Bulan: Januari 2026

Jakarta –

Peringatan Hari Pejalan Kaki Nasional setiap tanggal 22 Januari mengingatkan kita bahwa berjalan kaki bukan sekedar rutinitas, melainkan gaya hidup sehat dan hemat. Di tengah mobilitas perkotaan, kebiasaan ini menjadi semakin relevan jika dipadukan dengan transportasi umum (transum).

Berjalan kaki ke kantor atau ke titik transfer kini menjadi pilihan banyak pekerja perkotaan. Selain membantu mengurangi kemacetan dan emisi, kebiasaan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif beraktivitas di tengah rutinitas pekerjaan yang padat.

Dari sisi belanja, dampaknya cukup terasa. Biaya bensin, parkir, atau transportasi harian yang biasanya menggerogoti dompet Anda dapat dikurangi secara konsisten. Dalam sebulan, selisih pengeluaran bisa bertambah hingga nominal yang sebelumnya tidak diketahui.

Jalan kaki bukan hanya tentang menghemat uang. Dengan rutin meluangkan waktu sekitar 15 menit sehari, tubuh akan menjadi lebih bugar, peredaran darah lancar, dan pikiran pun terasa lebih tenang. Aktivitas sederhana ini juga membantu menghilangkan stres akibat rutinitas pekerjaan.

Selain itu, kebiasaan berjalan kaki membentuk gaya hidup yang lebih sadar dan terukur, termasuk dalam mengatur keuangan. Ketika pengeluaran kecil bisa dikendalikan, muncul ruang untuk mengalokasikan dana pada hal-hal yang lebih bermanfaat dan berorientasi jangka panjang.

Dari langkah sederhana tersebut, kebiasaan sehat bisa berkembang menjadi kebiasaan cerdas finansial. Uang yang sebelumnya dihabiskan untuk perjalanan sehari-hari kini dapat disisihkan secara konsisten, sehingga membuka peluang untuk membangun aset dan perencanaan keuangan yang lebih berkelanjutan.

Menariknya, penghematan dari kebiasaan jalan kaki ini bisa diarahkan ke tujuan yang lebih produktif. Dana yang sebelumnya terpakai selama perjalanan bisa disisihkan sedikit demi sedikit sebagai landasan finansial di masa depan.

Salah satu pilihan yang semakin populer adalah investasi emas. Melalui Tabungan Emas Pegadaian, masyarakat dapat mulai berinvestasi dengan jumlah terjangkau tanpa harus membeli emas fisik. Karena nilainya yang stabil, emas cocok untuk perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang.

Agar lebih praktis, seluruh proses menabung emas kini bisa dilakukan secara digital lewat Dering! oleh Pegadaian. Mulai dari membuka tabungan, membeli emas, hingga memantau saldo bisa dilakukan langsung dari smartphone Anda kapan saja.

Kini, langkah kecil seperti jalan kaki tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga membuka peluang untuk membangun aset. Yuk ubah kebiasaan menabung menjadi investasi bernilai, download aplikasinya Dering! oleh Pegadaian dan mulailah menabung emas dari langkah kecil hari ini.

(anl/ega)

Jakarta –

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu buka suara terkait pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Anggito, Tommy, sapaan akrab Thomas, merupakan sosok yang profesional meski pernah menduduki jabatan petinggi partai politik.

Selama bekerja sama di Kementerian Keuangan, Anggito menegaskan Tommy tidak pernah bertindak atas nama kepentingan pribadi.

Saya cukup lama bekerja sama dengan Pak Tommy, beliau sangat profesional padahal labelnya saat itu adalah label dari partai politik. Tapi saya tidak pernah mendengar satu kata pun atau satu tindakan pun atas namanya, kata Anggito dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain itu, Anggito juga tak ragu dengan dua calon Deputi Gubernur BI lainnya, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Menurut dia, ketiga calon yang diajukan Gubernur BI Perry Warjiyo merupakan sosok yang kompeten dan profesional.

“Jadi saya cukup yakin, ketiga calon yang diajukan Gubernur dan Presiden ke DPR itu adalah orang-orang profesional. Jadi itu saja yang saya yakini, dan saya kira saya cukup yakin dan ketiganya sudah saya kenal cukup lama,” jelasnya.

