Bulan: Desember 2025

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai upaya penipuan yang marak terjadi di penghujung tahun. Modus operandi yang perlu diwaspadai adalah iming-iming memenangkan hadiah atau penipuan dengan dalih donasi.

Menurut Ketua Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, penipuan berkedok donasi dilakukan di tengah bencana alam.

Nah, ini juga yang kemungkinan besar akan menimbulkan banyak kemarahan di akhir tahun ini, yaitu penipuan berkedok hadiah dan donasi. Ini juga hati-hati, karena saat ini sedang terjadi bencana. Kalau berdonasi pastikan dari pihak yang benar-benar kredibel, dengan rekening yang benar, ujarnya dalam Konferensi Pers RDK November November secara virtual, Kamis (12/11/2025).

Untuk penipuan berkedok hadiah, Pekak akan meminta data diri korban dengan dalih proses administrasi untuk mengklaim hadiah. Total kerugian yang dicatat OJK mencapai Rp 226,94 juta.

Misalnya mendapat hadiah Rp 100 juta, dikirim dulu Rp 5 juta, atau dapat hadiah mobil, dikirim dulu untuk bayar pajak, dan seterusnya. Cara ini ada 17.755 laporan, dengan kerugian Rp 226,94 juta, ujarnya.

Selain itu, masih banyak modus penipuan yang kerap menjerat korbannya. Wanita yang akrab disapa Kiki ini mencontohkan penipuan transaksi belanja online dengan menggunakan toko palsu dan link berbahaya.

Penipuan terkait toko online tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Kiki juga mengatakan, dirinya telah menerima 64.933 laporan terkait penipuan transaksi belanja online.

Lalu kalau kita lihat belanja online ini, cara yang digunakan adalah melalui toko palsu atau link berbahaya, kalau kita lihat laporannya ada 64.933 laporan, dan kerugian belanja online ini Rp 1,14 triliun, katanya.

Bentuk penipuan lainnya adalah cara yang mengatasnamakan pihak lain atau perusahaan palsu, dimana pelakunya menyamar sebagai perusahaan atau lembaga resmi. Logo tersebut dibuat agar terlihat mirip agar korban mengira itu benar-benar dari lembaga formal. Terkait hal tersebut, terdapat 39.978 laporan dengan total kerugian Rp 1,54 triliun.

Berikutnya adalah file APK phishing dan berbahaya. Penipu akan mengirimkan undangan palsu atau file APK melalui WhatsApp yang kemudian mencuri data pribadi dan mengakses mobile banking korban.

Cara ini dilaporkan sebanyak 15.800 kali dengan kerugian mencapai Rp605,48 juta. Sedangkan APK melalui WhatsApp tercatat sebanyak 3.924 laporan dengan kerugian Rp137,45 juta, pungkas Kiki.

Tonton juga video ‘Platform yang sering menjadi sasaran penipuan donasi’:

(ily/kil)

Jakarta –

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan generasi Z masa depan mereka akan aman. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diyakini akan lebih cerah dibandingkan saat ini.

“Apakah ada Gen Z (di sini)? Masa depan kalian aman. Permintaan dalam negeri akan kita jaga agar perekonomian (baik),” kata Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya memandang pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mulai terasa pada tahun 2026 di level 6%. Berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan terus diarahkan agar target dapat tercapai.

“Tahun 2026 akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah krisis. Kita berharap perekonomian kita tumbuh 6%,” tambah Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya meminta Gen Z tidak malas belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, hal tersebut penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 8%.

Purbaya meyakini kontribusi generasi muda sangat dibutuhkan untuk menjaga Indonesia di masa depan. Ia menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jadi kawan-kawan Gen Z yang serius belajar, jangan malas-malasan. Kami butuh kalian untuk terus mendukung 8% tersebut ke depan,” kata Purbaya, dikutip dari keterangan di laman resmi IPB, Sabtu (22/11).

Purbaya kembali berpesan kepada para pelajar agar lebih serius dalam menempuh pendidikannya. Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi landasan penting dalam memperkuat perekonomian dan ketahanan nasional.

“Belajar memang tidak mudah, tapi kalau berhasil, buah manis sudah menanti di depan. Yang lebih penting, negara menunggu kontribusimu,” tuturnya.

