Bulan: Juni 2025

Jakarta –

Menteri Transportasi (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kerugian karena operasional di atas dimensi-overload (ODOL) truk menyentuh Rp 43,4 triliun.

Kerugian ini muncul dari biaya perbaikan jalan yang rusak oleh operasi truk ODOL.

“Bahwa untuk pemeliharaan infrastruktur hanya disebabkan oleh kerusakan jalan, sekitar Rp. 43,4 triliun per tahun. Jumlahnya cukup besar,” kata Dudy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/26/2025).

Menurut Dudy, jumlah kerugian tidak termasuk faktor lain, seperti faktor lingkungan. Selain itu, Dudy menekankan bahwa aturan Sero Odol bukanlah kebijakan baru, karena mereka sebelumnya telah berkampanye.

“Kami hanya ingin mengingatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan transportasi, Anda, kami, ini dulunya berkomitmen untuk menerapkan nol Odol,” jelas Dudy “

“Ayo, semakin lama kita menunda implementasi nol Odol, kita akan membuka peluang atau kecelakaan yang akan menyebabkan lebih banyak korban. Apa yang akan menyebabkan kerugian adalah apa yang kita inginkan? Tidak,” lanjutnya.

(HNS/HNS)

Jakarta –

Proses negosiasi tarif impor antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) masih berlangsung. Indonesia juga berulang kali bertukar dokumen menjelang akhir periode negosiasi 8 Juli 2025, 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman tarif.

Menteri Koordinasi untuk Ekonomi Airlangga Hartarto telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Menteri Keuangan Kenneth Homer Besent dan Duta Besar Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) untuk membahas negosiasi 32% tarif timbal balik ke RI.

Airlangga berkata, selama pertukaran dokumen, AS tidak mengajukan permintaan tambahan ke Indonesia. Permintaan utama AS ke Indonesia adalah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara, di mana Republik Indonesia dicatat oleh surplus US $ 18-19 miliar.

“Tidak (ada permintaan baru dari AS), dan kemarin telah disampaikan. Menurut mereka (dokumen negosiasi AS ke AS) cukup mewakili keinginan Amerika,” kata Airlangga ketika bertemu di kantornya, Jakarta, Kamis (6/26/2025).

Saat ini, Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia hanya menunggu keputusan dari Presiden AS Donald Trump mengenai kerja sama antara perdagangan RI-AS Indonesia. Namun, ia optimis bahwa Trump masih akan membangun hubungan perdagangan yang baik dengan Indonesia.

“Dari percakapan kemarin cukup positif. Jadi sebenarnya kami telah bertukar dokumen beberapa kali. Dengan Sekretaris USTR dan Perdagangan Howard Lutnick juga berbicara,” katanya.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto juga telah mengadakan pembicaraan terkait negosiasi tarif minggu lalu. Tetapi Airlangga enggan mengungkapkan secara rinci isi dari dua percakapan.

“Jadi, sebenarnya kami telah berbicara antara menteri dan antara presiden telah berbicara. Kami sedang menunggu perkembangan lebih lanjut,” kata Airlangga.

(SHC/KIL)

Jakarta –

Pengusaha yang merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung pengenaan Pajak Penghasilan Akhir (PPH) sebesar 0,5% untuk bisnis online.

“Kami sebagai bisnis mendukung langkah -langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan memaksakan PPH final 0,5 persen untuk bisnis online, melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang kami kenal sebagai PPH terakhir dari MSM,” kata Sekretaris Dewan Penasihat Suryadi Sasmita, dalam pidatonya pada hari Kamis (6/26/2025).

