontra. Salah satu pihak yang menolak usulan tersebut adalah Mardani Ali Sera. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS itu menyindir bahwa pilkada lewat DPRD sama halnya dengan Orde Baru.

“Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu,” kata Mardani pada Rabu (13/11/2019).

Menurut Mardani, pilkada langsung adalah sebuah bentuk dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa pilkada tak langsung justru akan lebih banyak kerugiannya.

“Antara lain seperti kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD. Selain itu, apakah indeks korupsi akan lebih baik belum tentu juga,” tuturnya.

Mardani mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi fokus dalam evaluasi pilkada langsung adalah teknis penyelenggaraannya. Kemudian, Mardani juga menyebut bahwa pilkada langsung melahirkan kepala daerah yang berprestasi.

“Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya,” sebut Mardani.

Berbicara soal evaluasi, Mardani berpandangan bahwa secara syarat pilkada langsung sudah tepat. Yaitu perlunya untuk menurunkan ambang batas dari yang semula 20 persen menjadi 7-10 persen demi kompetisi yang lebih ketat dan pilihan calon yang lebih banyak.

“Sehingga mereka bisa memilih yang terbaik untuk memimpin nantinya,” ujarnya. (Elhas-harianindo.com)