Tonton juga video ‘Sulit Menentukan Skill Jadi Alasan Gen Z Sulit Mendapatkan Pekerjaan?’:

(bantuan/fdl)

Jakarta –

Emiten tekstil PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) atau APF kembali melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kesekian kalinya dalam 20 tahun terakhir. Surat itu ditujukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meminta restrukturisasi utang pemerintah.

Direktur Utama (Dirut) Asia Pacific Fibers Ravi Shankar mengatakan, permintaan restrukturisasi utang tersebut berstatus quo sejak 2005. Utang perseroan kepada pemerintah berasal dari Texmaco Group saat krisis moneter 1998 sebesar Rp91,88 triliun.

“Kita butuh keputusan Menteri (Keuangan) untuk solusi restrukturisasi. Nah itu yang kita lakukan, kita sudah memberikan delapan usulan mungkin dalam 10 tahun, tapi dulu kita tidak membahasnya sama sekali. Kita pikir ini tidak penting, tidak penting. Sekarang kita dorong lagi dengan Menteri baru dan kita berharap bisa duduk bersama dan mencari solusinya,” kata Ravi saat ditemui wartawan di Kembang Goela, Jakarta, Kamis. (11/12/2025).

Akibat gagalnya persetujuan restrukturisasi utang pemerintah, jelas Ravi, perseroan sulit mempertahankan kelangsungan usahanya. Akibatnya, perseroan terpaksa menutup pabrik di Karawang dan mengurangi utilisasi di pabrik Kaliwungu, Kendal.

Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, sejak ditutupnya pabrik Karawang dan menurunnya utilisasi pabrik di Kaliwungu, APF telah melakukan PHK terhadap 3.000 karyawannya.

“Kita hanya berjuang untuk mempertahankan going concern. Jadi sekarang dengan Menteri yang baru dan pro industri, pro lapangan kerja, kita sangat positif restrukturisasi kita bisa selesai. Karena potensi perusahaan masih bagus,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Asia Pacific Fibers Deddy Sutrisno mengatakan total nilai yang diajukan untuk restrukturisasi adalah US$ 82 juta atau sekitar Rp. 1,36 triliun (asumsi nilai tukar Rp 16.669). Ia mengatakan, perseroan berencana melakukan investasi untuk meningkatkan produksi benang dan serat poliester setelah restrukturisasi utang kepada pemerintah selesai.

Langkah ini dinilai bisa menyerap kembali pegawai yang terkena PHK dan menyerap tenaga kerja lainnya. Sebelumnya, APF menguasai pangsa pasar nasional sebesar 21%. Meski begitu, Deddy tidak menyebutkan nilai investasi yang dibutuhkan nantinya.

“Kami masih menghitung nilai investasi yang dibutuhkan. Namun yang pasti para kreditur siap mendukung bisnis Perseroan,” ujarnya.

Saat ini, target penjualan APF mengalami penurunan sebesar 76,6% menjadi US$ 44,5 juta dari tahun sebelumnya sebesar US$ 190,15 juta. Namun perseroan berhasil meningkatkan efisiensi dengan menekan kerugian bisnis atau EBITDA negatif yang diproyeksikan sebesar US$ 3,4 juta pada akhir tahun 2025.

Sedangkan hingga September 2025, APF membukukan penjualan sebesar US$ 33,38 juta, turun sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,74 juta. Alhasil, APF mencatatkan EBITDA negatif sebesar US$ 2,55 juta per September 2025.

Saksikan juga video ‘Alasan Purbaya Ingin Memungut Bea Keluar Emas: Cadangannya Habis’:

(tanah liat/tanah liat)

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal akun judi online (judol). OJK juga menemukan 30.392 akun terkait judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan angka ini meningkat dari temuan sebelumnya sebanyak 29.906 rekening. Dian mengaku sudah meminta bank untuk memblokirnya.

“OJK meminta perbankan memblokir 30.392 rekening, yang sebelumnya berjumlah 29.906,” ujarnya dalam Konferensi Pers Bulanan RDK November virtual, Kamis (12/11/2025).

Akun ini dihimpun dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. OJK kemudian mengembangkan dan menyesuaikan akun tersebut dengan data kependudukan.

“Dari data yang disampaikan Komdigi dan perkembangan laporan dengan meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan nomor identitas penduduk dan menyempurnakannya,” tambah Dian.