Kebijakan ini, kata Suryadi, bukan aplikasi pajak baru, melainkan penyesuaian untuk pengembangan model bisnis digital dengan tarif ringan 0,5%, dari sirkulasi kotor dan mekanisme implementasi pembayaran sederhana, yang dikumpulkan oleh pasar. Suryadi mengungkapkan bahwa di era digitalisasi dan implementasi Sistem Inti Pajak (CORETAX), transparansi data akan meningkat dan pemerintah tidak diragukan lagi akan memiliki akses ke informasi bisnis yang belum sepenuhnya sesuai.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia berbicara tentang rencana pemerintah untuk mengimplementasikan pajak untuk e-commerce atau pasar. Berdasarkan informasi yang beredar, pasar ditunjuk sebagai Kolektor Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dari transaksi penjualan barang oleh pedagang yang menjual melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berdasarkan informasi yang diterima, detail berikut:

1. Rencana ini bukan pengenaan pajak baru

Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran (pergeseran) dari mekanisme pembayaran pajak penghasilan (PPH) secara independen oleh pedagang online, menjadi sistem pengumpulan Pasal 22 PPH yang dilakukan oleh Marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.

“Harus dipahami bahwa pada prinsipnya, pajak penghasilan dikenakan pada setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh oleh pembayar pajak, termasuk dari penjualan barang dan jasa online,” kata Direktur Konseling, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar, tetapi memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban pajak, karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pengumpulan yang lebih sederhana dan diintegrasikan dengan platform tempat mereka menjual.

2. Umkm pribadi dengan omset di bawah RP. 500 juta

Rosmauli mengatakan bahwa pedagang individu domestik yang memiliki RP. 500 juta per tahun masih belum dikenakan PPH dalam skema ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kenyamanan

Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kenyamanan administratif, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara di antara bisnis, tanpa meningkatkan beban atau menciptakan jenis pajak baru.

4. Bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan menutupi kesenjangan ekonomi bayangan

Rosmauli mengatakan ketentuan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan kegiatan ekonomi digital dan menutup kesenjangan ekonomi bayangan, terutama dari pedagang online yang belum melakukan kewajiban pajak baik karena kurangnya pemahaman atau keengganan untuk menghadapi proses administrasi yang dianggap rumit.

“Dengan melibatkan pasar sebagai kolektor, diharapkan bahwa pengumpulan pajak penghasilan Pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan proporsional, serta memastikan bahwa kontribusi pajak mencerminkan kapasitas bisnis yang nyata,” kata Rosmauli.

5. Ketentuan masih dalam tahap finalisasi

Saat ini, peraturan mengenai penunjukan pasar sebagai pengumpul Pasal 22 PPH masih dalam proses finalisasi dalam pemerintahan.

“Kami memahami pentingnya kejelasan bagi aktor bisnis dan masyarakat. Oleh karena itu, jika aturan ini telah secara resmi ditetapkan, kami akan mengirimkannya secara terbuka, sepenuhnya, dan transparan kepada publik,” jelas Rosmauli.

6. Lakukan aspirasi untuk koordinasi silang -sektoral

Persiapan ketentuan ini telah melalui proses partisipasi yang berarti, yaitu studi bersama dan diskusi pemangku kepentingan, termasuk pemain industri e-commerce dan kementerian/lembaga terkait. Tanggapan terhadap rencana ketentuan ini sejauh ini menunjukkan dukungan untuk tujuan pemerintah dalam mendorong tata kelola pajak yang lebih gagal dan efisien sesuai dengan pengembangan teknologi informasi.

(AKN/EGA)

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM) masih kecil di dunia pekerjaan internasional. Ini adalah bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia masih kurang kompetitif di panggung dunia.

Sri Mulyani memberikan contoh tidak adanya sumber daya manusia dari Indonesia yang menempati posisi penting di Bank Pembangunan Islam (IDB). Meskipun Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan telah menjadi pemegang saham nomor tiga tertinggi di lembaga keuangan Islam dunia.

“Tidak ada wakil presiden IDB dari Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Tidak ada dalam manajemen senior profesional terkemuka,” kata Sri Mulyani dalam lokakarya ekonom Islam Indonesia pada hari Kamis (5/15/2025).

Sri Mulyani menilai bahwa masalah ini bukan hanya masalah peluang, tetapi juga mengenai kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bersaing secara global. Beberapa faktor penting mulai dari kompetensi teknis, keterampilan bahasa Arab, hingga jaringan internasional yang lemah.

