Beredar Rekaman Percakapan Diduga Menteri BUMN dan Dirut PLN Soal Fee Proyek

Jakarta – Netizen dikejutkan dengan beredarnya rekaman percakapan telepon yang diduga antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang sedang membicarakan fee proyek.

Rekaman yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram @om_gadun ini kemudian diunggah kembali oleh akun @jokerpolitik, dan kemudian menjadi viral.

“Admin abis sholat Jumat mau pergi jauh, jangan tanya kemana, pokoknya admin bawa baju tiga setel sama Sempak dua lembar,” tulis akun tersebut sebagai caption.

Dalam rekaman suara tersebut terdengar penyebutan nama kakak kandung Rini Soemarno, Ari Soemarno.

Berikut kutipan isi rekaman tersebut.

Sofyan : Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang.

Rini : Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN.

Sofyan : Betul.

Rini: Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu.

Sofyan : Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang ‘Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari.

Rini : Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan.

Sofyan : Saya kemarin bertahan, Bu, kan beliau ngotot. ‘Kamu gimana sih, Sof?’ Lho kan, Pak, kalo enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis.

Sofyan : Kan saya ketemu Pak Ari juga, Bu.

Rini : Menurut saya banyak yang nerusin, cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana gitu kan.

Sofyan : Betul, betul.

Terkait beredarnya rekaman itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro membenarkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi soal rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Imam juga menambahkan, percakapan yang utuh sebenarnya membahas soal upaya Dirut PLN Sofyan Basir untuk memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam.
(samsul arifin – www.harianindo.com)