X
  • 5 days ago
Categories: NasionalRagam Berita

Pengamat : “Prabowo Memang Tidak Berniat Menang Pada Pilpres 2019”

Jakarta – Kursi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggal oleh Sandiaga Uno hingga saat ini masih belum diputuskan sosoknya. Kursi jabatan itu masih menjadi rebutan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Gerindra. Sekretaris Daerah DKI pun telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada PKS dan Gerindra agar segera memutuskan calon pengganti Sandiaga.

Prabowo Subianto

Melihat fenomena tersebut, seorang pengamat politik dan pakar komunikasi alumnus Universitas Indonesia (UI) Hendri Satrio angkat bicara. Hendri memprediksi PKS dan Gerindra dapat ‘putus cinta’ dengan segera jika Gerindra tidak mau ‘mengalah’ dengan jabatan Wagub DKI pada PKS. Bahkan Hendri menyebut hal ini juga memberikan dampak pada loyalitas PKS untuk Gerindra.

“Menurut saya, bila memang finalnya Gerindra memaksakan kadernya untuk menjadi Wagub Jakarta melanggar janji Prabowo (versi Sohibul Iman), maka semakin jelas bahwa Prabowo memang tidak berniat menang pada Pilpres 2019 namun hanya berniat membesarkan Gerindra saja,” kata Hendri saat ditemui di Jakarta, Jumat (02/11/2018).

Baca juga : Sebut ‘Tampang Boyolali’ Dalam Pidatonya, Prabowo Dipolisikan

“Kesolidan dan loyalitas PKS sangat dibutuhkan Prabowo-Sandi untuk memenangkan Pilpres 2019. Saya juga tidak percaya bahwa PKS akan tetap solid bersama Prabowo bila posisi Wagub Jakarta juga diambil Gerindra, mengutip perkataan Jokowi, sabar juga ada batasnya,” sambungnya.

Hendri pun melihat sudah berulang kali PKS mengalah pada Gerindra soal jabatan pemerintahan. Misalnya saja saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilgub Jawa Barat 2018. Oleh karena itu jika Gerindra masih tetap memaksakan posisi Wagub DKI, menurut Hendri, bukan tidak mungkin koalisi Gerindra-PKS hanya administrasi belaka.

“PKS sudah mengalah di Pilkada Jakarta dan Jabar. Bila Wagub Jakarta juga diambil, maka koalisi Prabowo-Sandi hanya akan sebatas koalisi administrasi belaka, koalisi yang anggotanya sekadar menjadi anggota koalisi agar tidak kena sanksi KPU pada Pemilu 2024 mendatang,” pungkas Hendri.
(Muspri-www.harianindo.com)

Rani Soraya :