“Banyak tantangan yang kita dan ini harus menjadi PR bagi kita apakah kompetensi, apakah kemampuan berbicara bahasa Arab, apakah keterampilan jaringan,” katanya.

Sri Mulyani juga dibandingkan dengan negara -negara lain yang berhasil menempatkan orang -orang terbaik mereka dalam posisi strategis di IDB, meskipun banyak dari mereka dianggap tidak dapat berbicara bahasa Arab.

“Saya melihat dengan jelas di semua forum dunia, manajemen senior dipenuhi dengan banyak teman kami dari Pakistan, India dan ini adalah salah satu pembelajaran bagi kita semua. Bahkan di Afrika seperti Nigeria dapat menempati posisi Wakil Presiden.

“Ini adalah sesuatu yang mungkin kita dapat mengambil peran sebagai pemegang saham, tetapi tidak harus kita bisa menjadi manajer yang kemudian membesarkan lembaga. Ini adalah salah satu yang perlu kita lihat,” tambahnya.

Periksa juga penjelasan video tentang Menteri Keuangan yang tidak semua dosen dapat Tukin ‘:

(tanah liat/tanah liat)

Jakarta –

Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengatakan bahwa partainya sering menerima laporan publik terkait pemerasan dan manipulasi informasi pekerjaan oleh orang -orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas praktik perantara dalam proses perekrutan tenaga kerja.

“Praktek perantara tidak hanya membahayakan pencari kerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional. Kita harus menghentikan ini bersama -sama,” kata Yassierli dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis (5/15/2025).

Ini disampaikan dalam acara “Stop Balance: Melalui pembangunan komitmen bersama untuk perekrutan tenaga kerja yang adil dan transparan”, yang diadakan di kantor manajemen kawasan industri MM2100, Cikarang, Bekasi, hari ini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 57 tahun 2023. Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan secara terbuka dan transparan melalui platform yang siap.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga mendorong optimalisasi digitalisasi dalam proses perekrutan menjadi lebih efisien, objektif, dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Dia menekankan pentingnya etika dan profesionalisme perusahaan dan lembaga distribusi tenaga kerja dalam melaksanakan tugas mereka.

“Ini bukan hanya masalah regulasi, tetapi masalah integritas dan tanggung jawab kita yang sama,” kata Yassierli.

Demikian pula, Direktur Jenderal Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3), Fahrurozi, menyatakan bahwa perantara tenaga kerja bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk eksploitasi pencari kerja dasar.

“Keberadaan perantara adalah bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi warganya, terutama dalam mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak,” kata Fahrurozi.

Sementara itu, manajer umum PT MMID MM2100 Industrial Kawasan, Darwoto, menghargai langkah -langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan para pemangku kepentingan dalam upaya untuk memberantas praktik broker tenaga kerja.

“Ini adalah momentum bagi kami untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak yang rentan terhadap praktik perantara,” katanya.

Lihat juga penipuan videonya: CPNS Broker di Pinrang, Patok RP. 56 juta untuk lulus

(AKN/EGA)

Jakarta –

Satu-satunya perusahaan nuklir milik pemerintah, PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki, belum beroperasi lagi sejak tahun 2022. Justru, Inuki belum beroperasi sejak Juni 2022.

Direktur Presiden Inuki R Herry mengatakan bahwa Inuki awalnya dibentuk oleh Badan Energi Nuklir Nasional (Batan). Inuki, yang pernah bernama Pt Batan Teknologi (Persero), kemudian mengubah namanya menjadi Inuki pada tahun 2014. PT Batan Teknologi (Persero) adalah perusahaan yang dikelola oleh Batan.

“Dengan Peraturan PP No. 4 tahun 1996 dan diubah menjadi Intuki pada tahun 2014 dari Batantek, kemudian memasuki Bumn Holding Pharmacy pada Juni 2022,” kata Herry saat sidang dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat XII, Gedung Parlemen Indonesia, Jakarta Tengah, Kamis (5/15/2025).

Herry menjelaskan bahwa bisnis utama Inuki adalah menyediakan elemen bahan bakar nuklir untuk mendukung reaktor nuklir di Badan Penelitian dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Inuki juga bekerja sama dengan mitra untuk melakukan lokakarya di luar objek vital.

“Untuk pembangunan objek vital, itu benar -benar untuk fasilitas produksi bahan nuklir dan radio isotop. Jadi apa yang disampaikan oleh kepala Brin untuk membangun 70 ada kegiatan, kami lakukan sejak Batantek. Itu adalah kolaborasi dengan kemitraan pihak ketiga untuk lokakarya dan layanan termasuk layanan pengujian yang bukan destructive,” ia menjelaskan.

Herry menjelaskan, kelompok biofarma membayar sewa tanah dari 2015 hingga 2021 karena tanah itu tidak ditransfer. Akibatnya, Biofarma sebagai penahanan holding RP 7,2 miliar kepada Brin.

“Sejak Juni 2022 dan Agustus 2022, Inuki belum diproduksi sehingga tidak ada, jika tidak ada limbah, probabilitas limbah yang dihasilkan tidak ada,” jelas Herry.

Sementara itu, penjabat kepala Badan Pengawas Energi Nuklir (Bapeten), Sugeng Sumatra Barat, mengatakan bahwa partainya telah mencabut lisensi operasi Inuki sejak 2023. Ini didasarkan pada hasil pengawasan bahwa fasilitas di Inuki tidak memenuhi senjata keselamatan operasional.

Meski begitu, pada bulan Februari 2023, Inuki mengajukan permintaan peninjauan lisensi ke Bapeten.

“Ini untuk melihat apakah masih layak untuk diberikan izin operasi atau tidak sehingga kami melakukan evaluasi. Kemudian juga pada tahun 2023, tepatnya 18 April, kami didasarkan pada permintaan PT Inuki, yang pada 14 Februari, kami mencabut izin operasi, dan radio yang mencabur ke atas, dan radio yang mencabur, dan radio yang mencabur, dan radio yang mencabut radio, dan radio yang mencabut radio, dan namal, dan radio yang mengoperasikan Radion, dan Radion. dijelaskan Sugeng.

Lihat juga videonya: Waka MPR-HASHIM DJOJODIKUSUMO Meet Tony Blair, Diskusikan Nuklir

(ACD/ACD)

Jakarta –

Perusahaan Eksplorasi Perminyakan Asing Kuwait (Kufpec) Indonesia (Anambas) dengan dana investasi yang dicairkan untuk pembangunan atau rencana pembangunan (POD-I) anambas di lepas pantai Laut Natuna mencapai sekitar US $ 1,54 miliar atau sekitar RP 24,8 triliun.

Ini terungkap dalam persetujuan Kuffpec Pod-I untuk area kerja Blok Anambas, yang disetujui oleh unit kerja khusus dari kegiatan bisnis minyak dan gas hulu (SKK Migas) di Intercontinental Hotel, Jakarta, Kamis (5/15/2025).

“Melalui kontrak, Konsorsium Kuffpec Indonesia berkomitmen untuk melakukan eksplorasi selama tiga tahun pertama,” kata Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Lena Maryana Mukti pada konferensi persnya di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kamis (5/15/2025).

Lena mengatakan, saat ini ada delapan proyek eksplorasi Kufpec di Indonesia dalam bentuk kepemilikan saham. Dia merinci, di Buton Island 30%, Natuna Sea Block A 33,3%, Pulau Seram 30%, OnWJ Southwest Java 5%, Blok SAS di Sumatra Tenggara 5%, dan Blok Epindo 40%.

“Dari gambar ini dapat dilihat dari keseriusan Kufec dalam berinvestasi di negara ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, Kufpec juga menemukan cadangan minyak baru di Natura yang telah dikonfirmasi oleh SKK Migas. Lena mengatakan, cadangan itu adalah penemuan eksplorasi lepas pantai pertama yang dioperasikan oleh Kufpec.

