Survey, Mahasiswa dan Siswa SMA Inginkan Negara Khilafah

Surabaya – Sebuah riset terhadap mahasiswa perguruan tinggi negeri di Indonesia terkait ideologi Pancasila hasilnya cukup mengejutkan. Dari 80 persen responden menginginkan mengubah ideologi Pancasila menjadi negara khilafah. Sedangkan untuk tataran SMA, 60 persen di antaranya menginginkan hal serupa.

Sri Untari selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur mengatakan, krisis pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara ternyata dilupakan oleh dunia pendidikan, merujuk hasil riset di atas.

Berdasar pada hasil survei tersebut DPD PDI Perjuangan Jatim menginginkan pendidikan Pancasila dapat kembali diajarkan tak melulu lewat kegiatan formal di tingkat sekolah, tapi melalui kegiatan informal sampai tingkat desa.

“Ini cukup ironis. Mayoritas sekolah maupun universitas yang disurvei tersebut merupakan sekolah negeri yang dibiayai oleh negara, negara berdasar Pancasila. Menariknya, hasil dari pendidikan tersebut justru menginginkan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan sistem khilafah,” ujar Sri kepada awak media, Selasa (9/5/2017).

Untari mengatakan pendidikan ideologi tak cukup hanya melalui jenjang pendidikan. Namun, juga harus ke semua aspek lapisan masyarakat.

Terlebih, dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2011 telah menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkis perundang-undangan di Indonesia.

“Pendidikan ideologi Pancasila harus digelorakan lagi jangan hanya menjadi jargon dan slogan. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa,” imbuhnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini mengusulkan agar Anggaran Dana Transfer Desa mensyaratkan ada pendidikan ideologi Pancasila di tingkat desa dalam pencairan.

“Harus diakui internalisasi ideologi Pancasila ke warga masyarakat sekarang ini kurang strong (kuat),” lanjutnya.

Anggota dewan juga seharusnya menjadi agen pendidikan serupa. Bukan hanya di tingkat MPR, namun juga DPR. Sebelum diterjunkan ke masyarakat mereka lebih dulu mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional.

Sri pun meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas memperingatkan stasiun televisi yang menayangkan tayangan-tayangan atau pernyataan seseorang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Baca juga: Meninjau Langsung Jalan Trans Papua, Jokowi Tunggangi Motor Trail

“Kalau tayangan seperti itu dibiarkan justru bisa mensuburkan paham-paham yang bertentangan dengan pancasila tumbuh di Indonesia,” pungkas Sri. (Yayan – www.harianindo.com)