Jakarta- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengungkapkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias diperbolehkan untuk menduduki jabatan dalam jajaran direksi atau komisaris kendati termasuk dalam kader partai politik. Haltersebut dinyatakan oleh Fadjroel pasca menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Fadjroel menuturkan terkait persyaratan untuk menjadi pengurus BUMN sudah terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Beleid tersebut sudah mengatur beberapa persyaratan seperti komisaris atau direksi BUMN bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Artinya, sambung dia, Ahok tetap bisa masuk dalam jajaran direksi atau komisaris BUMN tanpa harus keluar sebagai kader partai politik lantaran Ahok tidak termasuk dalam pengurus partai politik tersebut. Diketahui, saat ini Ahok terdaftar sebagai kader PDI-P.

“Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol, menurut Permen BUMN, harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah,” jelas Fadjroel lewat keterangan tertulis, Minggu (17/11).

Fadjroel menjelaskan bahwa Tim Penilai Akhir (TPA) nantinya yang akan memilih calon komisaris yang akan duduk dalam kepengurusan BUMN berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 177/2014.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa keanggotaan TPA dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Kabinet sebagai sekretaris, dengan anggota tetap yang terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan, anggota tidak tetap terdiri dari menteri teknis/ Pimpinan Instansi Pegawai.

Tim tersebut mempunyai peran untuk membantu Presiden dalam memilih dan menetapkan calon Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya. Sementara, peran dari tim tersebut untuk menilai dan memberikan masukan berupa pertimbangan terhadap calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diajukan oleh Pimpinan instansi.

“Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres Nomor 177/201. (Hr-harianindo.com)