Sementara blok Anambas, memiliki cadangan 185 gas BSCF dan sekitar 7 mmsc oil. Sedangkan untuk produksi gas, blok Anambas sendiri memiliki kapasitas 55 mmscfd dan kondensat 2 ribu bcpd.

Pada kesempatan yang sama, kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, di masa depan SKK Migas akan mendorong percepatan keputusan investasi akhir (FID) dengan Kufpec. Dia menargetkan blok Anambas untuk menjadi Onstream pada kuartal keempat 2027.

Kufpec sendiri memenangkan pelelangan reguler Fase I dengan hak partisipasi penuh dari blok Anambas. Manajemen blok Anambas akan dilakukan selama 30 tahun dengan skema kontrak pembagian laba split kotor.

“Meskipun Kufpec mengatakan bahwa dia optimis pada awal 2028, SKK Migas berjanji untuk membantu mempercepat lisensi dan sebagainya, mendukung bahwa ini bisa di Onstream pada Q4 2027 dan FID -nya di Q4 tahun ini,” kata Djoko.

Sementara itu, CEO Kufpec Eisa al-Marraghi menjelaskan, perusahaannya telah menuangkan dana investasi hampir US $ 3 miliar selama 40 tahun terakhir. Menurutnya, Indonesia adalah pasar yang menarik untuk berinvestasi.

Dia juga mengatakan, Kufpec berencana untuk melakukan investasi besar di sektor minyak dan gas Indonesia. Menurutnya, investasi di sektor minyak dan gas sejalan dengan peta jalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi.

“Kufpec akan terus memainkan peran penting untuk memungkinkan pemerintah Indonesia mencapai tujuannya terkait dengan energi dan berharap untuk memperluas hubungan yang sangat baik, yang kami miliki dengan semua otoritas untuk memasuki anggaran baru dan membuat aliansi strategis dan kemitraan antara Kufpec, Indonesia, dan tim SKK,” katanya.

Juga tonton video: Menteri Luar Negeri mengkonfirmasi kerja sama dengan Cina tidak mengubah kedaulatan Republik Indonesia di Laut Natuna

(RRD/RRD)

Jakarta –

PT PLN (Persero) sekali lagi memberikan promo untuk menambahkan tenaga listrik berjudul ‘Bangkit Bigher’ yang terjadi pada 10-23 Mei 2025. Untuk periode promo kali ini Tambahkan daya PLN diskon 50 persen.

Promo ini ditujukan untuk pelanggan dengan tegangan rendah semua kelompok dari satu tarif fase, dengan daya awal 450 volt amperes (VA) hingga 5.500 VA. Sedangkan PLN Power menambahkan batas untuk diskon 50 persen berlaku hingga batas maksimum 7.700 VA.

Direktur Ritel dan Perdagangan PLN, Edi Sri Mulyanti, menjelaskan bahwa diskon yang ditambahkan kali ini dapat diperoleh oleh pelanggan dengan melakukan transaksi listrik melalui aplikasi seluler PLN. Untuk pelanggan prabayar, mereka hanya perlu membeli token, sementara pelanggan pascabayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima diskon tambahan E-Voucher yang dapat diakses melalui fitur ‘hadiah’ di aplikasi seluler PLN atau melalui email pelanggan terdaftar. Selain itu, pelanggan dapat mengirimkan permintaan untuk menambah daya melalui aplikasi seluler PLN dengan memasukkan kode e-voucher yang diterima.

Setelah pembayaran dikonfirmasi, unit PLN lokal akan memproses penambahan daya sesuai dengan ketentuan. Tetapi programnya Tambahkan daya PLN diskon 50 persen Ini hanya dapat diikuti oleh pelanggan PLN yang terdaftar sebelum 1 Mei 2024.

“Melalui promo ini, pelanggan dapat menghemat lebih dari Rp. 3 juta. Misalnya, pelanggan dengan 450 VA Power yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp 3.512.625, dibandingkan dengan biaya sebelumnya yang mencapai Rp 7.025.250,” kata Edi dalam pernyataan resminya, Kamis (5/15/2025).

