Anggota DPR Heran Dengan Harga Daging di Indonesia Yang Masih Tinggi

Jakarta – Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengaku heran dengan besaran harga daging yang hingga saat ini masih amat tinggi. Padahal, instruksi presiden terkait besaran harga daging telah diterbitkan.

“Aneh, jika Malaysia Dan Singapura bisa menjual dengan harga di bawah 60.000, kenapa Indonesia tidak bisa ? Apalagi presiden sudah memberi harga yang cukup kompetitif sebesar 80.000,” ujar Ketua DPP Nasdem ini kepada awak media di Jakarta, Sabtu (4/6/2016).

Irma melanjutkan, ketika impor daging akan dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga, para peternak lokal justru berupaya menaikan harga.

“Saya kok nggak sepakat jika peternak lokal keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena yang dirugikan lebih banyak adalah rakyat,” tandas Anggota Pansus Pelindo II ini.

Menyikapi hal tersebut, kata dia, pemerintah harus mendeteksi akar persoalannya.

“Yang harus kita tahu kenapa peternak luar negeri bisa menjual dengan harga cukup murah,sedangkan peternak lokal kita tidak bisa ? Harus dicari akar masalahnya agar kita pun bisa kompetitif dengan harga pasar dunia,” tandas dia.

“Bagaimana produk-produk kita mau bersaing di pasar dunia, jika harganya jauh lebih mahal. Yang pasti kita akan sulit bersaing jika harga produk-produk dalam negeri jauh lebih mahal dari produk impor,” sambung dia.

Sebaiknya, Irma menganjurkan agar pemerintah berkomunikasi dengan peternak lokal guna mencar solusi terbaik mengatasi persoalan kenaikan harga daging ini.

“Mesti duduk bersama dengan peternak lokal, hitung berapa sebenarnya harga yang wajar. Dan untuk bisa swasembada daging pemerintah harus memberikan pendampingan dan dukungan teknollogi agar peternak lokal dapat bersaing dengan peternak luar,” ujar dia.

Saat ditanya, apakah impor daging sapi diperlukan atau tidak, Irma mengatakan harus dilakukan.

“Jika melihat kebutuhan daging, sementara ketersediaan di dalam negeri tidak cukup ya mau tidak mau harus impor. Namun pemerintah harus atur harganya,” tegas dia. (Yayan – www.harianindo.com)