Menurut Dian, upaya tersebut dilakukan OJK sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ia juga menyampaikan komitmen OJK dalam memberantas perjudian online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid telah melaporkan 31 ribu rekening bank yang terindikasi terlibat kegiatan judol ke OJK untuk ditindaklanjuti. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik ilegal di ruang digital.

Meutya mengatakan, pihaknya juga telah menghapus (takedown) lebih dari 3 juta konten terkait perjudian online.

“Ini kerja sama yang luar biasa dengan OJK. Kami sudah take down lebih dari 3 juta konten yang sebagian besar terkait dengan perjudian online. Namun tidak hanya itu, kami juga melaporkan ke OJK lebih dari 31 ribu akun yang terindikasi perjudian online, dan OJK menindaklanjutinya dengan baik,” kata Meutya di acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 pada Kamis (30/10/2025).

Saksikan juga video ‘OJK Ajukan Permintaan Blokir 27 Ribu Rekening Terindikasi Judol’:

(ily/hns)

Jakarta –

Diskon tarif sebesar 20% ditetapkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk di 8 ruas tol. Diskon tarif berlaku selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Diskon tarif sebesar 20% ini mencakup ruas-ruas strategis di Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Sulawesi, yaitu:

(1) Jalan Tol Jakarta-Cikampek

(2) Jalan Tol Layang MBZ

(3) Jalan Tol Palimanan-Kanci

(4) Jalan Tol Batang-Semarang

(5) Jalan Tol Semarang seksi A, B, C

(6) Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera).

(7) Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

(8) Jalan Tol Manado-Bitung.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan diskon 20% di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera akan berlaku selama 3 hari, yakni 22, 23 Desember, dan 31 Desember 2025.

Sedangkan diskon Tol Manado-Bitung berlaku selama 20 hari terhitung tanggal 2 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Total ruas tol yang mendapat diskon tarif mencapai delapan ruas tol yang tersebar di wilayah Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Sulawesi. Diskon tarif tol ini akan berlaku untuk semua golongan kendaraan bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan terus menerus menggunakan kartu tol elektronik, kata Rivan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2025).

Stimulus diskon tarif tol ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan pengguna jalan tol, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, lanjutnya.

Rivan juga menambahkan, pihaknya tetap berkomitmen untuk mempertahankan target perseroan di tahun 2025. Pemberian stimulus diskon tarif tol Libur Natal 2025/2026 telah melalui proses evaluasi yang matang sehingga dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perseroan di tahun 2025.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanannya pada masa libur panjang dengan memanfaatkan diskon tarif tol, dan mengunduh aplikasi Travoy yang dilengkapi dengan fitur CCTV real time, informasi tarif, kuitansi digital dan informasi mengenai fasilitas yang tersedia di Rest Area.

“Pastikan kendaraan dan berkendara dalam kondisi prima, patuhi rambu dan arahan petugas di jalan tol, serta istirahat di Travoy Rest bila lelah dalam perjalanan,” pungkas Rivan.

Saksikan juga video ‘119,5 Juta Orang Diprediksi Bepergian di Musim Libur Natal’:

(hal/hns)

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan aktivitas pinjaman online (Pinjol) ilegal masih marak terjadi. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), terdapat 18.633 pengaduan terkait pinjol ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 6.533 laporan berasal dari masyarakat berusia 16 hingga 25 tahun atau sekitar 35% dari total 18.633 laporan pinjol ilegal.

Sedangkan pelapor berusia 26 hingga 35 tahun mencapai 7.211 pemberitaan atau 38,7% pemberitaan.

“Penyebabnya apa? Kenapa banyak sekali masyarakat termasuk generasi muda yang memilih pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan yang mendesak. Kalau anak muda ini, bisa jadi juga konsumtif dan sebagainya,” kata Frederica dalam Konferensi Pers Bulanan RDK (RDKB) November 2025, Kamis (12/11/2025).

Pinjol ilegal menawarkan proses yang sangat mudah tanpa verifikasi ribet seperti di platform resmi. Banyak kasus yang ditemukan, pinjol ilegal bahkan langsung mencairkan dana tanpa adanya jaminan kemampuan membayar orang yang meminjam.

Akses digital saat ini juga memicu masyarakat meminjam uang tanpa memahami risikonya.

