Jakarta – Achmad Baidowi, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan mengnginkan adanya evaluasi terkait pilkada langsung.

“Tapi pada prinsipnya pilkada langsung harus dievaluasi, karena memang banyak mudaratnya,” kata Baidowi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 19 November 2019.

Baidowi menganalogikan kelemahan pilkada langsung, hal tersebut terkait biaya politiknya tinggi dan ada konflik horizontal.

Selain itu, belum tentu menghasilkan kepala daerah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Baca Juga : UU Pilkada: Presiden SBY Bersumpah Perjuangkan Pilkada Langsung dengan Perbaikan

“Baru kemudian bagaimana cara mengevaluasinya, itu baru kita diskusikan. Tetap menggunakan pilkada langsung tapi instrumennya disederhanakan atau kembali ke pilihan DPRD, itu nanti masih proses diskusi lebih lanjut. Belum kita putuskan caranya,” ujar Baidowi.

Baidowi beranggapan bahwa harus dilihat juga apa yang menjadi titik evaluasi. Misalnya ongkos politiknya terlalu mahal, maka perlu dievaluasi pos mana yang harus dikurangi.

“Contoh, kampanye yang biasanya 6 bulan itu dipangkas jadi 3 bulan. Paling tidak biaya kampanye sudah turun separuh. Apalagi? Kedua, biaya tentang saksi, ditanggung oleh negara. Sehingga dia nggak terlalu harus keluar uang saksi banyak,” tutur Baidowi. (NRY-harianindo.com)