Jakarta – Politisi PKS Ahmad Fathul Bari sempat terlibat perdebatan dengan politisi PDIP Yohanis Fransiskus Lema. Dalam acara “Dua Arah” di Kompas TV, mereka memperdebatkan kelayakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Ahmad memandang bahwa sebenarnya masih banyak orang yang jauh lebih layak dibanding Ahok untuk menjabat sebagai pemimpin BUMN.

Ia memandang bahwa prestasi Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI tak seberapa jika dibandingkan dengan gubernur saat ini, Anies Baswedan. Bahkan, catatan Ahok selama menjadi gubernur jauh lebih banyak ketimbang prestasinya.

“Bukan hanya capaian, catatannya juga banyak misalnya hal paling sederhana dalam keuangan negara ketika Beliau (Ahok) memimpin DKI Jakarta hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP),” kata Ahmad

“Dan ketika Anies menjadi Gubernur, akhirnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu kan hal paling dasar dalam pengelolaan keuangan negara,” sambungnya.

Baca Juga: Sosok Bos BUMN, Erick Thohir: “Yang Penting Akhlaknya Baik”

Tak hanya itu, Ahmad juga menyinggung kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng yang menjadi catatan bermasalah kala Ahok menjadi gubernur.

Menanggapi tudingan dari Ahmad, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansi Lema mengatakan bahwa apa yang dikatakan Achmad tak pernah terbukti. Akan tetapi politisi PKS itu bersikukuh bahwa capaian Ahok tak lebih baik ketimbang Anies.

“Ini semua yang disebutkan ini kan tak pernah terbukti, ini adalah stigmasisasi atau opini,” ujar Ansi Lema.

“Bukan stigmatisasi, ada kok,” jawab Ahmad.

“Apa buktinya,” tantang Ansi Lema.

“WTP terbukti,” respons Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pernah berjanji tidak akan melakukan bagi-bagi kursi dalam membangun pemerintahan.

Akan tetapi, Ahmad memandang bahwa wacana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN merupakan hal yang berlawanan. Sebab, Ahok merupakan kader aktif PDIP.

Hal tersebut, menurut Ahmad, adalah tidak pantas. Sebab, seharusnya BUMN merekrut orang yang benar-benar profesional sebagai petinggi perusahaan pelat merah. Oleh sebab itu, ia menuding Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir telah melanggar norma kepantasan.

“Ya menurut saya kepantasan itu juga diukur dengan etika dan menurut saya hal ini menunjukkan bahwa ternyata Presiden Jokowi dan jajarannya bukan hanya langsung presiden ya tapi Menteri BUMN dan sebagainya kurang menjaga etika di depan publik bahwa ini bagian dari kepentingan negara,” ungkapnya. (Elhas-harianindo.com)