Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan pekerja pabrik ban merek Michelin di Cikarang. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengaku Kementerian Perindustrian belum menerima laporan resmi terkait kabar tersebut.
“Belum, kami belum dapat kabar apa pun. Kalau industri ban, khususnya pabrik ban Michelin, menutup atau mengurangi karyawan, kami belum mendapat informasi apa pun,” kata Febri saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Febri mengatakan, kinerja industri ban dalam negeri sebenarnya masih tergolong baik. Hal ini disebabkan besarnya permintaan ban yang berasal dari industri otomotif.
“Untuk industri ban dan karet masih bagus. Kendaraan kita masih banyak dan peminat ban dari industri otomotif masih bagus. Kalau (permintaan dari pasar internasional), saya belum tahu,” tambah Febri.
Baca juga: Pabrik Ban Michelin di Cikarang Ingin PHK Ratusan Karyawannya!
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pabrik ban merek Michelin di Cikarang sedang melakukan PHK massal.
Said mengaku mendapat kabar PHK tersebut dari perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menaungi para pekerja di pabrik tersebut. Kali ini, sedikitnya ratusan pekerja di-PHK.
“Michelin, pabrik ban di Cikarang itu anggota SPSI. Tapi saya mendapat kabar mereka sudah melakukan PHK lebih dari seratus orang,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Lebih lanjut, Said mengatakan penyebab utama terjadinya PHK massal karena menurunnya permintaan ban dalam negeri dan global. Maka mau tidak mau pabrik ban Michelin mengurangi tenaga kerjanya.
Penyebabnya daya beli menurun, jadi permintaan mobil turun, sepeda motor turun, ban juga turun. Itu juga terjadi secara global, Michelin itu pabrik ban global kan, jelasnya.
Jadi akibat menurunnya permintaan ban Michelin, terjadi pengurangan produksi dan pengurangan karyawan, PHK, lanjut Said.
Saksikan juga video “Efek Merger, Paramount Skydance Bakal PHK Ribuan Karyawan” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)
PHK di pabrik ban Michelin, Kemenperin, Cikarang, industri otomotif, serikat pekerja, permintaan ban, perekonomian tenaga kerja, penurunan daya beli
Industri Pengolahan Tembakau mengalami ekspansi tertinggi berdasarkan rilis Indeks Keyakinan Industri (IKI) pada bulan Oktober. IKI yang dirilis Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan peningkatan ke level 53,50 atau lebih tinggi dibandingkan bulan September yang sebesar 53,02.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menduga kinerja positif sektor ini salah satunya karena kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026.
Selain itu, Febri menjelaskan pasokan tembakau dari petani cukup besar karena sudah memasuki masa panen. Hal inilah yang sebenarnya lebih berpengaruh terhadap kinerja industri pengolahan tembakau.
“Industri pengolahan tembakau merupakan industri musiman. Musiman tergantung pada masa panen tembakau. Ketika petani tembakau banyak panen maka industri pun ikut meningkat kinerjanya. Dan saat ini industri pengolahan tembakau kinerjanya baik,” kata Febri dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2025).
Karena faktor musiman, karena pasokan tembakau dari petani cukup besar. Dan ini ditambah dengan efek dari pernyataan Pak Purbaya yang menyatakan tidak akan menaikkan cukai tembakau, lanjut Febri.
Baca juga: Pabrik Ban Michelin Mau PHK Karyawannya, Kemenperin: Belum Ada Kabar
Selain itu, tindakan Purbaya dalam memberantas peredaran rokok ilegal juga menjadi sinyal positif bagi industri. Pada awal Oktober lalu, Bendahara Negara melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk memusnahkan 235 juta batang rokok ilegal.
Dan tidak menutup kemungkinan juga kunjungannya ke Jatim terkait dengan rokok ilegal, tambah Febri.
Sebelumnya, Purbaya mengumumkan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau tarif cukai rokok pada tahun 2026. Keputusan itu diambil setelah dirinya bertemu dengan Gabungan Produsen Rokok Indonesia (GAPPRI).
“Satu yang saya tanyakan apakah tarif cukai 2026 perlu diubah? Mereka bilang asal tidak diubah, cukup. Ya, saya tidak mengubahnya,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025).
Saksikan juga video “Tantangan dan Peluang Industri Tembakau dalam Kebijakan Baru” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)
industri pengolahan tembakau indeks kepercayaan industri ekspansi industri kementerian perindustrian cukai hasil tembakau kebijakan pemerintah dalam pemanenan rokok ilegal kinerja industri tembakau gappri
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi bukti keberanian mengambil keputusan strategis mampu mengantarkan Indonesia menuju kemandirian nasional.
Hal itu diungkapkan Luhut saat pamer momen menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini. Luhut dalam unggahannya menyebutkan, Whoosh ia gunakan saat hendak bertandang ke Bandung, agenda yang akan ia hadiri adalah pembekalan bagi calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).
