Harian IndoJakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menuturkan, rencana Polri untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) belum dibahas dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Kerja.
Hal tersebut menyikapi adanya perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal pembentukan Densus Tipikor.
“Kan belum dibawa di ratas, kan saya katakan juga ini pembentukan densus kan tentunya lembaga baru tentu juga harus dibicarakan dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azman Abnur). Ya kan antaranya seperti apa,” ujar Yasonna di Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2017).
Yasonna sendiri belum mengetahui pasti apakah pembentukan Densus Tipikor ini sudah atau belum dilakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
“Kalau dengan presiden saya tidak tahu tetapi seingat saya belum ada ratas saja kan, ini kan Pak JK belum berikan statement apakah sudah bicara dengan presiden atau belum saya enggak tahu,” ujarnya.
Terkait pembentukan Densus Tipikor ini, Yasonna memandang perlu adanya sinkronisasi antara lembaga penegak hukum dengan membuat peta kerja atau roadmap bersama-sama.
“Yah, kita duduk aja bersama. Kalau kita lihat dalam pemberantasan korupsi roadmap masih perlu lembaga baru masih apa atau cukup yang ada sekarang kita berdayakan bersama-sama menghilangkan ego sektoral, agendanya jelas, anggaran juga perlu jelas, kewenangan masing-masing jelas itu akan lebih mudah, program pencegahan jelas, program gerakan moral antikorupsi melalui pendidikan jelas itu akan lebih penting,” papar Yasonna. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