“Jadi sepertinya perlu solusi. Karena kalau dari pinjaman OJK yang legal tentu akan minta datanya, lakukan verifikasi, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau ilegal, kalau bisa langsung kirimkan saja ke seseorang, itu saja. Mudah-mudahan tidak mampu bayar, nanti dikenakan bunga dan sebagainya,” jelas Frederica.

Untuk mencegah maraknya pinjol ilegal, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan Patroli Siber setiap hari, menutup aplikasi dan situs pinjol ilegal, serta menggencarkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.

“Agar mereka tidak terjebak pada penawaran-penawaran ilegal, baik itu pinjaman ilegal maupun investasi ilegal. Dan juga bagaimana mendidik mereka melek finansial dengan cara yang cerdas, lalu bagaimana mereka bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar perempuan yang biasa disapa Kiki itu.

Tonton juga video ‘Polisi Ungkap 2 Kacang pinus Dilarang Memeras Nasabah padahal Cicilan Sudah Lunas:

(jam/hns)

Jakarta –

Pemerintah berencana menghapus utang masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bank Mandiri menyatakan akan menghapus utang masyarakat yang terdampak bencana.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan Bank Mandiri akan melaksanakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Tindak lanjut atas arahan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal secara menyeluruh agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bank Mandiri menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan relaksasi yang dicanangkan Pemerintah sebagai bentuk respon cepat percepatan pemulihan masyarakat terdampak,” kata Adhika dalam keterangannya, Kamis (12/11/2025).

Ia menyatakan, pihaknya sedang melakukan pemetaan menyeluruh terhadap masyarakat debitur yang terdampak bencana.

“Bank Mandiri dapat kami sampaikan saat ini sedang melakukan pemetaan komprehensif terhadap debitur yang berpotensi terkena bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang paling tepat sesuai ketentuan regulator,” lanjut Adhika.

Seiring dengan proses tersebut, Bank Mandiri juga terus menjaga koordinasi dengan OJK dan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana, agar setiap opsi relaksasi dapat diarahkan secara cermat dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Sekaligus menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh korban bencana. Melalui tim Mandiri Peduli Bencana dan relawan Mandirian, berbagai bantuan aktif disalurkan ke wilayah terdampak,” pungkas Adhika.

(acd/acd)

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan potensi klaim asuransi akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera mendekati Rp 1 triliun atau sekitar Rp 967,03 miliar.

Angka tersebut merupakan total perhitungan klaim asuransi kendaraan, properti, dan BUMN.

Ketua Eksekutif Pengawas Asuransi dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, berdasarkan pantauan sementara, potensi klaim yang tercatat dari 39 perusahaan asuransi, khususnya kerusakan properti, berjumlah Rp492,53 miliar.

Sedangkan asuransi kerusakan kendaraan bermotor sebesar Rp74,50 miliar.

Selain itu juga ada eksposur asuransi barang milik negara di wilayah terdampak yang nilainya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 400 miliar, kata Ogi dalam Konferensi Pers Bulanan (RDKB) RDK November 2025, Kamis (12/11/2025).

Terkait klaim asuransi jiwa, Ogi mengatakan belum ada potensi klaim. Sebab, masih dalam pemantauan mengingat belum teridentifikasi sepenuhnya.

Sedangkan pemantauan terhadap asuransi jiwa masih terus dilakukan, ujarnya.

Ogi menambahkan, sejalan dengan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan perbankan dan lembaga pembiayaan terhadap debitur terdampak bencana, kualitas kredit atau pembiayaan tetap terjaga.

Dengan demikian, klaim kepada perusahaan asuransi atau penjaminan tidak serta merta timbul. Meski begitu, Ogi menegaskan, perusahaan asuransi umum dan lembaga penjaminan tetap wajib menyiapkan cadangan potensi risiko gagal bayar untuk menjamin kemampuan membayar klaim di masa depan.

Selain itu, OJK juga melakukan relaksasi kewajiban pelaporan dengan memperpanjang batas waktu penyampaian laporan bagi lembaga penjaminan dan dana pensiun yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2025, diundur menjadi tanggal 24 Desember 2025, demi menjaga kelancaran operasional tanpa mengurangi keakuratan dan kewajiban pelaporan, jelas Ogi.

