Bulan: Januari 2025

Jakarta –

Kepala Ekonom HSBC untuk India dan Indonesia, Pranjul Bhandari, mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diterapkan oleh pemerintah baru -baru ini dapat menciptakan dampak yang baik pada ekonomi Indonesia jangka panjang. Terutama dari sektor buruh Indonesia ke depan.

Dia memberi contoh bahwa ada beberapa negara yang berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerjanya melalui program ini, termasuk India dan beberapa negara Amerika Latin.

“Karena tenaga kerja menjadi lebih produktif tentu saja berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini juga tujuan utama pemerintah skema ini,” kata Pranjul dalam ‘Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investasi & Ekonomi) Outlook 2025, acara Outlook 2025, Kamis (8 8/1/2025).

Meski begitu, menurutnya ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program makan gratis ini, yaitu masalah anggaran. Karena menurutnya pemerintah harus menyiapkan anggaran besar untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan benar -benar memiliki nilai gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak -anak. Tetapi anggaran ini juga tidak terlalu besar sehingga pemerintah dapat memanfaatkan dana yang tersisa untuk program lain untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Tantangan besar dalam skema makanan gratis adalah bagaimana membuatnya bergizi dan bermanfaat bagi anak -anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal untuk menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Prajul mengatakan pemerintah Indonesia dapat belajar dari skema implementasi program MBG yang telah dilakukan oleh India terlebih dahulu. Cara Melalui Pendekatan Sumber Makanan Lokal.

“Saya pikir ini bisa dicapai, dan India adalah contoh yang baik. Di sana, biaya skema ini tidak pernah terlalu besar karena pendekatannya yang sangat lokal,” katanya.

“Setiap siswa menerima makanan yang berasal dari bahan lokal yang tersedia secara musiman, yang mampu mengurangi biaya secara signifikan, tetapi masih meningkatkan keberadaan siswa di sekolah dan berbagai prestasi pendidikan,” jelas Pranjul.

Menurutnya jika skema implementasi program makan gratis dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia, pemerintah dapat menghemat biaya sambil mencapai pemenuhan nutrisi anak -anak sesuai dengan tujuan awal program.

“Jadi, jika dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memiliki dampak positif dalam jangka menengah pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Untuk informasi, sebelumnya Menteri Koordinasi untuk Makanan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan anggaran makanan nutrisi gratis (MBG) dapat meningkat menjadi Rp 420 triliun.

Zulhas menjelaskan bahwa anggaran saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah adalah RP. 71 triliun, hanya cukup untuk pengadaan hingga Juni 2025, alias 6 bulan program MBG sejak 6 Januari 2025 kemarin.

“Sekarang Rp. 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof. Dadan (Kepala Badan Nutrisi Nasional), Menteri Pertanian sedang berusaha, jika ditambahkan Rp 140 triliun pada bulan Juli, maka semua anak akan mendapatkan makanan, kemudian (total) RP 210 triliun, “jelas Zulhas dalam pertemuan koordinasi terbatas di sektor makanan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025).

“Tetapi jika bulan Januari-Desember penuh kira-kira lebih dari Rp 420 triliun lebih banyak. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun,” tambahnya.

(FDL/FDL)

Jakarta –

HSBC Global Private Banking (HSBC GPB) memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus mengalami tekanan pada tahun 2025 dan akan tetap berada di kisaran Rp 16.000 tahun ini.

“Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menghadapi tekanan, karena dolar AS semakin kuat. Kami tetap optimis tentang rupiah karena hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar USD-IDR akan mencapai Rp 16.300 pada akhir dari tersebut Tahun, “kata CIO Asia Tenggara dan ASEAN untuk perbankan swasta dan manajemen kekayaan HSBC, James Cheo, di media pengarahan HSBC, Kamis (1/8/2025).

Selain itu, kepala pasar dan layanan sekuritas HSBC Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan tekanan pada nilai rupiah dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti memperkuat nilai tukar dolar AS.

Namun di luar itu, menurutnya, apa yang paling memengaruhi nilai tukar rupiah saat ini adalah jumlah impor oleh Indonesia. Karena mengimpor, perusahaan atau pemerintah harus membeli dolar menggunakan Rupiah.