Anggito berharap siapa pun yang terpilih menjadi Deputi Gubernur BI dapat menjalin kerja sama yang baik dengan LPS, khususnya dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Itu jawaban jujur ​​yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, tidak ada tujuan tertentu. Jadi saya cukup yakin siapa pun yang terpilih dari ketiganya akan mampu menjalankannya, menjalankannya dengan baik,” tutupnya.

Saksikan juga videonya: Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra

(api / hns)

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan aset industri asuransi hingga Oktober 2025 mencapai Rp 1.192,11 triliun atau meningkat 5,16% year on year.

“Untuk perkembangan industri asuransi per Oktober 2025, aset industri mencapai Rp1.192,11 triliun atau meningkat 5,16% year on year,” kata Ketua Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono pada Konferensi Pers Bulanan (RDKB) RDK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ogi mengatakan dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp970,98 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 6,23% year on year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi periode Januari hingga Oktober 2025 sebesar Rp272,78 triliun atau tumbuh 0,42% year on year.

Ia menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi 1,11% year on year dengan nilai Rp 148,86 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 2,33% year on year dengan nilai Rp 123,92 triliun.

“Secara keseluruhan, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital atau RBC masing-masing sebesar 478,85% dan 331,96%, masih di atas ambang batas sebesar 120%,” ujarnya.

Sementara itu, Ogi mengatakan untuk asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI dan Polri terkait program Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematian, total aset tercatat sebesar Rp221,13 triliun atau tumbuh 0,72% year on year.

Di industri dana pensiun, total aset per Oktober 2025 tumbuh 9,82% year on year dengan nilai mencapai Rp1.647,49 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan 5,52% year on year dengan nilai mencapai Rp400,44 triliun. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.247,05 triliun, tumbuh 11,28% year on year.

Selanjutnya untuk perusahaan penjaminan, hingga Oktober 2025 nilai aset tercatat tumbuh 3,17% year-on-year menjadi Rp 48,02 triliun, ujarnya.

Saksikan juga video ‘Menkes Sarankan BPJS Fokus pada Masyarakat Bawah, Orang Kaya Gunakan Asuransi Swasta’:

(jam/hns)

Jakarta –

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan PHK 16.000 pegawai merupakan perintah langsung dari atasannya. Hal ini dilakukan jika lembaga tersebut tidak dapat melakukan perbaikan pada tahun depan.

Purbaya mengatakan, ancaman tersebut menjadi cambuk bagi pegawai untuk benar-benar meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengalihkan tugasnya kepada perusahaan swasta seperti Societe Generale de Surveillance (SGS) asal Swiss pada masa Orde Baru.

“Kita beri waktu setahun untuk memperbaikinya, kalau tidak kita PHK 16.000 pegawai (Bea Cukai). Itu bukan (perintah) dari saya, dari atasan di atas. Jadi saya pakai untuk mendorong Bea dan Cukai bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga kita tidak perlu lagi menyerahkannya kepada asing, ketika negara kita tidak mampu,” kata Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Diakui Purbaya, saat ini masih banyak kebocoran dalam pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan Bea dan Cukai. Hal itu diketahuinya saat pemeriksaan di pelabuhan.

“Saya sudah ke pelabuhan, cek barangnya katanya cuma US$ 7, kalau di online shop harganya lebih mahal. Dari situ saya baru tahu harganya beda, kenapa begini? Kok bisa murah? Mereka lihat-lihat. Jadi masih main-main,” ujarnya.

Oleh karena itu, Purbaya ingin pengawasan Bea dan Cukai di bawah kepemimpinannya bisa lebih baik pada tahun depan. Dengan begitu, dia berharap tidak ada lagi produk ilegal yang diselundupkan, khususnya dari China.

“Saya bilang begini, tidak ada sejarah Indonesia kalah dari China. Kita hanya mengalahkan Kublai Khan. Jangan lupakan sejarah, dengan Raden Wijaya ya. Itu sejarah, kita memang lebih licik. Lupa kalau liciknya sendiri,” imbuhnya.

“Jadi tahun depan saya akan membenahi Bea Cukai agar tidak ada lagi barang selundupan ilegal dari China,” imbuhnya.

