Harian IndoJakarta – Proyek reklamasi Pulau C dan D yang sempat terhenti karena permasalahan lingkungan hidup, tidak lama lagi akan dilanjutkan kembali karena persyaratan bagi pengembang yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup sudah terpenuhi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam afternoon tea bersama awak media, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
“Setelah (dibahas) berlarut-larut minggu lalu kami rapatkan (masalah Pulau) C dan D sudah selesai. Semua persyaratan pengembang yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup sudah dipenuhi, jadi tidak ada alasan berlama-lama,” kata Luhut.
Setelah ini, pemerintah akan segera mengeluarkan SK pencabutan sanksi administratif terhadap Pulau C dan D sehingga PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang akan mendapatkan izin pengelolaan Pulau C dan D kembali.
Apalagi Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Hak Guna Bangunan Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah.
Terkait Pulau G, menurut Luhut saat ini sedang dilakukan proses finalisasi.
“Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan (izin) atau tidak membolehkan proses disana. Konsep secara menyeluruh sudah disajikan, dan tidak ada yang bisa challenge kami,” kata Luhut.
Luhut juga menambahkan, kontribusi pengembang sebesar 15 persen yang diminta Pemprov DKI Jakarta nantinya bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik.
“Uang itu akan (digunakan) untuk membangun Giant Sea Wall (tanggul laut), kalau tidak (dibangun) Jakarta akan mendapat masalah. Bendungan pertama sudah mulai dibangun sepanjang 20,1 kilometer dan sudah tidak bisa ditunda lagi, kalau tidak, penurunan muka air tanah Jakarta akan terus berlanjut,” kata Luhut.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
