Jakarta – Tak hanya menilai, PDIP juga mendorong momen halalbihalal usai Idul Fitri perlu dimanfaatkan para tokoh bangsa yang berbeda pendapat untuk bertemu dan bersilaturahmi. Khususnya pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang diharapkan terjadi di momen Idul Fitri tahun ini, sehingga tak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP Berharap Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Harus Tunggu Keputusan MK

“Sehingga menurut saya pertemuan antara tokoh-tokoh bangsa, khususnya Prabowo, Sandi, Jokowi, Ma’ruf tidak harus menunggu momentum pascaputusan MK. Bahwa kita menghormati prinsip-prinsip ketatanegaraan kita, hasil pemilu, hasil diputuskan oleh para hakim MK. Itu biarkan ranah yang lain,” kata Wasekjen PDIP Ahmad Basaran di kantor GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).

Basaran juga menambahkan bahwa rasa kultural dan ranah sosial ini harus dimanfaatkan. “Saya mendorong agar pertemuan kultural itu dapat dilakukan dalam suasana halalbihalal, seperti saat ini,”

Terkait situasi bangsa Indonesia saat ini, Basaran menilai adanya pembelahan di tengah masyarakat. Sehingga dirinya mengharapkan teladan dari para elite politik guna menciptakan suasana damai.

“Pemilu kemarin, yang damai dan tertib harusnya menjadi tempat bercermin elite politik bahwa masyarakat di bawah damai-damai saja ketika menggunakan hak konstitusionalnya pada waktu itu. Harusnya kita belajar pada kearifan rakyat di bawah. Pemilu ini sekadar rutinitas 5 tahunan, agenda demokrasi 5 tahunan, tidak boleh mencabik-cabik persaudaraan kebangsaan kita yang diperoleh susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita,” tuturnya.

Tak hanya PDIP, sebelumnya dorongan rekonsiliasi tersebut telah disuarakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X agar Idul Fitri kali ini menjadi momentum bertemunya Jokowi dengan Prabowo.

Hal yang sama juga diserukan oleh PP Muhammadiyah serta melakukan lobi-lobi ke sejumlah pihak demi terwujudnya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo.

“Muhammadiyah terus melakukan kontak dengan berbagai pihak agar rekonsiliasi terjadi. Tapi kan kita selalu pendekatan kultural dan demokratis,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di sela acara syawalan di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. (Edy – www.harianindo.com)