Jakarta – Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas mengenai realisasi Kartu Pra-Kerja. Ketika membuka rapat, Jokowi meminta agar Kartu Pra-Kerja mulai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun depan.
Dengan kartu tersebut, maka para pengangguran akan mendapat sejumlah manfaat dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah ‘gaji’ dengan kisaran Rp 300 ribu hingga 500 ribu.
“Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan” kata Jokowi pada Selasa (12/11/2019).
Terkait angkatan kerja, Jokowi memaparkan bahwa terdapat dua fokus yang harus dicapai pemerintah. Fokus pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja berdasarkan kebutuhan dunia usaha.
“Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur,” papar Jokowi.
Sedangkan fokus kedua berkutat pada upaya peningkatan ketrampilan angkatan kerja yang sudah ada agar berdampak pada tingkat produktivitas dan keberdayaan. Jokowi juga menggarisbawahi fakta bahwa masih banyak tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan SMP ke bawah.
“Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung peranan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Ia meminta agar Mendikbud mampu menciptakan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
“Itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” imbuhnya. (Elhas-www.harianindo.com)