“Sebenarnya, aliran dana dari luar negeri yang datang dan pergi yang dapat menentukan arah mata uang rupiah-dolar. Jika misalnya setiap tahun negara diimpor dalam hal konsumsi, beras impor, gandum untuk mie impor, kedelai dan impor Tempe, untuk impor impor Anda perlu membeli dolar, “kata Ali.

“Karena impor ini harus membeli satu dolar, apa yang membuat dolar naik? Jika orang membeli dolar, apa gunanya? Gunakan rupiah. Rupiah kita lemah, yah jika misalnya kita tidak ingin melemah, siapa yang menjual Dolar? Jika misalnya tidak ada yang menjual dolar, rupiah kita akan lemah, “tambahnya.

Di sisi lain saat mengekspor, tidak semua perusahaan atau dana dalam bentuk dolar akan ditukar kembali ke Rupiah. Bahkan, menurutnya saat ini hanya sekitar 30% dari dolar ekspor yang dipertukarkan ke Rupiah. Pada akhirnya penggunaan dolar ini selanjutnya dapat menekan nilai tukar rupiah.

“Berapa banyak eksportir dari eksportir yang menjual dolar? Jika mereka berasal dari batubara, mereka menerima dolar, apakah mereka menjual dolar? Bukan karena mereka juga membutuhkan dolar dari kelapa sawit, mereka menerima dolar, mereka tidak menjual dolar? Tidak, karena mereka juga adalah kebutuhan akan dolar.

Ini kemudian membuat nilai tukar dolar terhadap rupiah akan tetap tinggi, selama Indonesia mengurangi jumlah impor. Kedua impor yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah.

(FDL/FDL)

Jakarta –

Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil melakukan transaksi atas penerbitan utang negara (Sun) dalam 2 (dua) mata uang ganda (mata uang ganda), yaitu dolar AS dan euro, dengan format terdaftar rak SEC, masing-masing berjumlah jumlahnya US $ 2 miliar dan EUR 1, 4 miliar.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko (DJPPR) mengungkapkan bahwa transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam menerbitkan obligasi global dengan format SEC yang terdaftar untuk 16 kali.

Rincian penerbitan obligasi global oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk rak format yang terdaftar dengan mata uang ganda, yaitu untuk RI0130 memiliki tenor 5 tahun dengan penerbitan nominal US $ 900 juta.

Kemudian Rieur0133 memiliki tenor 8 tahun dengan penerbitan nominal US $ 700 juta. Untuk RI0135 memiliki tenor 10 tahun dengan penerbitan nominal US $ 1,1 miliar dan Rieur0137 memiliki tenor 12 tahun dengan penerbitan nominal EUR 700 juta.

Pemerintah mengumumkan pembukaan transaksi pada pagi hari sesi Asia pada 8 Januari 2025, yang kemudian diikuti oleh pengumuman matahari di denominasi EUR ketika pasar Eropa dibuka pada hari yang sama.

Penawaran ini berhasil menarik investor global untuk mencapai total buku pesanan sebesar US $ 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar.

Dengan buku pesanan yang cukup solid, pemerintah dapat mengurangi tingkat hasil untuk semua tenor yang ditawarkan kepada investor.

Hasil akhir untuk US $ 5 tahun dan 10 tahun adalah 5.300% dan 5.650%, dan 8 tahun dan 12 tahun tenor adalah 3,917% dan 4,251%.

“Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari berbagai investor global untuk Indonesia. Kepentingan tinggi investor, antara lain, didorong oleh dasar -dasar kinerja APBN ekonomi dan padat Indonesia,” tulis pernyataan DJPPR pada hari Kamis (9 9 /1/2025).

DJJPR mengatakan bahwa hasil penerbitan ini umumnya akan digunakan untuk 2025 pembiayaan anggaran negara. Seri Four Sun yang diterbitkan dalam transaksi ini mendapatkan peringkat BAA2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Singapore Stock Exchange dan sebagai pertukaran Efek Frankfurt.

Kemudian ANZ, BOFA Securities, HSBC, JP Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Bookrunners bersama, dan PT Bri Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia TBK sebagai dealer domestik.

