Jakarta – Kapitra Ampera, selaku Mantan Caleg PDI Perjuangan menyayangsikan polemik masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di BUMN. Kapitra menghimbau publik agar tidak berlaku zalim terhadap Ahok.

Kapitra mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Di mana orang boleh dinyatakan salah apabila dia melanggar hukum. Jika tidak, maka seseorang tidak boleh disalahkan begitu saja.

“Ahok pernah terjerembab, pernah tersungkur oleh sebuah kesalahan, penistaan agama. Dia sudah tebus kesalahan itu dengan masuk penjara. Saya pikir klir dong. Lalu dia jangan dibunuh haknya untuk jadi pengusaha, jadi pejabat, untuk bertahan hidup. Ini zalim kita ini. Kecuali undang-undang melarangnya,” tegas Kapitra.

Di sisi lain, Kapitra juga menyatakan bahwa tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang mantan gubernur DKI Jakarta itu menjadi petinggi BUMN.

“Itu kan hak dasar masayarakat sebagai manusia. Jadi biarkan saja selagi tidak ada undang-undang yang dia langgar. Masa kita harus menghakimi dia sampai seumur hidupnya, sementara dia sudah menebus kesalahannya, sudah memperbaiki diri,” tegas pengacara kelahiran Padang, 53 tahun lalu ini.

Kapitra menilai mantan bupati Belitung Timur itu sudah menebus kesalahannya secara hukum. (NRY-harianindo.com)