Saksikan juga video ‘Purbaya tentang Pelayanan Kepabeanan: Nol Penipuan Tidak Mungkin, Tapi…’:

(bantuan/fdl)

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih perlu, dan ini masih terus diupdate karena mungkin ada penambahan atau pengembangan yaitu sekitar Rp51 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk penanganan baik rehabilitasi maupun rekonstruksi di tiga provinsi, kata AHY saat ditemui usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumut di kantornya, Kamis (12/11/2025).

Tentu nanti ada alokasi yang diharapkan segera diturunkan ke kementerian teknis di lapangan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, lanjutnya.

Dari jumlah tersebut, AHY menjelaskan sekitar Rp24 triliun akan digunakan untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, kemudian sekitar Rp13 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Sumut dan Sumbar.

Menurut dia, pembagian alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, karena dari tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor, Provinsi Aceh menjadi daerah yang paling parah terkena dampaknya.

Dimana 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana, kemudian di Sumut 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak, dan di Sumbar 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak.

“Yang paling besar karena dampaknya yang paling besar adalah Aceh, jadi kurang lebih Rp 24 triliun untuk Aceh, sedangkan sisanya Rp 13 triliun untuk Sumut dan Sumbar. Jadi totalnya kurang lebih Rp 51 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, anggaran ini nantinya akan lebih banyak digunakan untuk perbaikan sementara infrastruktur jalan dan jembatan guna membuka akses ke wilayah terdampak terlebih dahulu. Baru setelah itu perbaikan infrastruktur penting lainnya akan menyusul.

“Memang akses jalan itu yang paling penting dulu. Kenapa? Karena prioritas tahapan tanggap darurat bencana adalah bantuan logistik yang terdepan dan menjangkau semua orang. Namun seringkali sulit menembus semua wilayah karena transportasi tidak memungkinkan,” tuturnya.

“Harus dilakukan perbaikan sementara agar bisa dilalui tapi terbatas. Mungkin hanya satu jalur dan bergantian dan hanya untuk mobilitas esensial,” jelas AHY lagi.

(igo/fdl)

Jakarta –

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan perekonomian Indonesia harus tumbuh 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan yang tinggi dianggap sebagai syarat bagi suatu negara untuk naik kelas menjadi negara maju.

“Jika kita ingin menjadi negara maju, semua negara maju pasti pernah mengalami masa pertumbuhan dua digit lebih dari 10 tahun,” kata Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/11/2025).

“Jadi kalau mau jadi negara maju harus punya cita-cita yang tinggi,” imbuhnya.

Menurut Purbaya, perekonomian 8% bisa tercapai jika dilakukan perubahan kebijakan yang pro pertumbuhan. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, Indonesia disebut rentan terkena dampak gejolak global.

“Apakah kita bisa mencapainya sekarang? Kalau kita tidak berubah ya tidak bisa, ayo terus seperti ini. Kalau ini bagus ya? Iya bagus, tapi ya kalau ada gejolak di dunia pasti hancur, kalau dunia maju akan seperti itu,” kata Purbaya.

Sejak dilantik menjadi Bendahara Negara pada 8 September 2025, Purbaya langsung melakukan terobosan dengan menempatkan dana pemerintah di perbankan nasional. Kebijakan ini dinilai mulai berhasil menggerakkan perekonomian kembali.

Purbaya memandang pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mulai terasa pada tahun 2026 di level 6%. Berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan terus diarahkan agar target dapat tercapai.

“Tahun 2026 akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah krisis mengharapkan “Perekonomian kita akan tumbuh 6%,” tambah Purbaya.

(bantuan/fdl)

Jakarta –

Emiten tekstil, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY), melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan sejak penutupan produksi di Karawang dan pengurangan utilitas pabrik hingga 30% di Kaliwungu, Kendal. Diketahui, fasilitas produksi Asia Pacific Fibers di Karawang akan dihentikan mulai 1 November 2024.

Kemudian, berdasarkan data Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), karyawan Asia Pacific Fibers tercatat sebanyak 1.072 orang per 30 September 2025. Direktur Utama Asia Pacific Fibers Ravi Shankar menjelaskan, PHK sebanyak 3.000 karyawan tersebut merupakan akumulasi sejak penutupan pabrik di Karawang dan pengurangan kapasitas produksi di Kaliwungu.

