Pemerintah akan membangun Desa Haji di Makkah, Arab Saudi. Ini akan menjadi fasilitas akomodasi khusus yang ingin dibangun Presiden Prabowo Subianto untuk jemaah haji dan umroh asal Indonesia dalam jumlah besar.
Pembangunan Kampung Haji tentu memerlukan pendanaan. Prabowo menetapkan lima sumber dana untuk pembangunan Kampung Haji. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi. Peraturan ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 6 Agustus 2025.
Pendanaannya akan bersumber dari anggaran yang disiapkan Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Daya, anggaran yang disiapkan Badan Pengelola Keuangan Haji (sekarang Kementerian Haji dan Umrah) serta dana kemitraan dengan pihak dalam dan luar negeri.
|
Baca juga: Proyek Desa Haji RI di Makkah Masuk Tender, Target Selesai 2027
|
Kemudian pembangunan Kampung Haji juga bisa menggunakan dana kas negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Satu lagi, Kampung Haji dapat dibangun dengan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam aturan yang sama, Menteri Keuangan yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa juga bertugas memberikan dukungan fasilitasi fiskal yang diperlukan untuk pengembangan Desa Haji Indonesia. Dukungan yang dimaksud dapat berupa perpaduan pembiayaan, penjaminan, dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penugasan khusus untuk Danantara
Sementara itu, Badan Pengelola Investasi (Danantara) Anagata Nusantara Power juga mendapat tugas khusus sebagai pelaksana utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji Indonesia.
Danantara yang saat ini dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani juga diperbolehkan membentuk usaha patungan atau mekanisme kerja sama lainnya dalam pengembangan Kampung Haji.
Kemudian, ketika Danantara melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji, dapat menunjuk mitra, konsultan, kontraktor, dan pengelola melalui mekanisme penunjukan langsung.
Badan Pengelola Penanaman Modal itu juga ditugasi Prabowo untuk menyiapkan skema pendanaan atau financing untuk pengembangan Kampung Haji. Selain itu, Danantara juga diminta menjadi lembaga terdepan yang berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam pengembangan Kampung Haji Indonesia.
Tonton juga videonya Prabowo Terbang ke Arab Saudi, mau bahas Kampung Haji Indonesia
(Gambas: video 20 detik)
Halaman 2 dari 2
(hal/ara)