Home > Ragam Berita > Ekonomi > Jokowi Minta Warung Juga Masuk Online Agar Tak Tertinggal

Jokowi Minta Warung Juga Masuk Online Agar Tak Tertinggal

Jakarta – Saat berada di acara Indonesia Business & Development Expo, Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong perubahan tata niaga dari offline ke online tak terkecuali usaha Kecil Mikro Menengah (UKM).

Jokowi Minta Warung Juga Masuk Online Agar Tak Tertinggal

Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengedukasi masyarakat mengenai transisi offline online ini, salah satunya melalui BUMN. Mengingat perusahaan pelat merah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa “Agar BUMN-BUMN ikut mengedukasi masyarakat menyiapkan masyarakat-masyarakat dunia usaha, usaha mikro, usaha warteg, warung-warung agar bisa masuk dari offline ke online. Sudah itu saja karena tidak mungkin itu kita bendung,”

Presiden Jokowi mengatakan, jika tidak segera melakukan transisi ini, maka Indonesia akan kembali tertinggal dengan negara lain. “Oleh sebab itu yang paling penting adalah menyiapkan bagaimana yang offline ini bisa masuk ke online. itu saja jadi tugas pemerintah dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM). “Kenapa sering saya nyinggung SMK, universitas, perguruan tinggi itu harus memiliki jurusan misalnya jurusan toko online. Kenapa tidak. Atau jurusan logistik, jurusan retail management online, jurusan animasi. Ini memang transisi perubahan yang harus cepat kita ikuti,” jelas Presiden Jokowi.

(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Presiden Buruh Mengkritik Keras Penerapan Gardu Tol Otomatis

Presiden Buruh Mengkritik Keras Penerapan Gardu Tol Otomatis

Jakarta – Said Iqbal yang merupakan Presiden konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah ...