Harian IndoJakarta – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan-akan menelan ludah sendiri saat mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, SBY justru menyebut ada satu kebijakan dari pemerintahan Jokowi yang menurutnya sadis.
Kebijakan tersebut adakah enargetkan penerimaan pajak yang sangat besar dalam dua tahun terakhir. Padahal, kata SBY, kondisi ekonomi sekarang sedang melambat dan tidak tepat untuk mengejar pajak yang besar. Pasalnya, penggenjotan pajak bagi perusahaan sangat berkaitan dengan peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tercatat, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Sedangkan pada 2015, target pajak tidak tercapai alias shortfall. Di 2015, penerimaan pajak hanya Rp 1.055 triliun atau 81,5 persen dibandingkan targetnya sebesar Rp1.294 triliun dalam APBN-Perubahan 2015.
“Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat,” tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta (Kamis, 3/3/2016).
SBY menambahkan, pada masa pemerintahannya terdahulu, ia telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang mengalami guncangan dan di ujung PHK.
“Yang hampir PHK, ya mboknya pajaknya jangan digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara untuk mencegah laju PHK, tapi yang jelas government itu tripartid. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” papar SBY.
“Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing,” sambung SBY.
“Rupiah sekarang bagus, walaupun sempat lemah, tapi tidak sebagus dibanding dulu,” ucapnya. (Yayan – www.harianindo.com)
