Meski Mendapat Sanksi dari AS, Iran Tetap Menjual Jual Minyak Bumi

Teheran – Presiden Iran Hassan Rouhani akan tetap menjual hasil minyak bumi dan mengabaikan sanksi yang kembali diberlakukan oleh AS.

“Saya dengan bangga menyampaikan bahwa kami akan mematahkan sanksi ilegal dan tak adil yang telah melanggar peraturan internasional,” kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi.

Sssebagaimana diberitakan AFP pada Selasa (6/11/2018), sanksi baru AS terhadap Iran mulai kembali diberlakukan dan menyasar sektor energi serta perbankan yang vital.

Hal itu sebagai bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk memaksa Iran mengekang program nuklir dan misilnya, serta dukungan Teheran terhadap pemberontak Yaman, Suriah, Lebanon dan bagian lain dari Timur Tengah.

“Amerika ingin memangkas penjualan minyak Iran hingga nol, tetapi kami akan terus menjual minyak, untuk mematahkan sanksi,” kata Rouhani.

Pemberlakuan kembali sanksi AS terhadap Iran bermula dari Presiden Trump yang memutuskan keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015 pada Mei lalu. Trump beralasan, kesepakatan tersebut tak mampu membatasi program pengembangan nuklir Iran.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kali ini adalah sanksi terberat yang pernah diberlakukan terhadap Iran. Meski demikian, pada pemimpin Iran menolak adanya kekhawatiran terkait dampak sanksi terhadap ekonomi negara.

“Ini adalah perang ekonomi melawan Iran, tapi Amerika harus belajar bahwa mereka tidak bisa memaksakan kekuatan terhadap Iran. Kami siap untuk menghadapi tekanan apa pun,” kata Rouhani.

Sebelumnya, pada Jumat (2/11/2018), pemerintah AS juga sempat mengumumkan adanya kelonggaran bagi delapan negara untuk tetap dapat membeli minyak dari Iran.

Baca juga: Rusia Kirimkan Kapal Perang untuk Perkuat Armada di Laut Tengah

Pengecualian diberikan kepada negara yang dinilai masih sangat bergantung dengan pembelian minyak dari Iran untuk menjalankan perekonomian mereka. Selain itu juga demi mencegah terjadinya ketidakstabilan harga minyak mentah dunia.

Tak diungkapkan delapan negara yang dimaksud, namun para pengamat meyakini di antaranya termasuk China, India, Korea Selatan, Jepang dan Turki. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)