Surabaya – Pemberlakukan aturan pengelolaan pendidikan yang baru membuat pembiayaan pendidikan tidak lagi ditangani langsung oleh Pemerintah Kota/Kabupaten melainkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), termasuk di Jawa Timur.
Dengan perubahan kebijakan ini maka siswa tingkat SMA/SMK di Jatim akan dikenai SPP yang besarnya berbeda-beda di tiap kota/kabupaten, sesuai dengan Surat Edaeran (SE) dari Gubernur Jawa Timur.
Terkait hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang biasa dipanggil Bu Risma ini mengaku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong sisawa di Surabaya karena hal itu bukan kewenangan dari Pemkot Surabaya lagi.
“Saya tidak mau kena masalah hukum. Kami sudah jelas tidak bisa (membantu siswa),” kata Risma usai meresmikan SMPN 55 Surabaya, Kamis (5/1/2017).
Pemkot Surabaya sendiri tidak mungkin memberikan dana pendidikan ke Pemprov Jatim karena nilainya sangat besar dan pasti akan diawasi dengan ketat.
“Lah, aku bagaimana? Ngeculno duwek sak mono akehe (melepas uang sebegitu banyaknya). Iya kalau sedikit,” terangnya.
“Sampean mentolo aku sing dipenjara (anda tega saya yang dipenjara)?” tanyanya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihaknya tidak dapat berbuat apapun kecuali dimintai bantuan terkait manajemen.
“Ya kalau butuh bantuan kami masih terbuka,” ungkapnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)