Harian IndoJakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait rencana impor 5.000 senjata ilegal yang dilakukan sebuah instansi.
Menurut Dasco, sebaiknya Presiden Jokowi segera membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini, karena hal tersebut dipandang serius.
“Karena isu ini dikategorikan sangat, sebaiknya Presiden membentuk Tim Khusus untuk mencari fakta-fakta awal untuk selanjutnya kasus ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum,” tegas Dasco melalui pesan singkatnya, Sabtu (23/9/2017).
Dasco berpendapat, pemerintah harus mengambil beberapa langka penting untuk mengusut kasus ini.
Soal impor senjata ilegal dalam pernyataan Panglima TNI dinilai merupakan pelanggaran Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
“Jika baru merencanakan tapi sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak terlaksana bukan karena kehendak si pelaku maka sesuai dengan Pasal 53 KUHP dapat dikenakan hukuman pidana penjara 15 tahun,” tutur Dasco.
Yang kedua, harus diusut siapa yang melakukan pencatutan nama Presiden Jokowi karena ha ini demi nama baik Presiden.
“Jangan sampai di kemudian hari permasalahan ini terus membebani Preisiden. Harus diperjelas siapa yang mencatut nama Presiden dan dengan cara bagaimana,” ujarnya.
Sedangkan yang terakhir, bila kasus ini melibatkan sejumlah jenderal, maka harus diterapkan hukuman yang tegas, baik dari segi hukum pidana maupun hukum kedinasan.
“Kami berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Sebagai negara hukum kita harus buktikan bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan apapun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
