Makasar – Rocky Gerung menyatakan pendapatnya di tengah masyarakat sipil yang terus menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang KPK. Jokowi dinilai memimpin pelemahan terhadap KPK.

“Karena presiden memimpin sendiri pelemahan KPK, melalui DPR seolah- olah itu legal,” kata Rocky Gerung di sela-sela kuliah umum di Universitas Bosowa, Makassar, Selasa (17/09/2019).

Rocky beranggapan bahwa revisi UU KPK di DPR ibarat pertunjukan orkestrasi yang dipimpin Jokowi.

“Jadi dari awal memang direkayasa disuruh cepat-cepat supaya isunya mengendap karena akan ada isu baru lagi, soal kebakaran hutan dan segala macam,” terangnya.

“Tapi publik akan mengingat itu sebagai pengerdilan hak demokrasi itu, pengerdilan kemampuan KPK untuk membersihkan negeri ini dan ini akan masih berlanjut dan masyrakat sipil tidak akan terima,” imbuh Rocky.

Rocky menilai sebaiknya presiden melibatkan publik untuk menampung masukan terkait revisi UU KPK.

“Mustinya Presiden tanya publik bukan tanya DPR. KPK itu kayak Irian sih musti referendum,” ujarnya. (NRY-harianindo.com)