Jakarta – Konflik antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya makin memanas. Belum lama ini puluhan anggota DPRD DKI menyatakan niatnya untuk melapor ke KPK terkait adanya indikasi korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014.
Berdasar penelusuran tim Harian Indo, Rabu (17/2/2016), Prabowo Soenirman selaku anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan saat melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014.
Indikasi tersebut terlihat dari penilaian BPK yang menganggap laporan penggunaan anggaran Pemprov DKI di tahun 2014 denagn Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Karena mencium adanya indikasi korupsi dalam APBD 2014, DPRD DKI memutuskan untuk melapor ke KPK yang merupakan lembaga independen yang dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa intervensi.
—
Baca juga:
Bos Kalijodo Tuntut Ganti Rugi Rp 648 Juta pada Ahok
Ahok Turut Memberikan Pembekalan untuk Finalis Puteri Indonesia 2016
Pengamat Ini Sarankan Ahmad Dhani Ngaca Dulu Sebelum Bertarung Dengan Ahok
—
Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan BPK telah menuntaskan audit investigasi terhadap dugaan korupsi. Menurut pendapat Lulung, seharusnya KPK segera menyematkan status tersangka kepada Ahok, yang dianggap sebagai otak dari kasus korupsi sebesar Rp. 191,334 miliar.
“Saya ingin Ahok cepat ditahan, orang sudah cukup buktinya,” ungkap Haji Lulung. (Rani Soraya – www.harianindo.com)
