Bandung – Partai Gelora mendapuk secara resmi kepengurusannya di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan penyerahan SK kepengurusan oleh Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana kepada Ketua DPD Gelora dari 27 kabupaten-kota di Jabar.

“Ini menjadi landasan tugas bagi mereka untuk membentuk pengurus (Partai Gelora) sampai tingkat paling bawah,” ujar Haris di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui kepastian jumlah anggota partainya. Namun, dengan sudah dibentuknya kepengurusan setingkat daerah atau kabupaten, pihaknya merasa percaya diri bahwa nantinya banyak masyarakat yang memperhatikan keberadaan Partai Gelora.

Baca Juga : PENGGAGAS PARTAI GELORA TANGGAPI SANTAI SINDIRAN ANDI ARIEF

Apalagi, sambung dia, aakn dirilis sebuah apilkasi digital dalam waktu dekat untuk mempermudah masyarakat jika ingin bergabung dengan partai gagasan Anies Matta dan Fahri Hamzah itu.

“16 Desember akan me-launching aplikasi keanggotaan. Jadi bisa mendaftar di mana juga,” ujar Haris.

Terkait masuknya eks kader PKS di Partai Gelora, Haris tidak membantahnya. Bahkan, lanjut dia, hampir dalam tingkatan daerah atau kabupaten pasti ditemui adanya eks kader PKS yang bergabung dengan Partai Gelora.

“Mayoritas mantan PKS. Di setiap kabupaten dan kota selalu ada mantan PKS,” jelasnya.

Terdapat sejumlah eks kader PKS yanglebih memilih untuk bergabung dengan Partai Gelora lantaran terjadi pergolakan ideologis. Situasi tersebut yang menjadikan kegelisahan dalam diri para kader PKS.

Baca Juga ; PARTAI GELORA KLAIM SUDAH SIAPKAN 20 KADER UNTUK MAJU DI PILKADA 2020

“Ada konflik ideologis yang terjadi dengan PKS, yang membuat ada ketidaknyamanan dan kegelisahan dari sebagian kader,” tutur Haris.

Ia menegaskan bahwa akan ada perbedaan yang mencolok antara Partai Gelora dengan PKS. Dengan menggagas ideologi Islam Nasionalis, Haris percaya bahwa masyarakat akan memberikan respon yang baik terhadap partainya.

“Ini sangat berbeda dengan PKS. Partai Gelora bukan untuk segmen terbatas. Kita tidak mengenal kiri, tengah, kanan. Ini satu akronim baru dalam perpolitikan,” pungkas Haris. (Hr-harianindo.com)