Harian IndoJakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta ahli dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak ikut campur dalam kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Fadli Zon
Fadli menilai, ahli PBB tidak mengerti demokrasi apabila ikut campur dalam hukum yang berjalan di suatu negara.
“Justru mereka ini tidak mengerti demokrasi. Demokrasi kita ini kan dibangun didasar keadilan hukum, jadi intervensi-intervensi dari luar semacam itu tidak bisa kita terima sebagai negara yang berdaulat,” kata Fadli di Jakarta pada Rabu (24/5/2017).
Fadli mengatakan, Ahok saat ini sudah menerima vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini bisa dilihat dari sikap Ahok yang tidak mengajukan banding.
“Jadi saya kira harus kita dudukkan biasa saja. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum tanpa ada kecualinya. Kan itu bunyi konstitusi kita,” ucap Fadli.
Karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah tidak perlu menggubris pendapat ahli dari PBB itu. “Mereka itu siapa. Kita kan menentukan jalan pemerintahan jalan bernegara kita sendiri dan koridor kita adalah konstitusi, UUD 1945 dan UU lainnya. Kita enggak ada urusan sama pengamat-pengamat dari luar itu,” ucap Fadli. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