(tanah liat/tanah liat)

Jakarta –

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. BUMN merupakan salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahan tersebut.

“Kemarin sudah jelas, sesuai dengan program perumahan yang digalakkan Pak Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah. Jadi kemarin Qatar berminat membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat,” dia dikatakan. Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun perumahan yang menempel di stasiun alias pengembangan perumahan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Apalagi BUMN sudah menerapkan konsep ini.

Kita terbuka, entah dengan konsep TOD, selanjutnya kereta yang sudah kita punya, kita hampir buat 8 TOD, nah ini bisa, silakan digarap seperti itu, jelas Erick.

Erick mengatakan, ada lahan BUMN yang berada di pusat kota namun belum bisa dimanfaatkan. Lahan ini selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan perumahan.

Tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan tersebut adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

“BUMN melalui PT PP, Perumnas dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi Presiden,” kata Erick, dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

tangerang –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang. Penyegelan ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, penyegelan pagar laut yang membentang di perairan 6 kecamatan tersebut merupakan instruksi Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono. . Kemudian instruksi tersebut disampaikan kepadanya dalam bentuk perintah penyegelan.

“Iya ini sudah viral dan Pak Presiden sudah memberikan instruksi, tadi pagi saya juga disuruh Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah, saya ulangi sekali lagi negara tidak boleh kalah,” kata pria tersebut. yang biasa disapa Ipunk usai melakukan penyegelan, Tangerang, Kamis (9/1/2024).

Ipunk menjelaskan, penyegelan ini dilakukan karena pemasangan pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, pagar laut juga meresahkan nelayan karena mengganggu akses ke laut.

“Dari tadi siang hingga siang tadi kami menyegel pagar laut yang viral dan ternyata kami wawancarai beberapa nelayan yang mengganggu. Kami cek pagar di KKP dan tidak ada PKKPRL, jadi izinnya tidak ada,” jelas Ipunk.

Ipunk menegaskan, di laut sebenarnya tidak boleh dipasang pagar seperti itu karena mengganggu lalu lintas di laut. Ia pun menegaskan akan menindaklanjuti siapa pun pemiliknya. Mereka bahkan tak segan-segan mengenakan denda jika dalang pemasangan pagar itu ketahuan.

Ia pun memberi waktu maksimal 20 hari jika pemiliknya tidak melepas pagar tersebut. Apabila tidak dibongkar dalam batas waktu yang ditentukan, pihak akan meratakan pagar tersebut.

“Pasti ada denda macam-macam karena negara ini punya aturannya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas tanpa izin di mana pun. Jadi saat kita masuk 7 km, kita lakukan pemeriksaan, kita sampaikan kepada mereka siapa yang belum bertanggung jawab.” tersedia. Tahu-tahu, di akhir tahun kami mendapat “Berita telah mencapai level ini. Terpaksa kami menyegelnya dan tindakan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah. Kalau begitu kita hentikan, jangan lagi dipagari di sana, lalu kita beri waktu 20 hari untuk menyelesaikannya, baru kita ratakan,” kata Ipunk.

(acd/acd)

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan Sekretaris Keuangan (FS) Daerah Administratif Khusus Hong Kong Paul Chan Mo-po. Sri Mulyani mengunggah momen pertemuan yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu di akun Instagram @smindrawati.

Sri Mulyani mengaku mendapat cerita mengenai melambatnya situasi perekonomian di Hong Kong. Perlambatan tersebut terjadi akibat tekanan geopolitik dan kebijakan suku bunga bank sentral di negara maju.

“Senang sekali bisa ngobrol dengan Paul tentang banyak hal. Beliau bercerita tentang situasi perekonomian di Hong Kong yang saat ini sedang mengalami sedikit perlambatan karena tekanan geopolitik dan juga kebijakan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Namun, Paul mengatakan bahwa kondisi perekonomian di Hong Kong saat ini “masih cukup baik,” kata Sri Mulyani, dikutip Kamis (9/1/2025).

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan Hong Kong merupakan salah satu destinasi favorit masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk pariwisata, tapi juga untuk melanjutkan studi, bahkan mengembangkan bisnis.

