Jakarta – Guna menyudahi polemik berkepanjangan soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi negara di luar militer yang disebutkan oleh Panglima TNI, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akhirnya perlu membuka dokumen rahasia soal pembelian 500 pucuk senjata api dari PT Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklasifikasi rahasia tersebut dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.
“Ini ada soal pembeliannya. Mei 2017 yang tanda tangan Wakil Kepala BIN. Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja,” ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
“Soal senjata saya rasa itu tidak ada masalah karena berdasarkan UU, pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui oleh Menhan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumham dan Bea Cukai, bahkan Kementerian Kehutanan itu harus mintanya ke Menteri Pertahanan,” tambah Ryamizard.
Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa BIN memohon izin untuk membeli senjata SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad, dan permohonan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir.
Menurut BIN, pembelian senjata-senjata tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan latihan taruna dan taruni di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Selain itu, surat permohonan izin tersebut juga dikirimkan kepada Panglima TNI.
Menurut pengakuan Ryamizard, dirinya membuka dokumen rahasia negara ini agar semuanya menjadi jelas dan polemik soal pembelian senjata dapat segera disudahi.
“Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya,” kata Ryamizard.
“Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa,” tandasnya.
Seperti diketahui, telah beredar rekaman suara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Hal tersebut disampaikan oleh Gatot di acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) lalu.
Terkait pernyataan Panglima TNI tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto segera memberikan klarifikasi bahwa institusi non militer yang membeli senjata tersebut adalah BIN, dan jumlah adalah 500 pucuk senjata, bukan 5.000.
(samsul arifin – www.harianindo.com)