Jakarta – Pengamat energi Marwan Batubara menolak dengan adanya wacana Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menduduki salah satu jabatan di perusahaan negara.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) tersebut beranggapan bahwa Ahok kerap terjerat kasus korupsi. Bahkan, ia mengklaim bahwa memiliki sejumlah bukti terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahok dan sudah melayangkan laporan ke KPK.

“Berikut adalah berbagai dugaan Kasus Korupsi Ahok yang telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Juli 2017,” ujar Marwan dalam penjelasan secara tertulis, Jumat (15/11/2019).

Kendati sudah melayangkan laporan ke KPK, Marwan mengklaim bahwa tidak ada penindaklanjutan terhadap kasus Ahok. Hal itu dilakukan lantaran KPK beranggapan, ujar Marwan, Ahok tidak mempunyai niatan yang jahat.

“Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan merekayasa kejahatan korupsi?” jelas Marwan.

Marwan mengambil contoh kasus keterlibatan Ahok dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya dalam kasus tersebut sudah jelas melakukan tindakan korupsi, namun justru KPK melepaskannya.

Berikut adalah bukti yang dibeberkan oleh Marwan terkait kasus RS Sumber Waras:

Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated; Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004; Berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012; Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya digelapkan;
Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan UU No 17/2003.

“Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan Ahok,” ujar Marwan.

Kasus selanjutnya yang ia contohkan adalah lahan Taman BMW yang kini bakal dibangun menjadi Jakarta International Stadium. Berikut buktinya menurut Marwan:

Agung Podomoro (AP) mengklaim tanah BMW akan diserahkan pada Pemda DKI sebagai kewajiban, bukanlah miliknya; lahan berstatus bodong, tidak ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik Pemda DKI; Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan oleh AP; Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas sebagian lahan, bukan seluruh lahan; Hal di atas melanggar PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Dokumen alas hak sertifikasi tidak sah; Pada APBD 2014 rencana pembangunan stadiun BMW ini ditolak DPRD DKI. Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD 2015.

Marwa mengklaim bahwa kasus tersebut menyebabkan kerugian miliaran rupiah terhadap negara. Selain itu terdapat pula sejumlah nama lainnya.

“Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi – Ahok dan gubernur-wagub periode sebelumnya, dan Ahok salah satu yang sangat berperan,” pungkas Marwan. (Hr-harianindo.com)