Jakarta – Komisi D DPRD DKI Jakarta melontarkan pertanyaan terkait keputusan Gubernur Anies Baswedan yang memasukan revitalisasi trotoar masuk dalam program prioritas Pemprov DKI. Menurut dia, masih ada masalah yang lebih urgent untuk diselesaikan di Jakarta.

“Kok justru program prioritas dia trotoar? Sebentar lagi yang rawan banjir nih, kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu yang harus diperbaiki?,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, Senin (11/11).

Pada tahun 2020, Dinas Bina Marga DKI Jakarta merencanakan akan melakukan pembenahan dan pembangunan trotoar sepanjang 103 kilometer. Oleh karena itu, bawahan Gubernur Anies Baswedan memberikan usulan anggaran untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

Menurut Ida, pembangunan trotoar di Provinsi DKI Jakarta yang saat sedang dilakukan masih jauh dari harapan. Program tersebut justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

“Cukup fantastis (angkanya), ini kan masyarakat banyak yang kontra dibandingkan pro-nya. Saya masih melihat apakah hari ini mau disetujui atau tidak,” tutur anggota Fraksi PDIP itu.

Sependapat dengan Ida, anggota komisi D Matnoor Tindoan pun melontarkan kritikan terhadap program tersebut. Dia tak habis pikir kenapa anggaran untuk pembangunan trotoar jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk penanggulangan banjir.

“Seharusnya anggaran dan pembangunannya dilakukan beberapa tahap saja,” kata Matnoor dalam rapat pembahasan anggaran Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Karena itu, Komisi D menunda terlebih dahulu untuk melakukan pembiayaan anggaran terhadap program revitalisasi trotoar yang akan dijalankan pada tahun 2020 dan melihat terlebih dahulu perkembangan pembangunan trotoar yang masih berjalan saat ini.

“Rapat dengan Dinas Bina Marga kita tunda hingga besok pukul 10.00 WIB, sekalian kita tinjau langsung ke lapangan,” tukas Ida Mahmudah menutup rapat pembahasan KUA PPAS 2020 milik Bina Marga DKI Jakarta. (Hr-harianindo.com)