“Whoosh adalah bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa. Begitu pula dengan perwira TNI saat ini, diperlukan keberanian terukur, disiplin kuat, dan kemampuan beradaptasi agar setiap langkah strategis mampu menjawab tantangan zaman,” kata Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Luhut Sebut Kereta Cepat Bisa Tutup Biaya Operasional
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menyatakan Whoosh kini semakin mandiri sebagai salah satu bentuk transportasi umum. Biaya operasionalnya bisa ditanggung sendiri dengan total pelayanan kepada lebih dari 12 juta penumpang.
Terlepas dari pro dan kontranya, faktanya Whoosh kini mampu menanggung biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi Oktober 2023 hingga Februari 2025 dan memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap wilayah yang dilaluinya, kata Luhut.
“Ini adalah langkah pertama menuju pengelolaan proyek-proyek besar yang efisien dan bertanggung jawab,” katanya.
Tonton juga video “Kata Iqbal Sentil Luhut: Jaga Wujud Saja, Jangan Buruh” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(hal/kil)
Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kemerdekaan Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, Keputusan Strategis
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons hengkangnya pabrik sepatu asal Tangerang yang merupakan produsen merek Nike hingga Adidas. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Kemenperin) Rizky Aditya Wijaya membenarkan kabar tersebut dan mengaku sudah melakukan diskusi dengan pihak asosiasi.
Rizky mengatakan, pihak pabrik memutuskan pindah ke wilayah Jawa Tengah karena upah yang lebih murah. Namun meski direlokasi, Rizky mengatakan pabriknya tetap menjalankan aktivitas produksi.
“Dan ada PHK di fasilitas produksi, khususnya di wilayah barat Jawa. Alas kaki itu padat karya, komponen terbesarnya tenaga kerja. Jadi bukan berarti di-PHK dan berhenti produksi, tidak. Mereka pindah ke daerah pusat yang upahnya lebih murah, jauh lebih murah,” kata Rizky saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Pabrik Sepatu Nike-Adidas Kabur dari Tangerang, Bos Buruh: Cari Gaji Murah!
Pabriknya kemungkinan akan pindah ke wilayah Cirebon atau provinsi di Jawa Tengah. Rizky mengaku belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan, namun ia sudah berkomunikasi dengan Asosiasi Alas Kaki Indonesia (Aprisindo).
Nah, kalau konteks di Tangerang kemarin, informasinya mereka pindah ke Cirebon. (Komunikasi) hanya dari asosiasi, bukan dari perusahaan. Nanti kita coba pantau, katanya.
Meski begitu, secara umum kinerja industri alas kaki nasional sebenarnya berada pada jalur yang positif. Tahun ini industri berhasil mengalami pertumbuhan sebesar 8%.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sejumlah perusahaan pembuat sepatu merek ternama internasional di Tangerang memilih memindahkan lokasi pabriknya ke daerah dengan upah minimum rendah.
Said misalnya, mengatakan PT Tah Sung Hung, produsen sepatu merek internasional Adidas, telah memindahkan lini produksinya ke Cirebon. Lalu ada juga PT Long Rich yang juga memilih membuka pabrik di kawasan Cirebon.
“Tergantung pasangannya. Kalau Tah Sung, Long Rich main Cirebon-Brebes. Victory Chingluh pindah ke Pekalongan kalau tidak salah atau Batang,” kata Said Iqbal saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).
Lebih lanjut Said menjelaskan, biaya tenaga kerja atau biaya operasional karyawan di pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen, dan sepatu bisa mencapai 30% dari total pengeluaran perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika upah minimum suatu daerah terlalu tinggi, tidak sedikit perusahaan yang memilih pindah lokasi.
Saksikan juga video “Saat Bekas Pabrik Tembakau Disulap Menjadi Taman” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)
Relokasi Pabrik Sepatu Industri Nike Adidas Tangerang, Kementerian Perindustrian
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian terhadap permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia meminta jajarannya mulai memikirkan penyelesaian masalah ini.
Prasetyo Hadi mengatakan, sudah ada rapat terbatas terkait hal tersebut antara Prabowo dan tim ekonominya. Mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roeslani.
Prabowo meminta Airlangga dkk mencari cara dan mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa memberikan guncangan pada perekonomian. Misalnya saja perpanjangan jangka waktu pinjaman atau skenario pembayaran lainnya.
“Kemarin sudah dibahas. Pak Menko Airlangga, Menteri Keuangan (Purbaya), lalu Dirut Danantara (Rosan), diminta seperti saya tadi sampaikan, hitung lagi detailnya. Lalu opsi meminta misalnya perpanjangan jangka waktu pinjaman, itu akan menjadi bagian dari skenario skema terbaik,” kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Baca juga: Ada 31 Ribu Akun yang Terindikasi Judi Online! Menteri Komunikasi dan Teknologi Melapor ke OJK
Selain itu, Prasetyo mengatakan penyediaan angkutan umum seperti Whoosh merupakan kewajiban pemerintah. Selain Whoosh, transportasi lain seperti kereta cepat reguler, bus, dan kapal laut juga akan disediakan pemerintah.
Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah menyediakan angkutan umum, bukan hanya Whoosh saja, mulai dari angkutan kereta api non cepat, kemudian angkutan bus, angkutan kapal, semuanya kita upayakan untuk ditingkatkan, kata Prasetyo.
Restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh sempat menjadi polemik. Saat ini, pemerintah sepertinya masih dilema apakah utang Whoosh akan dibayar menggunakan APBN atau tidak.
Dalam catatan detikcomproyek ini dikelola melalui PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Ada perusahaan patungan Indonesia bernama PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang menguasai 60% saham KCIC, sedangkan sisanya (40%) dimiliki oleh China (Beijing Yawan HSR Co. Ltd).
Pendanaan proyek tersebut sekitar 75% berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB), sisanya 25% dari dana ekuitas/milik sendiri konsorsium. Dari 25% penyertaan modal tersebut, mayoritas kontribusi berasal dari Indonesia melalui PSBI/KAI dkk.
Saksikan juga video “Purbaya Hentikan APBN Bayar Utang Whoosh” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(hal/kil)
Kereta cepat Jakarta-Bandung mengutak-atik utang angkutan umum Airlangga Hartarto Prabowo Subianto
Pemerintah bersama Shopee Barokah meningkatkan kompetensi pelajar dengan memperkenalkan digitalisasi bisnis. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperluas peran pesantren sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan komunitas keagamaan berbasis pendidikan pesantren diproyeksikan pemerintah ke depan sebagai pilar baru di bidang perekonomian.
“Dalam hal ini pemberdayaan pesantren memiliki kekuatan transformasi sosial. Selain sebagai pusat ilmu pengetahuan, pesantren telah tumbuh menjadi kekuatan sosial ekonomi yang melahirkan alumni dan masyarakat modern,” kata Cak Imin saat menghadiri Kick Off Pemberdayaan Sosial Ekonomi Berbasis Pesantren bersama Shopee Barokah di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen, Semarang, Rabu (29/10).
Acara yang juga melibatkan berbagai instansi pemerintah dan dunia usaha ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor. Cak Imin berharap kerja sama dengan Shopee Barokah dapat terus berlanjut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengentasan kemiskinan tidak lagi mengandalkan bantuan sosial saja, melainkan melalui program pemberdayaan yang menjadikan masyarakat mandiri dan berdaya.
“Sejak kepemimpinan Pak Prabowo, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dengan kesadaran penuh bahwa masyarakat perlu keluar dari kemiskinan dan tumbuh berdaya dan mandiri,” ujarnya.
Paradigma bansos tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk perlindungan sosial. Bansos harus beralih menjadi program pemberdayaan sosial, sehingga masyarakat mampu berdiri sendiri dengan berbagai ekosistem yang dibangun pemerintah, jelas Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya tersebut.
“Pemerintah harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik dunia industri, pelaku usaha, maupun lembaga pendidikan seperti pesantren. Oleh karena itu, kami mengapresiasi Shopee yang bersedia mendukung upaya pemberdayaan masyarakat ini,” ujarnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar bersama Direktur Kebijakan Publik Shopee Indonesia, Radityo Triatmojo. Muhaimin mengunjungi booth shopee barokah dan melihat langsung kegiatan shopee live yang dilakukan oleh para pelajar. Foto: dok. Spesial
Sedangkan Shopee Barokah merupakan fitur yang disediakan Shopee untuk produk halal berdasarkan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang mendukung potensi industri syariah di Indonesia sesuai dengan komitmen #ShopeeThereForAll.
Shopee Barokah hadir dalam kegiatan pelatihan bisnis inklusif pesantren melalui Komite Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren. Dimana, digitalisasi perdagangan membuka jalan bagi siapapun untuk memulai usaha, dengan akses pasar kini jauh lebih mudah dan luas.
Direktur Kebijakan Publik Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan pihaknya berkomitmen membantu santri dan UMKM naik kelas melalui pelatihan dan akses pasar digital.
“Kami mendukung inisiatif Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam program pemberdayaan Santri melalui pelatihan digital di Shopee untuk mendukung kemandirian ekonomi santri dan pesantren di Indonesia. Melalui kegiatan ini kami berharap para santri dapat semakin beradaptasi dan tumbuh bersama di ekosistem digital. Tahun lalu, kami mengadakan program ‘Santri Siap Ekspor Bersama Shopee’ yang telah memfasilitasi 1.400 santri mengembangkan usahanya mengekspor produk melalui Program Ekspor Shopee,” kata Radityo.