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa satu akun seluler PLN hanya dapat menerima maksimum empat voucher E selama periode promo menambahkan diskon 50 persen PLN. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak peluang kepada lebih banyak pelanggan.

“Prosesnya mudah dan cepat. Semuanya dilakukan melalui PLN Mobile. Kami berharap masyarakat dapat mengambil peluang terbaik sebelum program berakhir pada 23 Mei 2025,” simpul EDI.

Seperti itu Tambahkan daya PLN diskon 50 persen yang berlaku hingga 23 Mei 2025 kemudian. Semoga para penangkap yang bermanfaat!

Juga Tonton Video: Tutorial Untuk Mendapatkan Diskon Listrik PLN 50% di awal 2025

(IGO/FDL)

Jakarta –

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan pertemuan dengan Menteri Mikro, Kecil dan Medium Enterprises (UMKM) Maman Abdurahman setelah kasus yang menimpa toko khas Banjar Mama. Pemilik toko bernama Firly tersandung masalah hukum dan didakwa dengan undang -undang perlindungan konsumen.

Menurut Maman, ini karena orang yang bersangkutan tidak termasuk tanggal kedaluwarsa dalam produknya.

“Kasus dengan tembakan ini menjadi momentum positif bagi kita untuk membuat refleksi dan pembelajaran material bagi kita semua. Singkat cerita, bahwa Firly dituduh melanggar pasal 8 paragraf 1 huruf g dari Undang -Undang Perlindungan Konsumen karena itu adalah perdagangan barang tanpa memasukkan tanggal kedaluwarsa,” katanya dalam pertemuan kerja dengan DPR.

Dalam hal itu Maman menekankan bahwa itu tidak mencari siapa yang salah atau benar. Karena masing -masing pihak, termasuk polisi sampai kantor kejaksaan memiliki pendekatan masing -masing dalam menangani kasus.

Terkait dengan tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada produk Banjar Mama yang khas, Maman membandingkannya dengan produk roti di depannya. Dia kemudian bertanya apakah produk tersebut memiliki tanggal kedaluwarsa atau tidak.

“Tapi saya ingin mengatakan, di depan kami ada kotak toko roti Holland. Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kotak toko roti Belanda ini menampilkan tanggal kedaluwarsa? Yang kedua, di mana ada roti toko roti Holland. Apakah roti toko roti Holland ini menunjukkan tanggal kedaluwarsa?” kata Maman.

“Lalu, dengan contoh sederhana ini, apakah saya harus mengatakan bahwa Kapolda Kapolda salah, kantor jaksa salah? 100% Saya mengatakan tidak ada yang salah,” lanjut Maman.

Maman menilai bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi atau jaksa penuntut sesuai dalam perspektif perlindungan konsumen. Tetapi dia berpendapat bahwa dalam hal menangani kasus MSME, Undang -Undang Perlindungan Konsumen sulit diterapkan.

Pada kesempatan itu Maman mengingatkan pentingnya peran MSM dalam mendorong ekonomi nasional. Sektor ini mengakomodasi orang -orang yang tidak bisa mendapatkan akses di sektor formal sehingga mereka dapat menghubungkan kehidupan mereka.

“Dan rata -rata yang terlibat dalam sektor MSM, sektor informal rata -rata. Jadi mereka yang tidak mendapatkan akses di sektor formal, tidak mendapatkan akses di dunia industri, mereka melakukan kreativitas untuk mencoba membuat hidup mereka,” tambahnya.

Proses hukum toko Banjar Mama yang khas berlanjut dan Maman mengatakan dia tidak bisa melakukan intervensi. Tapi dia berharap ada solusi terbaik dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Lihat juga video: Menteri UMKM memperingatkan pengusaha untuk mematuhi peraturan

(ACD/ACD)

Jakarta –

Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) menaikkan harga benchmark ekspor (HPE) dari komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) untuk periode kedua Mei 2025 (15-31 Mei 2025). Rata -rata HPE ditetapkan pada USD 4.550.73/WE atau peningkatan 3,18% dibandingkan dengan periode pertama Mei 2025.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga tembaga (CU), emas (AU), dan perak (AG) di pasar Globa. Penentuan HPE diuraikan dalam ‘Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1438 tahun 2025 tentang HPE untuk produk pertambangan yang dikenakan tugas ekspor’ yang ditetapkan pada 14 Mei 2025.

PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan bahwa tren peningkatan konsentrat tembaga HPE dipengaruhi oleh tingginya permintaan global, terutama dari Cina, serta pasokan logam terbatas di pasar dunia.

“Konsentrat tembaga HPE pada periode kedua Mei 2025 naik lagi dibandingkan dengan periode sebelumnya bersama dengan kenaikan harga tembaga, emas dan perak. Peningkatan ini mencerminkan permintaan yang kuat dan kondisi pasokan global yang terbatas,” kata ISY, dalam pernyataannya, Kamis (5/15/2025).

Selain itu, ISY menjelaskan, penentuan konsentrat tembaga HPE dilakukan berdasarkan input tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai agen teknis. Proposal ini dihitung menggunakan data referensi harga internasional dari London Metal Exchange (LME) dan London Bullion Market Association (LBMA).

“Penentuan HPE dilakukan melalui pertemuan koordinasi antar -umur yang melibatkan Kementerian Koordinasi untuk Urusan Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Industri,” simpul ISY.

Lihat juga video kursi MPR tentang Rupiah untuk hampir RP. 17 ribu per USD: Momentum meningkatkan ekspor

(di sana/rrd)

Jakarta –

Unit kerja khusus untuk menerapkan kegiatan bisnis minyak dan gas hulu (SKK Migas) memastikan bahwa transfer ekspor gas pipa yang direncanakan dari Sumatra ke Singapura akan dilakukan pada Juni 2025. Saat ini, SKK Migas sedang memproses penandatanganan transfer ekspor.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, gas pipa yang diekspor dari Sumatra ke Singapura adalah 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Di masa depan, jumlah ekspor dari Sumatra akan dikurangi 25 mmscfd yang akan dipenuhi melalui gas produksi Natuna.

“Jika kita menguranginya dari Sumatra 25 mm, itu berarti bahwa kemudian Singapura adalah 175 mm. Sekarang kita akan bertemu nanti dari Natuna, ya dari pipa yang saya katakan sebelumnya. Jadi masih 200 mm Singapura. Tetapi di Sumatra, di Batam, kami memaksimalkan produksi di Natuna, masih ada potensi 25 MM dari Natuna. (5/15/2025).

Djoko menjelaskan, kebutuhan domestik gas alam cair (LNG) masih cukup sampai Juni 2025. Dia juga mengatakan, sampai Juni 2025 Indonesia belum mengimpor LNG.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan LNG pada semester kedua, Djoko mengatakan SKK Migas telah menyiapkan rencananya, yaitu melalui transfer sumber ekspor gas pipa untuk Singapura. Dia mengatakan, 25 MMSCFD atau sekitar 2,5 kargo aman digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Mudah -mudahan, kami telah membuat skenario. Tetapi jika itu juga kurang, maka kami yang berasal dari luar negeri berkomitmen ekspor kami menggunakan di dalam negeri,” jelasnya.

Djoko menambahkan, SKK Migas akan memenuhi kebutuhan LNG dari produksi domestik. Kebutuhan LNG di semester kedua adalah sekitar 49 mmscfd. Namun, dia mengakui bahwa dia masih menghitung ulang kebutuhan LNG setelah transfer sumber ekspor untuk Singapura.

“Kemudian kita akan melihat, kita sedang belajar, kita menghitung berapa banyak kebutuhan (Juli) sampai Desember, yah, bagaimana kita mengatasi ini. Itu sekali lagi kita menghitung jumlahnya dengan tepat. Kita menghitung dengan tepat, seperti berapa tepatnya jumlahnya. Belum selesai tetapi kita menghitung. Apa yang jelas, yang penting sampai Juni aman, benar? Aman, listrik, listrik tidak mati,” dia menyimpulkan.

