Harian IndoJakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan bahwa aktivis Ratna Sarumpaet telah melanggar aturan sehingga petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terpaksa menderek mobilnya, pada Selasa (3/4/2018) pagi.
Terkait hal ini, Ratna justru meminta agar Sandi membaca Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, karena di lokasi mobilnya berhenti pada saat itu, di Taman Tebet, tidak ada rambu dan marka jalan.
“Saya menanggapi Pak Sandi, Pak Sandi juga harus baca perda juga kan beliau wakil gubernur karena Dishub sudah melanggar Perda. Karena di perda itu dikatakan harus diikuti rambu atau marka. Sedangkan, di Taman Tebet itu tak ada marka, tak ada larangan rambu,” ujar Ratna saat dikonfirmasi, Rabu (4/4/2018).
Dalam Perda tersebut dituliskan perbedaan antara berhenti dan parkir, yang pada intinya sama dengan UU LLAJ No 22/2009.
Pada Pasal 1 UU No 22/2009, pada poin 15 dan 16 dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
Ratna beralasan, pada saat itu dirinya sedang berada di dalam mobil ketika petugas datang hendak menderek mobilnya.
“Tapi persoalan saya tidak sama dengan itu kan. Mobil itu kan ditinggal. Kalau saya nggak. Saya ada di mobil itu dan saya pikir, klarifikasi Pak Sandi tak betul itu,” tutur Ratna.
“Sebagai pimpinan di Pemda, mereka harus mengacu Perda yang terus-terus dibawa Dishub. Dishub mengatakan perda. Mereka harus baca aturan di perda baik-baik. Makanya waktu saya tanyakan mana perdanya. Malah disuruh Google. Di Perda itu sendiri mengatakan harus diikuti rambu-rambu atau marka,” sambung Ratna.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
