Harian IndoJakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi).
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sri Mulyani juga mengatakan pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu. Menurutnya sebesar 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).
Mendengar hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan angkat bicara. Zulkifli menilai pernyataan yang diungkapkan Sri Mulyani tersebut kurang tepat dan tidak elegan. Zulkifli mengatakan hal yang harus menjadi fokus saat ini adalah bagaimana pemerintah yang sekarang mampu menyelesaikan permasalahan sebelumnya.
Baca juga : Kisruh Dugaan Mahar Rp 1 Triliun, Andi Arief Absen Dari Panggilan Bawaslu
“Ya kan (utang) gabungan. Apapun itu terima dong. Tidak bisa kita menyalahkan masa lalu. Oh MPR yang selalu salah tidak bisa dong. Kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan,” kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (20/08/2018).
Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan jumlah utang jatuh tempo pada 2019 terlalu besar. Bahkan jumlah itu hampir menyamai anggaran infrastruktur pada RAPBN 2019 sebesar Rp 420,5 triliun. Untuk itu, dirinya meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo.
“Hati-hati jelaskan seterang-terangnya kepada Pak Presiden (Jokowi). Infrastruktur sudah ditunda banyak. Padahal itu program andalan pak presiden. Artinya ada masalah kan? Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi. Itu tandanya ada masalah justru itu jangan menyesatkan, sampaikan apa adanya,” jelasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