Ketua Komite Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren, Achmad Maulani menambahkan, program ini akan diperluas ke berbagai daerah dan melibatkan lebih banyak dunia usaha.
“Kami berharap para santri, alumni SMK yang berada di bawah pesantren, mampu berperan dalam kemajuan bangsa ini. Kita libatkan Shopee, mereka latih banyak hal. Bagaimana mereka harus bertransformasi, soal promosi, urusan hukum, dan lain sebagainya.
Saksikan juga video “Fakta Runtuhnya Atap Pondok Pesantren di Situbondo, 1 Santri Tewas” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(prf/ega)
pemberdayaan pesantren, kemandirian ekonomi, shopee barokah, digitalisasi usaha
bank bjb juga mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dalam rangka meningkatkan akses perumahan yang layak bagi masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan bank bjb dalam Sosialisasi Program Kredit Perumahan (KPP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung penuh rencana pembangunan Desa Wisata dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.
“Sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jabar akan membangun Desa Wisata sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat, untuk Kabupaten Sumedang kami minta menyiapkan satu desa untuk direnovasi dan menjadi kawasan wisata budaya. Pemprov juga sedang menyiapkan prototipe pengembangan UMKM yang dapat terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).
Hal itu disampaikannya saat kegiatan sosialisasi yang digelar di Lapangan Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, Rabu (29/10).
Kabupaten Sumedang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena mempunyai potensi ekonomi yang besar. Dengan topografi pegunungan dan dominannya sektor pertanian, wilayah ini juga berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangan dan pendidikan sehingga mendorong meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak.
Saat ini permintaan hunian terjangkau di Sumedang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang datang dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan Sumedang sebagai daerah prioritas dalam perluasan akses pembiayaan perumahan melalui program KPP.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pembiayaan dan manfaat program. Edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari strategi bank bjb dalam mempercepat realisasi penyaluran kredit dan memperkuat kolaborasi antar instansi.
“bank bjb memandang bahwa sektor perumahan mempunyai peran krusial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan rumah tidak hanya menjawab kebutuhan pokok masyarakat, namun juga memacu pertumbuhan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah,” jelas Sekretaris Perusahaan bank bjb, Herfinia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).
“bank bjb meyakini keberhasilan program perumahan bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pengembang dan masyarakat. Oleh karena itu, bank bjb hadir tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan, namun juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan berkelanjutan,” imbuhnya.
Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Perumahan
Selain memperluas akses pembiayaan rumah, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pelaku industri properti dan lembaga keuangan. Forum ini merupakan ajang strategis untuk membangun kerja sama jangka panjang dalam penguatan ekosistem pembiayaan perumahan di kawasan.
Sinergi antara pusat, daerah, dan keuangan menjadi landasan utama terciptanya sistem pembiayaan perumahan yang inklusif. Bank BJB berperan aktif dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, sehingga kebijakan perumahan dapat dilaksanakan secara efektif, jelas Herfinia.
Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan berbagai pihak mulai dari unsur pemerintah, pengembang dan masyarakat. Para peserta mendapat penjelasan komprehensif mengenai kebijakan pembiayaan perumahan nasional, prosedur pengajuan kredit, dan strategi percepatan pembangunan perumahan rakyat di Sumedang.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman teknis antar instansi, sehingga memperlancar proses administrasi dan meminimalisir hambatan penyaluran pembiayaan perumahan rakyat.
“bank bjb melihat Program Kredit Perumahan sebagai peluang strategis untuk memperkuat portofolio pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Dengan jaringan kantor yang luas di seluruh Jawa Barat, bank bjb memiliki kemampuan menjangkau masyarakat di pelosok, menjamin pemerataan akses terhadap layanan keuangan. Hal ini juga memperkuat posisi bank bjb sebagai motor penggerak pembangunan daerah,” ujarnya.
Melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan, bank bjb juga semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses kredit perumahan. Pengajuan yang cepat dan transparan menjadi keunggulan kompetitif bank bjb dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.
Herfinia menyampaikan upaya bank bjb dalam mendukung program pembangunan perumahan nasional juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Akses terhadap perumahan yang layak diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.
Ke depan, bank bjb akan terus memberikan solusi keuangan yang relevan, mudah diakses, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program perumahan inklusif juga merupakan misi bank bjb untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
“Dukungan terhadap program pembangunan perumahan mencerminkan peran aktif bank bjb dalam memperkuat ketahanan perekonomian nasional melalui sektor riil. Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi dengan menghadirkan produk pembiayaan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Sebagai informasi, sosialisasi ini juga dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Hadir pula Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, serta perwakilan asosiasi pengembang, perwakilan perbankan dan BUMD, komunitas UMKM, serta pelaku usaha jasa konstruksi.