Melalui pertemuan singkat ini, Sri Mulyani berharap Indonesia dan Hong Kong dapat menggali potensi lebih banyak kerja sama dan mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini.

“Melalui pertemuan ini, saya optimistis Indonesia dan Hong Kong dapat menggali potensi kerja sama lebih lanjut. Kami juga sepakat untuk terus memperkuat hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Sri Mulyani.

(Gambas: Instagram)

(acd/acd)

Jakarta –

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya pemberantasan penambangan liar. Ia pun mendorong lembaga lain untuk turut berkontribusi dalam memberantas aktivitas ilegal tersebut.

“Penambangan ilegal ini kita pengaruhi, makanya kita harus memberantasnya. Kalau tidak ya tidak ketahuan. Kita selalu memberikan semangat kepada teman-teman di DPR, Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian. Yang penting bagaimana transparansinya. ini,” kata dalam acara MINDialogue di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut dia, proyek pertambangan legal perlu didorong agar pendapatan negara meningkat. Ia juga curiga dengan smelter yang dibangun negara tetangga, terutama soal bahan bakunya.

“Daripada sekarang tiba-tiba ada smelter di negara tetangga, kita tidak tahu bahan bakunya dari mana. Mungkin semua bahan bakunya dari kita,” jelasnya.

Erick menegaskan, hilirisasi dan industrialisasi menjadi dua kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus mendorong kebijakan untuk menyehatkan berbagai industri, khususnya sektor pertambangan.

“Namun di sisi lain tentunya jika kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kita juga bisa mulai menyehatkan industri yang kita bangun, salah satunya pertambangan. 10 tahun ke depan,” tutupnya.

Saksikan juga videonya: Menggali Faktor Pendukung Penambangan Ilegal dalam Kasus Penembakan Polda Sumbar

(Gambas: video 20 detik)

(ada/rd)

Jakarta –

Staf Khusus Presiden Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia kehilangan investasi dari perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), Nvidia Corporation. Perusahaan lebih memilih berinvestasi di Vietnam.

Bambang mengatakan, meski perusahaannya sudah datang ke Indonesia. Pendiri Nvidia Jensen Huang mengunjungi Indonesia pada November 2024.

“Saat Nvidia berkeliling Asia Tenggara, mereka langsung datang ke Indonesia, lalu ke Vietnam, lalu Nvidia mengadakan perjanjian, atau berkomitmen untuk mengembangkan R&D di Vietnam. Ini yang menurut saya menjadi poin yang kita lewatkan,” ujarnya pada acara MINDialogue di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut dia, hilangnya potensi investasi disebabkan oleh sulitnya perizinan berusaha di Indonesia. Menurutnya, permasalahan ini merupakan hal klasik.

“Kebanyakan keluhan yang disampaikan oleh FDI (foreign direct investment), dari berbagai bidang tidak hanya terkait teknologi, masih merupakan hal-hal klasik, salah satunya mengenai lamanya pengurusan izin, panjang dan berbelit-belit. Kedua, pajak umum, ” jelasnya.

Menurutnya, investor tidak terlalu mengutamakan insentif, melainkan kebijakan yang mudah dan birokrasi yang tidak rumit. Karena hal itulah yang menyebabkan para investor sering berpindah arah untuk berinvestasi di negara tetangga.

Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan mulai dari sisi perizinan hingga administrasi dan birokrasi terkait investasi itu sendiri. Karena begitu mereka mengalami kendala saat masuk ke Indonesia, mereka langsung memindahkannya ke Malaysia atau Vietnam. ” jelasnya.

Tonton juga videonya: Beberapa Perangkat Nvidia Terbaru: Pelatihan Robot-Chip Game Baru

(Gambas: video 20 detik)

(ada/rd)

tangerang –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mencopot paksa pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang. Pemindahan paksa akan dilakukan apabila pemilik tidak segera melepas pagar laut dalam jangka waktu 20 hari.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan alasan pihaknya tidak segera melepas paksa pagar laut tersebut. Dia menilai, segala tindakan yang dilakukan memerlukan proses, termasuk memberikan waktu untuk melepasnya setelah dilakukan penyegelan.

