Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi beranggapan bahwa upaya penolakan serikat pekerja PT Pertamina (Persero) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk duduk dalam jaaran petinggi BUMN mengandung unsur kepentingan politik.

Menurut politikus tersebut yang namanya serikat pekerja itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan manajemen perusahaan, kecuali manajemen yang digunakan nyata merusak sistem yang ada.

“Kalau menolak orang, mendukung orang, itu kan sudah politis. Ini kalau cara mengurus BUMN sudah terasuki cara pikir politis, itu merupakan tanda-tanda bagi kehancuran BUMN itu sendiri,” ungkap Awi sapaan akrab Baidowi, di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Baca Juga : FADLI ZON DAN FAHRI HAMZAH BEDA PENDAPAT SOAL AHOK MASUK BUMN

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa Menteri BUMN yang memiliki kewenangan untuk mengangkat siapapun masuk dalam jajaran petinggi BUMN berdasarkan pada kriteria dan persyaratan yang sudah tertuang dalam undang-undang.

Namun dia tetap mengaku kecewa dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 yang tetap membolehkan kader dari partai politik untuk menduduki jabatan tinggi di BUMN. Dia menganggap bahwa hal tersebut berlawanan dengan rancangan awal BUMN yang harus terbebas dari unsur politik apapun.

“Sebenarnya kami menyangkan adanya Permen itu, karena desain awalnya, BUMN itu harus steril dari urusan politik. Supaya tidak terjadi politisasi BUMN, sehingga kami sangat khawatir ketika kader partai politik masuk di jajaran BUMN,” terang Awi.

Baca Juga : REAKSI DJAROT SAAT DITANYA POSISI IDEAL UNTUK AHOK DI BUMN

Kendati demikian, legislator asal Madura tersebut mengharapkan bahwa siapa pun yang nanti yang akan didapuk untuk menjadi pemimpin BUMN, terlepas dari asal usulnya, dia wajib menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional.

“Tidak ada kepentingan politik di dalamnya, sehingga BUMN kita menjadi BUMN sehat,” pungkas sekretaris Fraksi PPP DPR itu. (Hr-harianindo.com)