Informasi lebih lanjut mengenai KUR dan produk pembiayaan perumahan dapat diakses melalui kantor cabang bank bjb terdekat, layanan call center bjb Call 14049, atau website resmi infobjb.id/KUR.
Video Ngaku Terima Aliran Uang Korupsi BJB, Lisa: Saat RK Masih Kantor
Video Ngaku Terima Aliran Uang Korupsi BJB, Lisa: Saat RK Masih Kantor
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemberantasan mafia impor tekstil. Kemenperin menyambut positif langkah Purbaya dan siap melakukan pembersihan di tingkat internal.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief tak menampik adanya potensi penyalahgunaan wewenang di Kementerian Perindustrian. Meski demikian, dia menyebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita siap membersihkan seluruh pejabat Kemenperin yang nakal.
Tapi saya tidak bilang peluang korupsi tidak terjadi di Kemenperin, ada. Pak Menteri selalu bilang, mohon masukannya, kami akan lakukan pembersihan terhadap seluruh pejabat di Kemenperin yang nakal. Bersih-bersih internal, dan Menteri terbuka untuk itu, kata Febri dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Namun Febri mengingatkan, kewenangan Kemenperin terkait impor TPT kurang dari separuh total produk TPT yang masuk ke Tanah Air. Sisanya dipegang oleh Kementerian/Lembaga lain.
“Kewenangan Kemenperin itu berasal dari pemberian kewenangan kementerian lain. Dan dari total HS yang diberikan kewenangan, Kemenperin hanya menyumbang 50%. 50%, bahkan 40%, ya 44% dari kode HS. Jadi, sementara banyak produk TPT yang masuk ke Indonesia, untuk semua kode HS,” jelas Febri.
“Dan menurut kami impor produk TPT atau masyarakat lainnya tidak hanya di Kementerian Perindustrian. Misalnya di impor juga ada kementerian lain yang menerbitkan PI (persetujuan impor), kemudian pengawasan atau pemeriksaan di pelabuhan,” lanjut Febri.
Baca juga: Alasan hengkang dari pabrik sepatu Nike CS asal Tangerang terungkap
Kementerian Perindustrian sendiri menilai pernyataan Purbaya selama ini menunjukkan keberpihakan terhadap industri. Misalnya saja ketegasan Purbaya yang menutup celah penyelundupan barang ke Indonesia. Febri mengatakan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan penyelundupan barang impor itu sesuatu yang positif dan kita dukung. Karena itu akan melindungi industri dalam negeri. Industri dalam negeri terlindungi kalau penyelundupan atau impor ilegal diberantas. Kita dukung itu,” ujarnya.
Sorotan terhadap impor jilbab juga disambut positif oleh Kementerian Perindustrian. Terlebih lagi, meningkatnya impor jilbab merugikan industri dalam negeri. Febri menilai, pasar dalam negeri harusnya diisi dengan produk-produk buatan dalam negeri.
Pak Purbaya juga bilang kalau jilbab impor ada permasalahannya. Ini juga merugikan industri dalam negeri yang memproduksi jilbab. Seharusnya pasar dalam negeri disuplai oleh industri jilbab dalam negeri misalnya. Malah kebanjiran produk jilbab impor. Keramik pun sama. Bajah juga sama, pungkas Febri.
Saksikan juga video “Para Ahli Bicara Efektivitas Gaya Komunikasi Menteri Purbaya” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)
mafia impor kementerian industri TPT korupsi pembersihan internal industri dalam negeri penyelundupan produk lokal agus gumiwang purbaya yudhi sadewa
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis data Indeks Keyakinan Industri (IKI) Oktober 2025. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan IKI Oktober naik ke level 53,50 dibandingkan September yang sebesar 53,02.
“IKI bulan Oktober 2025 mencapai 53,50, masih mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar 0,48 poin dibandingkan September 2025 sebesar 53,02. Selain itu, nilai IKI meningkat sebesar 0,75 poin dibandingkan nilai IKI Oktober tahun lalu yang sebesar 52,75,” kata Febri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 22 subsektor mengalami ekspansi dan 1 subsektor mengalami kontraksi.
Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Pengolahan Hasil Tembakau dan Industri Kertas dan Barang Kertas, sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi adalah Industri Tekstil.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Rizky Aditya Wijaya menjelaskan kontraksi sektor TPT disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terkait kenaikan harga jual yang menyebabkan pesanan dari dalam negeri atau ritel berkurang.
Keduaterjadi peningkatan biaya bahan baku akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini turut mempengaruhi biaya produksi pengusaha.
“Ketigaakibat dinamika global, ekspor menurun. Perekonomian global sedang mengalami tantangan saat ini dan perekonomian negara tujuan ekspor menyebabkan pesanan menurun. Keempat faktor musiman, ini dari tren fashion. “Ada perubahan musim, tekstil dijadikan bahan baku garmen,” jelas Rizky.
