Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mensinyalir adanya kepentingan politik dibalik penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk masuk dalam jajaran elite BUMN.

Dia beranggapan bahwa penunjukan Ahok tersebut tidak murni untuk melakukan perbaikan pada BUMN.

“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mempuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bhima di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga : MARDANI ALI MENYEBUT AGAK ANEH AHOK DITUNJUK JADI BOS BUMN

Menurut dia, masih terdapat banyak figur lain yang lebih berpengalaman dalam dunia bisnis selain Ahok untuk menduduki jabatan strategis di BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Namun, dia enggan untuk menuturkan figur siapa yang tepat untuk memimpin BUMN, khususnya Pertamina atau PLN.

“Emang enggak ada orang lain dengan indikator tadi yang lebib cocok dibanding Ahok?” ucap Bhima.

Bhima menerangkan paling tidak ada empat kriteria yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menduduki jabatan tinggi di BUMN. Pertama, orang itu harus memiliki integritas.

Baca Juga : AHOK TETAP SIAP JADI BOS BUMN MESKI ADA PENOLAKAN

Kedua, tidak pernah terjerat dengan kasus hukum. Ketiga, tidak berhubungan atau tergabung dengan partai politik. Keempat, wajib memiliki cara komunikasi yang baik.

“Karena nanti BUMN akan bersentuhan dengan unit usaha lain, swasta, investor, kreditur. Itu kan dibutuhkan pola komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik juga bisa menjamin karyawan loyal dan punya satu visi yang sama dengan pimpinan,” tutup dia. (Hr-harianindo.com)