Hal ini terjadi akibat sulitnya perusahaan menjaga kelangsungan usaha akibat tertundanya restrukturisasi utang pemerintah di Kementerian Keuangan. “Di Kendal sekarang hanya 30% (utilisasi pabrik), tahun ini. (PHK 3.000 karyawan) termasuk di Kendal dan Karawang,” kata Ravi kepada wartawan di Kembang Goela, Jakarta, Kamis (12/11/2025).

Selain itu, daya saing perseroan juga menurun akibat pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dari China. Padahal sebelumnya Asia Pacific Fibers merupakan pabrik tekstil terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi yang besar.

“Kita ada dua persoalan, karena karena restrukturisasi, kita juga belum bisa investasi banyak untuk upgrade atau perbaikan biaya di sana (pabrik Karawang). Demand turun, biaya naik, karena pabrik harus jalan 85%, minimal harus 95% dan harus jalan. Kita terpaksa jalan 50% dari permintaan. Jadi harga dari China murah, biaya kita naik, ya pasti rugi,” jelasnya.

Ravi mengatakan Asia Pacific Fibers berencana berinvestasi kembali pada fasilitas produksi di Karawang. Namun investasi pabrik ini memerlukan perjanjian restrukturisasi utang pemerintah.

“Rencana kita di Karawang cepat restrukturisasi. Jadi kita berhenti mau investasi renovasi, tapi masalahnya restrukturisasi itu tidak jalan,” jelasnya.

Jadi pabriknya masih ada, masih kita pertahankan, itu tergantung restrukturisasi. Jadi Karawang bisa itu atau investasi baru, karena Karawang, pabriknya, listriknya, semua sudah siap. Karena ini sudah hampir setahun terhenti, ada dua pilihan, kita hidupkan kembali atau kita lakukan, jelasnya.

Saksikan juga video ‘Demo Buruh di MA, Protes Kriminalisasi Berujung PHK oleh PT YMMA’:

(ahi/kil)

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan data Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) per Oktober 2025 mencapai Rp 92,92 triliun. Angka tersebut naik 23,86% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Ketua Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga dan Lembaga Pembiayaan Mikro (PVML) mengatakan angka tersebut juga meningkat secara bulanan sebesar 2,12% pada September 2025 yaitu sebesar Rp 90,99 triliun.

“Pada industri pinjaman online atau Pindar, outstanding pembiayaan pada Oktober 2025 tumbuh 23,86% year-on-year dengan nilai nominal Rp92,92 triliun,” kata Agusman pada Konferensi Pers Bulanan (RDKB) RDK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Meskipun tumbuh, sektor pinjaman masih dibayangi oleh peningkatan risiko gagal bayar. OJK mencatat 90-day Default Rate (TWP90) atau kredit macet secara agregat berada di angka 2,76% pada Oktober 2025.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2025 yang mencapai 2,82% yang berarti semakin sedikit masyarakat yang mulai membayar utang pinjaman.

Tingkat risiko kredit agregat atau TWP90 berada di angka 2,76%, jelas Agusman.

Secara keseluruhan pada sektor PVML, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 0,68% year on year (YoY) pada Oktober 2025 menjadi Rp 505,37 triliun. Hal ini ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 9,28% YoY.

Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio Non-Performing Financing atau NPF Gross tercatat sebesar 2,47% dan NPF Net 0,83%, ujarnya.

Kemudian gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,15 kali atau di bawah batas maksimal 10 kali. Sedangkan pembiayaan modal ventura pada Oktober 2025 mengalami kontraksi 0,10% YoY dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp 16,30 triliun.

Sementara pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 tumbuh 38,89% YoY menjadi Rp120,45 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga.

Pembiayaan terbesar bagi industri pegadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar 98,74 triliun rupiah atau 81,99% dari total pembiayaan yang disalurkan, kata Agusman.

Lihat juga video ‘Polisi Ungkap 2 Pinjol Ilegal yang Memeras Nasabah Meski Cicilan Sudah Dibayar’:

(jam/hns)