Surabaya – Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (PW LTN NU) Jawa Timur Ahmad Najib AR memberikan ceramah saat rapat pleno NU, Sabtu (11/3/2017) malam. Dalam pidatonya, Ahmad menyebut beberapa media Wahabi yang jumlahnya puluhan dan rata-rata mengudara melalui televisi satelit, termasuk juga radio dakwah yang tersebar di berbagai daerah.

Gus Najib Ajak Masyarakat Waspadai Media Wahabi

Gus Najib

Masyarakat saat ini disuguhkan dengan tayangan televisi berbasis satelit serta relay radio Salafi Wahabi yang muatannya cukup memprihatinkan,” ujar Ahmad.

Sementara menurutGus Najib, masyarakaat kini sedang dihadapkan pada suasana yang serba dilematis. “Dengan alasan demokrasi, maka masyarakat bisa mengakses sejumlah informasi secara terbuka, termasuk keberadaan radio dan televisi satelit,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak sedikit acara yang disiarkan ternyata justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, lanjutnya.

Lulusan pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini kermudian menyebutkan sejumlah ajaran Wahabi yang tidak sesuai dengan NKRI. “Dakwah mereka kerap menebar kebencian kepada kelompok lain, tidak toleran, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ramah dan rahmatan lil ‘alamin,” ungkapnya.

Banyaknya konflik di akar rumput kerap diawali dengan ujaran kebencian yang disampaikan kalangan yang beraliran Wahabi. “Dari mulai ceramah agama, juga status di media sosial, tidak jarang yang menyebarkan ajaran tendensius yang meresahkan bahkan berpotensi mengakibatkan perpecahan di masyarakat. Belum lagi banyak ajaran kalangan ini yang berlawanan dengan Pancasila,” lanjutnya.

Yang memprihatinkan, tambahnya, adalah ajaran Wahabi tersebut disampaikan lewat sejumlah televisi satelit maupun radio berjejaring.

“Apalagi dari segi regulasi, selama ini belum ada aturan yang memberikan pengawasan terhadap isi siaran dari televisi satelit tersebut,” kata Gus Najib.

Gus Najib meminta agar pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap media Wahabi tersebut. “Kalau kepada media yang memiliki izin siar resmi, pemerintah demikian selektif dan ketat, hal serupa pun harus diberikan kepada media beraliran Wahabi yang banyak mengudara di TV satelit tersebut,” harapnya.

Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin integrasi bangsa akan terancam.

Baca juga: KPK Tegaskan Sidang E-KTP Bakal Dihadirkan Saksi Lain

“Taruhannya terlalu mahal, yakni eksistensi NKRI,” tukasnya. (Yayan – harianindo.com)