Rizky juga tak memungkiri adanya peningkatan impor TPT meski menolak istilah banjir impor. Meski begitu, dia memastikan impor yang masuk tidak lebih besar dibandingkan ekspor yang dilakukan industri TPT dalam negeri.
“Kalau bicara peningkatan impor, kita tidak menampik adanya peningkatan impor. Namun jika dilihat dari karakteristik tekstil sebagai bahan baku garmen dan jika melihat perkembangan sektor garmen yang semakin meluas dan kinerja ekspor meningkat cukup baik, berarti di sini terkait dengan peningkatan bahan baku bagi pengguna industri,” jelas Rizky.
Baca juga: Purbaya Sikat Mafia Tekstil, Kemenperin Siap Tindak Pegawai Jika Terlibat
Sedangkan pada bulan Oktober 2025, nilai IKI variabel pesanan baru mengalami kenaikan sebesar 1,45 poin atau mencapai 55,25. Selanjutnya nilai IKI variabel persediaan produk juga mengalami peningkatan sebesar 0,66 poin atau mencapai 56,52. Di sisi lain, nilai IKI variabel produksi masih mengalami kontraksi dan melambat sebesar 1,28 poin atau mencapai 48,57.
Kemudian, IKI ekspor pada Oktober 2025 mencapai 54,35 atau masih meningkat, naik 036 poin dibandingkan September sebesar 53,99. Sedangkan IKI dalam negeri pada Oktober 2025 mencapai 52,34, meningkat 0,42 poin dibandingkan September 2025 sebesar 51,92.
Kondisi kegiatan usaha secara umum pada bulan Oktober 2025 sedikit membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Sebanyak 77,9% responden menyatakan aktivitas usahanya membaik dan stabil.
Proporsi industri yang menyatakan kondisi usahanya membaik pada Oktober 2025 adalah 31,4%, naik 0,4% dibandingkan bulan lalu. Sedangkan persentase responden yang menjawab kondisi usahanya stabil sebanyak 46,5%. Persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya akan menurun pada Oktober 2025 turun 0,2% menjadi 22,2%.
Pada bulan Oktober 2025, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya dalam 6 bulan ke depan mulai menunjukkan tren peningkatan optimisme dalam empat bulan terakhir yaitu sebesar 70,5%. Angka ini naik 0,9% dibandingkan persentase bulan sebelumnya.
Sebanyak 24,1% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil hingga 6 bulan ke depan. Angka tersebut turun 0,2% dibandingkan persentase bulan sebelumnya. Persentase pandangan pesimistis pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan mendatang sebesar 5,4%, turun 0,7% dibandingkan persentase bulan sebelumnya.
Saksikan juga video “Prabowo Perintahkan Permudah Perizinan Sektor Padat Karya” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)
Indeks Keyakinan Industri Kemenperin Oktober 2025 Ekspansi Industri Subsektor Industri Industri Tekstil Kondisi Usaha Optimisme Pelaku Usaha Data Ekonomi Analisa Industri
PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) membukukan kinerja keuangan yang lesu hingga kuartal III-2025. Hal ini tercermin dari laporan keuangannya yang berbalik arah dari laba menjadi rugi.
Mengutip laporan keuangan laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Amman mencatatkan kerugian hingga US$ 178,53 atau sekitar Rp. 2,96 triliun (asumsi nilai tukar Rp 16.635). Posisi tersebut berbanding terbalik dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana Amman membukukan laba bersih jumbo sebesar US$ 717,11 juta atau sekitar Rp. 11,93 triliun.
Dari sisi penjualan bersih, Amman juga turun drastis 78,1% menjadi US$ 545,33 juta atau sekitar Rp. 9,07 triliun. Pada periode sebelumnya, penjualan bersih Amman mineral diketahui sebesar US$ 2,49 miliar atau Rp. 41,50 triliun.
Per 30 September 2025, total utang Amman mencapai US$ 6,26 miliar atau meningkat 46% dibandingkan posisi Desember 2024. Total aset perseroan tercatat US$ 12,81 miliar per September 2025.
Baca juga: Amman Mineral Bisa Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan
Direktur Utama AMMN Arief Sidarto mengatakan, sejumlah kendala dialami perseroan, seperti kendala peningkatan kapasitas smelter dan larangan ekspor konsentrat sejak awal tahun 2025. Meski demikian, pihaknya mengaku terus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mengajukan izin ekspor konsentrat yang ditargetkan bisa diperoleh pada kuartal keempat mendatang.
“Perusahaan saat ini sedang mengajukan izin ekspor konsentrat dan setelah izin tersebut diperoleh, AMMN akan dapat menjual produk konsentrat maupun produk logam jadi,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, Kamis (30/10/2025).
