Harian IndoJakarta – Polri menurunkan tim dari Divisi Propam Mabes Polri untuk mengusut terjadinya kisruh penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk wilayah Polda Jawa Barat.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, Tim Evaluasi dari Panitia Pusat bersama Tim Propam Mabes Polri sedang mendalami kasus ini dengan melakukan verifikasi ke Polda Jabar.
“Hal ini dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya penyimpangan dari ketentuan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi,” kata Rikwanto, Jumat (30/6/2017).
Rikwanto juga menegaskan, Polri tidak pernah menerapkan kebijakan putra daerah atau non daerah.
“Yang selama ini diterapkan adalah local boy for local job atau local police khusus untuk level Bintara,” sambungnya.
Local boy diartikan sebagai warga calon yang telah tinggal di daerah tersebut dengan diberi batas waktu minimal satu tahun tanpa melihat putra daerah atau bukan putra daerah.
“Karena Polri memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga NKRI. Kebijakan ini juga merupakan manifestasi upaya Polri dalam mewujudkan Bhinenika Tunggal Ika,” tambah Rikwanto.
Seperti diketahui, beredar sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang tua calon taruna Akpol yang melakukan protes di Polda Jawa Barat karena Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charlian diduga melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dengan memprioritaskan putra daerah.
Para orang tua siswa menuding penerimaan calon taruna Akpol di Polda Jawa Barat tidak transparan.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
