Bandung – Meski telah diluncurkan pada tahun 2018, namun hingga kini para petani belum bisa memanfaatkan Kartu Tani dari Kementerian Pertanian. Mereka tak kunjung mendapat pupuk subsidi yang sebelumnya telah dijanjikan. Padahal, periode pertama Presiden Joko Widodo akan berakhir.
Menurut Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat Asep Sofyan, hingga kini para petani di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum bisa menggunakan Kartu Tani di distributor pupuk karena faktor kesiapan yang kurang.
“Saat ini di KBB memang belum diimplementasikan, karena ini kan harus ada kesiapan dari bank, distributor, termasuk pengecer-pengecernya,” kata Asep pada Kamis (08/08/2019).
Tak hanya dari distributor, ketidaksiapan juga terlihat dari jumlah kartu yang akan disebar. Pada tahun ini, kartu yang sudah dicetak masih 11 ribu, di bawah target 23 ribu. Itupun hanya 8.000 kartu yang sudah berada di tangan petani. Namun kartu tersebut tak bisa digunakan.
Perihal kartu yang masih di bawah target, Asep mengatakan bahwa pendataan kelompok tani beserta luas lahan masih menjadi kendala. Diketahui bahwa penerima Kartu Tani adalah untuk lahan di bawah 2 hektare.
“Ketika tim mendata di lapangan, kerap dicurigai, ini memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman,” ungkap Asep.
Tak hanya itu, proses input data seringkali mengalami hambatan. Mulai dari sistem yang tak bisa digunakan hingga format yang berubah-ubah.
“Sekarang agak susah, eror (sistemnya). Sekarang mulai dimasukkan lagi (datanya). Nggak sekaligus dikirim, bertahap. Tapi kita tidak diam, kita terus proses tiap hari,” paparnya.
Meski belum ada kesepakatan kapan program tersebut dimulai, namun Asep menyadari bahwa mau tak mau, tahun depan Kartu Tani sudah harus bisa digunakan para petani di KBB.
“Tapi kalau tahun 2020, mau tidak mau program ini harus sudah berjalan. Ini bukan masalah pasokan pupuk bersubsidi di pusat, tapi di tingkat pengecer resmi di daerah juga harus sudah siap,” ucap Asep. (Elhas-www.harianindo.com)