“Prosesnya tidak langsung. Nanti kita kasih teguran, kalau mau hapus sendiri lebih baik kan. Kalau tidak mau, baru kita hapus,” kata pria yang biasa disapa Ipunk itu. usai melakukan penyegelan, Tangerang, Kamis (9/1/2024).

Dia menjelaskan, penyegelan ini dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat laut dan pesisir. Sebab, pemasangan pagar tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan merugikan nelayan.

Sebelumnya, pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan saat pagar laut masih sepanjang 7 km. Saat ini panjangnya bertambah menjadi 30,16 km.

“Aksi (penyegelan) ini tindakan paksaan pemerintah. Dalam hal ini hentikan dulu. ini dulu, mungkin akan bertambah lagi. Bisa jadi beberapa puluh lagi. Kita hentikan “Jangan lakukan pemagaran lagi di sana. Selanjutnya kita beri waktu 20 hari untuk selesai, setelah itu kita ratakan,” jelas Ipunk.

Jika dalam kurun waktu tersebut pemilik mengajukan izin, Ipunk menjelaskan tidak bisa serta merta diberikan. Sebab, pelakunya telah melakukan pelanggaran dan harus dikenakan sanksi seperti sanksi administratif.

“Ada prosesnya. Kalau terjadi pelanggaran, yang pertama harus dilakukan adalah harus ada sanksinya dulu. Sanksinya sudah diterapkan, baru bisa keluar izin. Ada sanksi administratif dan sanksi lainnya,” tambah Ipunk.

Saksikan juga videonya: Komisi IV DPR akan memanggil KKP terkait pagar misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang

(Gambas: video 20 detik)

(acd/acd)

Jakarta –

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diprediksi meningkat pada tahun 2025. Rencana kenaikan tersebut bahkan tertuang dalam dokumen Kebijakan Makroekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.

Namun hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kepastian kenaikan gaji PNS pada tahun 2025. Lantas, apakah gaji PNS akan benar-benar naik pada tahun ini?

Apakah gaji PNS akan naik pada tahun 2025?

Mengutip pemberitaan detikcom, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait kenaikan gaji PNS di tahun 2025.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih dalam tahap awal sehingga dilakukan penyesuaian program dan anggaran. Mengingat struktur pemerintahan saat ini berbeda dengan sebelumnya, terjadi penambahan jumlah kementerian dan lembaga.

“Saya belum melakukan diskusi khusus dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata Rini, saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024).

Benar ada tenggat waktu (akan selesai awal 2025), tapi K/L ini banyak menteri baru, banyak penyesuaian dan sebagainya, imbuhnya.

Meski begitu, Rini memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kenaikan gaji mengingat hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.

Sebelumnya, wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) 2025 masuk dalam KEM-PPKF 2025. Dalam dokumen tersebut, ada empat aspek yang menjadi fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun ini. Salah satunya gaji PNS.

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/sebelumnya Kepala Bappenas, pernah mengungkapkan kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, konselor, serta anggota TNI dan Polri.

Detail Gaji PNS Terbaru

Belum adanya pengumuman resmi dari pemerintah, gaji PNS tahun 2025 masih mengikuti kebijakan sebelumnya. Gaji PNS akan naik 8% pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, berikut rincian gaji PNS tahun 2024 berdasarkan golongannya yang berlaku mulai 1 Januari 2024 :

Gaji PNS Golongan I

• Kelas He : Rp 1.685.700 – 2.522.600
• Kelas Ib : Rp 1.840.800 – 2.670.700
• Kelas Ic : Rp. 1.918.700 – 2.783.700
• Kelas Id : Rp 1.999.900 – 2.901.400

Gaji PNS golongan II

• Golongan IIa : Rp 2.184.000 – 3.643.400
• Kelas IIb : Rp 2.385.000 – 3.797.500
• Golongan IIc : Rp 2.485.900 – 3.958.200
• Kelas IId : Rp 2.591.100 – 4.125.600

Gaji PNS golongan III

• Golongan IIIa : Rp 2.785.700 – 4.575.200
• Golongan IIIb : Rp 2.903.600 – 4.768.800
• Golongan IIIc : Rp 3.026.400 – 4.970.500
• Golongan IIId : Rp 3.154.400 – 5.180.700

Gaji PNS golongan IV

• Kelas IVa : Rp 3.287.800 – 5.399.900
• Golongan IVb : Rp 3.426.900 – 5.628.300
• Kelas IVc : Rp 3.571.900 – 5.866.400
• Kelas IVd : Rp 3.723.000 – 6.114.500
• Kelas IVe : Rp 3.880.400 – 6.373,20

Gaji di atas belum termasuk tunjangan yang diterima PNS setiap bulannya tergantung golongan, jabatan, dan instansi tempatnya bekerja.

