Harian IndoJakarta – Masa pemerintahan Pesiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama tiga tahun ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industru, Teknologi dan Lingkungan Hidup Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Handi Risza.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Handi menilai bahwa pemerintah yang sekarang masih belum mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada periode yang sebelumnya. Padahal menurutnya anggaran infrastruktur yang dikeluarkan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2009 alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 76,3 triliun. Lima tahun kemudian pada tahun 2014 naik hingga mencapai Rp 206,6 triliun.
“Artinya selama periode lima tahun alokasi anggaran infrastruktur naik sebesar Rp 130,3 triliun atau meningkat sekitar 170 persen,” kata Handi di Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Namun sayangnya besarnya alokasi anggaran infrastruktur yang dikeluarkan itu dinilai masih belum memiliki dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
Baca juga : Pengamat Menilai Gaya Komunikasi Prabowo Masih Kaku
Kemudian berdasarkan pada data BPS terbaru pada bulan Maret 2017 lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 27,77 juta orang. Bila dibandingkan dengan data BPS pada September 2016 lalu sebanyak 27,76 juta orang, maka jumlahnya bertambah sebesar 6,90 ribu orang.
Sama halnya dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka (PTP) pada bulan Februari 2017 lalu sebanyal 7,01 juta orang berdasarkan data BPS yang sudah tercatat.
“Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan belanja infrastruktur selama ini,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
