Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 Rokhmin Dahuri menganggap bahwa pencapaian ekonomi sektoral pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, dituding hancur lebur.

Menurut Rokhmin, saat ini banyak industri perikanan mengalami kebangkrutan lantaran kebijakan Menteri Susi yang sering mengeluarkan larangan.

“Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga,” ujar Rokhmin dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (06/08/2019).

Selain itu, Rokhmin juga beranggapn bahwa Menteri Susi kurang bisa menangkap peluang pengembangan industri perikanan.

Salah satunya budidaya perikanan ( aquaculture) yang diklaim potensinya sangat besar di Indonesia.

Belum lagi terkait dengan value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga diklaim belum dikembangkan dengan baik.

“Karena eksekusinya tadi hanya di satu dimensi saja, yakni di dimensi penegakan hukum. Tapi dimensi kesejahteraan dan dimensi ekonomi serta dimensi ipteknya kurang didorong,” lanjut dia.

Apabila dari segi ekonomi, kesejahteraan dan iptek didorong dengan baik, ungkap Rokhmin, maka pencapaiannya dipercaya akan membuahkan hasil. Pihak KKP membantah tudingan Rokhmin bahwa sektor ekonomi hancur lebur dibawah kepemimpinan Susi.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja menyatakan, dampak penegakan hukum di perairan Indonesia sangat positif terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan. “Yang terbesar capaiannya adalah, stok ikan sudah meningkat. Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton,” kata dia.

Peningkatan stok ikan itu, tambah Sjarief, secara otomatis akan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Selain itu, nilai tukar nelayan (angka yang mengukur kesejahteraan nelayan) melesat naik dari yang semula 102-103 ke 113-114 di sepanjang periode yang pernah ada.

Sementara itu, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian kata dia, sudah terjadi peningkatan pada nilai kesejahteraan nelayan.

“Ini yang saya pikir harus dihitung bahwa industri bukan hanya industri besar tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu industri skala kecil juga harus dibangun supaya mereka punya daya saing,” pungkas dia. (Hr-harianindo.com)