(azn/baris)

Jakarta –

Merauke merupakan salah satu daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia. Namun merupakan kawasan transmigrasi yang sebagian besar penduduknya berasal dari Pulau Jawa.

Salah satu transmigran yang membuka usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Merauke adalah Ririn. Usaha Pink Kiosk yang dirintisnya pada tahun 2020 kini telah berkembang pesat, dimana usaha tersebut mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, obat-obatan pertanian, dan bensin eceran.

“Awalnya karena saya sudah tidak bekerja lagi, saya mencoba memanfaatkan kemampuan yang saya miliki untuk membuka kios ini. Dukungan dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) khususnya pembiayaan dan bantuan dari Mantri sangat membantu saya terutama dalam mengelola usaha dan menyediakan berbagai macam barang. kebutuhan warga di sini,” jelas Ririn, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Selain memenuhi kebutuhan warga, Ririn juga merupakan Agen BRILink yang tidak hanya berperan memberikan kemudahan transaksi perbankan, namun juga berperan sebagai penyalur pinjaman Kredit Cepat (KECE) dengan plafon Rp 10 juta kepada masyarakat setempat. . Sekadar diketahui, mata pencaharian masyarakat Merauke mayoritas adalah petani dan peternak sapi.

Berawal dari keinginannya untuk memiliki usaha sendiri, Ririn mengaku akses pembiayaan dan pemberdayaan dari BRI sangat membantunya mengembangkan Kios Pink menjadi lebih dari sekedar kios kelontong. Kini, ia bisa menghidupi kesejahteraan keluarganya, termasuk pendidikan kedua anaknya yang duduk di bangku SMA dan SD.

Ririn bersyukur atas dampak besar yang dirasakannya baik bagi dirinya maupun masyarakat sekitar.

Dengan pendapatan bulanan yang mencapai puluhan juta, Kios Pink dan AgenBRILink yang dirintisnya berkembang menjadi tempat penyedia kebutuhan pokok bagi warga transmigrasi di sekitarnya sekaligus berfungsi sebagai layanan transaksi keuangan mikro yang mudah dan aman untuk diakses.

Mantri BRI yang mendampingi Ririn aktif memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan, tata kelola bisnis, serta pengawasan rutin untuk memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai rencana. Selain itu, Ririn mendapat pendidikan khusus dalam mengelola pinjaman yang disalurkannya kepada nasabah, sehingga manfaat pinjaman KECE semakin terasa dalam meningkatkan produktivitas para petani dan peternak di sekitarnya.

Secara terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan, pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Tanah Air, seperti Merauke, merupakan bagian dari misi utama BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan. Supari mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan akses pembiayaan dan pendampingan intensif bagi UMKM di Merauke.

“Pemberdayaan UMKM merupakan komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah yang mandiri dan berdaya saing. Dukungan kami meliputi pembiayaan, pendampingan dari Mantri, dan pemantauan terus menerus agar usaha mikro seperti Kios Pink dapat berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap lingkungan sekitar,” ungkapnya. Supari.

“Secara umum strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan sebelum pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen pada UMKM memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari tahap dasar, integrasi hingga interkoneksi,” tutupnya.

(prf/ega)

Jakarta –

Maskapai pelat merah Garuda Indonesia memastikan siap menerapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat rute domestik pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang berlangsung mulai 19 Desember 2024-3 Januari. 2025.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu meringankan beban harga tiket menjelang Natal. Hal ini juga mendukung pemulihan perekonomian, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi udara dengan harga terjangkau, terutama di tengah persiapan libur Natal dan Tahun Baru,” kata Wamildan dalam keterangan resminya, Kamis (28/11/2024).