Lihat juga videonya: Ketua MPR Masalah Rupiah hampir RP. 17 ribu per USD: Momentum meningkatkan ekspor

(RRD/RRD)

Jakarta –

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan dia akan meresmikan ladang minyak dan gas di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, besok. Rencana ini hanya dilaporkan oleh Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta Tengah.

Bahlil mengatakan bahwa proyek yang akan diresmikan akan dikelola langsung oleh Medco Energi. Proyek di Natuna akan memberikan tambahan minyak dan gas yang mengangkat hingga 20 ribu barel per hari.

“Besok akan ada pelantikan di Natuna untuk meningkatkan pengangkatan kami,” kata Bahlil setelah bertemu Prabowo, Kamis (5/15/2025).

Bahlil mengatakan Prabowo memerintahkan dirinya untuk meningkatkan pengangkatan minyak dan gas menjadi 900 ribu barel per hari pada tahun 2029. Setidaknya dibutuhkan tambahan 320 ribu barel oli untuk mencapai target.

“Jadi kami meningkatkan pengangkatan kami, target presiden harus sekitar 900 ribu barel pada tahun 2029, sekarang rata -rata pada tahun 2024 adalah 580 ribu barel. Itu berarti kami harus mengumpulkan sekitar 320 ribu barel,” kata Bahlil.

Ketika ditanya apakah Prabowo akan hadir pada pelantikan ladang minyak dan gas di Natuna, Bahlil tidak yakin.

“Nanti kita akan melihat perkembangannya, Bersedia Tuhan, kita akan berdoa malam ini,” kata Bahlil.

Lihat juga videonya: Bahlil mengungkapkan upaya RI untuk meningkatkan pengangkatan minyak dan gas: memperkuat sumur

(Hal/FDL)

Jakarta –

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (MSM) Maman Abdurahman meminta perlakuan terhadap UMKM dan usaha menengah dan besar untuk tidak disamakan. Menurut Maman, rata -rata aktor UMKM jauh dari sistem pendidikan sehingga mereka tidak memahami hukum.

Oleh karena itu Maman menilai bahwa sanksi administrasi lebih tepat untuk dikenakan pada pelanggaran oleh UMKM daripada meningkatkan kejahatan. Konteks percakapan Maman adalah ketika membahas toko khas Banjar Mama yang diseret oleh kasus hukum.

Pemilik toko bernama Firly terjerat oleh Undang -Undang Perlindungan Konsumen karena tidak termasuk tanggal kedaluwarsa dalam produknya.

“Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Pelanggaran pidana terhadap UMKM yang memiliki niat baik, seperti secara tembak, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional. Pelanggaran, pelabelan risiko makanan rendah atau sedang harus diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan kriminal,” katanya dalam pertemuan kerja 5.1).

Menurut Maman, undang -undang makanan lebih relevan untuk digunakan dalam kasus ini karena lebih rinci dan secara khusus mengatur masalah keamanan, kualitas, label, dan nutrisi produk makanan.

Oleh karena itu Maman meminta penegak hukum untuk bertindak secara proporsional dalam menangani kasus ini. Meskipun dia tidak bisa melakukan intervensi dalam penentuan hukumnya, Maman menganggap dengan tembak untuk dibebaskan.

“Dan akhirnya, keadilan substantif demi UMKM dan ekonomi nasional, Kementerian UMKM meminta agar kasus ini terlihat secara proporsional. Saudaraku tentu layak dibebaskan karena pelanggaran administratif, bukan kriminal untuk mempertahankan iklim bisnis dan pengembangan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dalam hal itu Maman menekankan bahwa itu tidak mencari siapa yang salah atau benar. Karena masing -masing pihak, termasuk polisi sampai kantor kejaksaan memiliki pendekatan masing -masing dalam menangani kasus.

Maman menilai bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi atau jaksa penuntut sesuai dalam perspektif perlindungan konsumen. Tetapi dia berpendapat bahwa dalam hal menangani kasus MSME, Undang -Undang Perlindungan Konsumen sulit diterapkan.

(ACD/ACD)