Arief menjelaskan, volume material yang ditambang Amman hingga kuartal III 2025 mengalami penurunan sebesar 6% secara tahunan. Menurut dia, penurunan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat volume material yang ditambang pada tahun 2024 akan mencapai level tertinggi yang diklaim sebagai salah satu pencapaian terbesar sepanjang umur tambang Batu Hijau.
Hingga kuartal ketiga tahun 2025, penambangan di Amman akan fokus pada pengupasan lapisan penutup dan penambangan bagian terluar Fase 8 yang mengandung bijih berkadar rendah hingga menengah. Akibatnya, volume bijih segar turun secara tahunan meski cenderung meningkat signifikan dari kuartal ke kuartal, yaitu dari 5 juta ton di Q2 menjadi 14 juta ton di Q3.
Sedangkan produksi konsentrat hingga September 2025 tercatat sebesar 310.143 metrik ton kering atau turun 51%. Produksi tembaga dan emas masing-masing mencapai 145 juta pon dan 75,621 ons, atau turun masing-masing 57% dan 89% secara tahunan.
“Penurunan ini sudah diperkirakan sebelumnya, karena bijih yang diolah berasal dari timbunan dan bijih segar kadar rendah dari Tahap 8. Kegiatan penambangan tetap berjalan sesuai rencana untuk mencapai target produksi pada tahun 2025,” imbuhnya.
Sementara produksi katoda tembaga sejak akhir Maret 2025 tercatat sebesar 41.052 ton atau sekitar 91 juta pon katoda tembaga hingga kuartal III. Sedangkan produksi emas murni dari PMR dimulai pada pertengahan Juli 2025 dengan produksi sebesar 44.792 ons.
Arief menambahkan, sejak awal tahun 2025 Amman Mineral hanya diperbolehkan menjual produk logam jadi termasuk katoda tembaga dan emas murni, bukan dalam bentuk konsentrat seperti tahun 2024. Peralihan ini menyebabkan penurunan penjualan bersih menjadi US$ 545 juta hingga kuartal III tahun 2025.
“Dari jumlah tersebut, penjualan katoda tembaga menyumbang sekitar US$ 389 juta sejak Q2. Sedangkan penjualan emas murni yang dimulai pada Q3 memberikan kontribusi sekitar US$ 155 juta. Sisanya US$ 1 juta berasal dari penyesuaian harga akhir dan volume penjualan konsentrat pada tahun 2024,” tutupnya.
Saksikan juga video “Jokowi Resmikan Pabrik Peleburan Tembaga PT Amman di NTB Senilai Rp 21 T” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(acd/acd)
amman mineral kinerja keuangan laporan keuangan penjualan bersih konsentrat ekspor
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) membukukan penurunan laba bersih hingga kuartal III 2025. Penurunan laba bersih ini terjadi seiring dengan menurunnya pendapatan perseroan hingga September 2025.
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (30/10/2025) Jasa Marga membukukan laba bersih sebesar Rp2,72 triliun pada kuartal III 2025. Angka tersebut turun 17,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp3,30 triliun.
Pendapatan Jasa Marga pun turun 6,10% menjadi Rp 21,08 triliun hingga September tahun ini. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan perseroan mencapai Rp 22,45 triliun.
Baca juga: Awal Mula Proyek Kereta Cepat Whoosh yang Kini Sedang Diusut KPK
Pendapatan tersebut ditopang oleh pendapatan jalan tol yang tercatat meningkat dari Rp12,74 triliun menjadi Rp13,41 triliun hingga triwulan III 2025. Sementara pendapatan segmen usaha lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1,11 triliun menjadi Rp1,10 triliun. Kemudian segmen pendapatan konstruksi juga tercatat turun drastis dari Rp 8,59 triliun menjadi Rp 6,55 triliun.
Meski demikian, Jasa Marga berhasil menekan beban pokok pendapatan menjadi Rp12,50 triliun pada kuartal III 2025, dari Rp14,32 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Alhasil, laba kotor perseroan tercatat meningkat menjadi Rp8,57 triliun dari Rp8,12 triliun.
Hingga September 2025, total aset Jasa Marga juga tercatat meningkat menjadi Rp155,02 triliun dari Rp148,64 triliun pada akhir Desember 2024. Sedangkan liabilitas sebesar Rp94,04 triliun dengan ekuitas Rp60,98 triliun.
Saksikan juga video “Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% untuk Mudik Lebaran” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(acd/acd)
penurunan laba jasa marga pada laporan keuangan laba pendapatan jasa marga triwulan III tahun 2025 bei
Omset yang terus meningkat memang terlihat menjanjikan. Namun, tanpa adanya pembukuan yang rapi, uang usaha bisa hilang tanpa Anda sadari.
Jangan menunggu sampai keuangan bisnis semakin sulit dilacak. Melalui Workshop Aplikasi SATSETBOS, Anda dapat mempelajari cara mengelola keuangan secara cerdas dan efisien hanya dari ponsel Anda.