Oleh karena itu, hingga saat ini upaya koordinasi intensif terus diperkuat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut guna menjamin kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan, lanjutnya.

Sesuai dengan rencana penurunan harga tiket yang telah disampaikan Kementerian Perhubungan, Wamildan mengatakan harga tiket penerbangan Garuda rute domestik diproyeksikan turun hingga 10%.

Menurut dia, penurunan harga tiket tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan atau pemotongan komponen pendukung harga tiket. Komponen yang dimaksud antara lain Fuel Surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian avtur di sejumlah bandara.

“Penurunan harga tiket ini juga telah diperhitungkan secara matang dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Oleh karena itu, dengan diterapkannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak positif. berdampak langsung pada kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” ujarnya.

“Rencana pelaksanaan penerapan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebelumnya telah dikaji secara matang oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat (Satgas) diharapkan dapat menjadi langkah konkrit yang berdampak positif. berdampak pada langkah peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya pada puncak musim libur akhir tahun depan,” jelas Wamildan lagi.

Oleh karena itu, Wamildan kembali menegaskan komitmen Garuda untuk segera menerapkan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan tersebut. Jadi harga tiket pesawat bisa anjlok hingga 10% saat libur Natal.

“Garuda Indonesia menyambut baik solidaritas yang terjalin antara seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan harga tiket pesawat pada masa libur akhir tahun. Kebijakan ini akan segera kami terapkan, setelah keluarnya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” tutup Wamildan.

Tonton Video: Hore! Harga tiket pesawat akan turun 10% menjelang Natal

(Gambas: video 20 detik)

(fdl/fdl)

Jakarta –

Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) memilih Masato Kanda sebagai Presiden ADB ke-11. Saat ini, beliau menjabat sebagai Penasihat Khusus Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Jepang.

Masato Kanda akan menjabat pada 24 Februari 2025 menggantikan Masatsugu Asakawa yang akan meninggalkan jabatannya pada 23 Februari 2025. Kanda akan menyelesaikan masa jabatan Asakawa yang seharusnya berakhir pada 23 November 2026.

“Pengalaman Kanda yang luas di bidang keuangan internasional dan kepemimpinan yang terbukti di lingkungan multilateral akan membantu ADB menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks dan mendorong kerja sama internasional,” kata Ketua Dewan Gubernur ADB Fabio Panetta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11/2024).

Dengan pengalaman hampir 4 dekade, Masato Kanda telah menduduki berbagai posisi penting di Kementerian Keuangan Jepang, termasuk Wakil Menteri Keuangan Bidang Internasional. Beliau memiliki pengalaman luas dalam kebijakan sektor keuangan dan kebijakan fiskal makro.

Masato Kanda pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deputi Direktur Jenderal Biro Anggaran, dan Deputi Menteri Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kebijakan. Beliau juga merupakan pakar terkemuka di bidang kebijakan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta reformasi universitas.

Masato Kanda telah aktif terlibat dalam G7, G20 dan forum internasional lainnya, mengatasi tantangan kebijakan utama seperti evolusi bank pembangunan multilateral (MDB), pencegahan pandemi, kesiapsiagaan dan respons, serta keberlanjutan dan transparansi utang.

Selama masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan Bidang Internasional, Jepang menyumbang rekor lebih dari US$ 1 miliar untuk mengisi kembali Dana Pembangunan Asia ke-13 (ADF 14).

Sejak tahun 2016, Masato Kanda menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan OECD yang mengawasi peninjauan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD pada tahun 2023. Masato Kanda juga memiliki banyak pengalaman dalam diskusi strategis dan pengambilan keputusan di MDB, pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Alternatif untuk Jepang di Bank Dunia.

Masato Kanda memperoleh gelar Bachelor of Laws dari University of Tokyo pada tahun 1987 dan gelar M Phil di bidang Economics dari Oxford University pada tahun 1991.

ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang sejahtera, inklusif, berketahanan dan berkelanjutan, serta melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada tahun 1966, ADB dimiliki oleh 69 anggota, 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

(acd/acd)