Jakarta – BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berikan penilaian terkait kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang dipercepat sebelum pilpres digelar bernuansa politis.
Hal ini diungkapkan M Kholid selaku BPN bidang ekonomi yang berkata bahwa “Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,”
Dirinya menilai bahwa Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.
“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” tutur Kholid.
“Saya kira publik kita sudah lebih dewasa dan cerdas ya dalam menilai sebuah kebijakan. Mana kerja pencitraan untuk meraih simpati dengan mana kebijakan yang benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)