Workshop ini akan mempelajari: Cara mendeteksi kebocoran keuangan bisnis Trik membuat laporan otomatis dan akurat Pemanfaatan AI Financial Analysis untuk memantau arus kas dan laba bersih secara real-time
Saatnya melakukan pembukuan otomatis dengan fitur aplikasi pintar SATSETBOS tanpa perlu repot mencatat secara manual atau menebak-nebak kemana perginya uang usaha.
Detail workshop akan dilaksanakan pada: Tanggal: Rabu, 5 November 2025 Waktu : 19.00 – 20.30 WIB Lokasi: Online melalui Zoom Meeting
Daftar sekarang dan dapatkan berbagai keuntungan hanya di detikevent!
Tonton juga video “Samsung Catat Untung Tertinggi 3 Tahun Terakhir, Berapa?” Di Sini:
(Gambas: video 20 detik)
(hns/hns)
keuangan bisnis pembukuan otomatis lokakarya keuangan aplikasi satsetbos analisis keuangan arus kas laporan keuangan manajemen keuangan pemanfaatan bisnis cerdas AI dalam bisnis
Emiten milik Raam Punjabi PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) ini mencatatkan kinerja lesu hingga September 2025. Tak hanya Tripar yang masih mencatatkan kerugian, Tripar juga mencatatkan penjualan lesu hingga kuartal III tahun ini.
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (30/10/2025) Tripar membukukan kerugian sebesar Rp 20,29 miliar hingga September 2025. Namun kerugian tersebut menyusut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 112,57 miliar.
Dari sisi penjualan, Tripar membukukan penurunan sebesar 12,8% menjadi Rp 145,42 miliar hingga kuartal III 2025. Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, penjualan Tripar tercatat sebesar Rp 166,81 miliar.
Direktur Utama RAAM, Ario Bayu menegaskan, tahun 2025 akan menjadi masa eksperimen dan konsolidasi perseroan pasca pergantian manajemen. Meski begitu, ia memastikan posisi kas RAAM tetap kuat untuk memberikan keleluasaan berinovasi dan beradaptasi.
“Tahun ini adalah periode kalibrasi ulang bagi kami – waktu untuk menguji formula kreatif dan komersial baru sekaligus mengkonsolidasikan sumber daya untuk pertumbuhan jangka panjang. Bisnis hiburan selalu memiliki risiko, namun yang menentukan keberlanjutan adalah sejauh mana perusahaan mampu mengelola risiko tersebut dan menjaga ketahanan finansial,” kata Ario dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Keponakan Luhut menjadi Komisaris Perusahaan Raam Punjabi, Direktur Utama Ario Bayu
Beban pokok penjualan perseroan tercatat naik menjadi Rp 126 miliar dari Rp 95,42 miliar pada kuartal III 2024. Imbasnya, laba kotor Tripar pun terkoreksi menjadi Rp 19,42 miliar dari perolehan periode September 2024 sebesar Rp 71,39 miliar.
Total beban usaha Tripar tercatat sebesar Rp 81,87 miliar. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yakni Rp 72,19 miliar.
Hingga September 2025, total aset RAAM sebesar Rp 1,65 triliun. Kemudian dari sisi liabilitas tercatat sebesar Rp343,15 miliar dengan ekuitas senilai Rp1,31 triliun hingga kuartal III tahun ini.
Saksikan juga video “Purbaya tentang Dana Pemda Jabar yang Disimpan dalam Bentuk Giro: Malah Merugi” di sini:
Pemerintah mendisiplinkan 94 warga negara asing (WNA) yang bekerja tanpa persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, RPTKA merupakan syarat wajib sebelum Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat bekerja di Indonesia. Tanpa izin tersebut, aktivitas kerja dianggap ilegal dan melanggar aturan.
Aturan yang harus diketahui RPTKA merupakan syarat wajib sebelum TKA bisa bekerja di Indonesia. Tanpa aturan tersebut, aktivitas kerja dianggap tidak sah dan melanggar aturan, tulis keterangan Kementerian Ketenagakerjaan di Instagram resmi @kemnaker, dikutip Kamis (30/10/2025).
Persyaratan wajib RPTKA juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Baca juga: Bos BP BUMN mengatakan tak perlu ada perubahan aturan soal pengangkatan orang asing di BUMN
Kementerian Ketenagakerjaan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan keluhan jika menemukan TKA yang tidak memiliki izin. Pengaduan dapat disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
“Jika ternyata ada TKA yang bekerja tanpa izin resmi, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kemnaker.
(Gambas: Instagram)
Tonton juga video “Perkebunan Ganja Terbongkar di Kamar Pasangan WNA di Bali” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(acd/acd)
wna kek sei mangkei rptka izin kerja pekerja asing kementerian tenaga kerja