Saksikan juga video ‘Tindak Lanjut Menteri LH terhadap Evaluasi Bencana Banjir Sumatera’:

(jam/hns)

Jakarta –

Sebanyak 33 pelaku usaha sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) dikenakan sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan, 33 pelaku industri PVML tersebut terdiri dari 15 perusahaan pembiayaan, 4 perusahaan modal ventura, dan 14 perusahaan penyedia pinjaman online (Pindar) atau dikenal juga dengan pinjaman online (Pinjol).

“Selama November 2025, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif antara lain kepada 15 perusahaan pembiayaan, 4 perusahaan modal ventura, dan 14 penyelenggara Pindar,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Bulanan (RDKB) RDK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Sanksi tersebut dikenakan atas berbagai pelanggaran terhadap peraturan OJK (POJK) yang berlaku. Selain itu, sanksi ini juga merupakan hasil kegiatan pemantauan rutin dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan OJK pada periode tersebut.

“Untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku atau akibat pengawasan dan/atau pemeriksaan lanjutan,” kata Agusman.

Selain itu, Agusman mengatakan OJK telah memantau pemenuhan kewajiban minimum penyertaan modal. Ia melaporkan, saat ini terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi modal minimum Rp 100 miliar.

Selain itu, 7 dari 95 penyelenggara Pindar juga belum memenuhi modal minimum Rp 12,5 miliar.

“Seluruh penyelenggara Pindar telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK. OJK terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan perkembangan rencana aksi untuk memenuhi kewajiban minimum penyertaan modal, termasuk penyertaan modal dari pemegang saham dan investor strategis lokal atau asing, termasuk opsi pengembalian izin usaha,” jelas Agusman.

Saksikan juga video ‘Pengaruh SLIK OJK terhadap Pembelian Rumah KPR’:

(jam/hns)

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mendapat tugas besar untuk menyelesaikan proyek Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer (km). Untuk menyelesaikannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek tersebut. BBWS PU sendiri mempunyai tanggung jawab untuk membangun tanggul di bantaran sungai, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk pembebasan lahan.

Tapi tentu saja, misalnya besok gratis, kami juga belum siap membangunnya. Karena ternyata untuk membangun tanggul sepanjang 16 km ini mungkin (butuh sekitar) Rp 1,2 triliun,” kata David, dalam jumpa pers di Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2025).

Sejalan dengan besarnya kebutuhan tersebut, pihaknya membagi prioritas pembangunan ke dalam beberapa paket pekerjaan. Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung ditargetkan selesai pada tahun 2029, meski bisa lebih cepat selesai pada tahun 2028.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Jaringan Sumber Daya Air Ferdinanto mengatakan, dalam lingkup PU proyek Normalisasi Ciliwung dibagi dalam enam paket pekerjaan.

Kemasan Pertama pembangunan di Kecamatan Pengadegan sepanjang 0,46 km, melalui kontrak satu tahun (SYC) pada tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp35 miliar.

Keduapembangunan tanggul di Kecamatan Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang dan Rajawali sepanjang 2,83 km. Ketiga, ada pembangunan di Desa Rajawali, Pejaten Timur, Cililitan, Balekambang sepanjang 2,24 km.

KetigaProyek ini dibangun melalui Multi Years Contract (MYC) pada tahun 2026-2027, dengan akumulasi kebutuhan konstruksi kedua proyek tersebut mencapai sekitar Rp 400 miliar.

Keempatpembangunan di Kecamatan Manggarai, Kebon Manggis, Bukit Duri dan Kampung Melayu sepanjang 4,45 km. Proyek ini dibangun melalui Multi Years Contract (MYC) pada tahun 2027-2028.

Kelimapembangunan di Kecamatan Rajawali, Pejaten Timur, Cililitan dan Balekambang sepanjang 2,12 km. Proyek ini dibangun melalui Multi Years Contract (MYC) untuk tahun 2027-2029.

Keenampembangunan di Kecamatan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Balekambang dan Gedong sepanjang 4,11 km. Proyek ini dibangun melalui Multi Years Contract (MYC) pada tahun 2028-2029.

“Kenapa kita lakukan skema seperti itu, karena tergantung pembebasan lahan. Seperti yang disampaikan tadi, kalau lahannya benar-benar kita bebaskan, belum tentu dengan uang itu masyarakat mau pindah. Karena banyak warga di bantaran sungai yang merasa sudah tinggal di sana,” kata Ferdianto.

Saksikan juga video ‘Solusi Pramono Atasi Banjir: Normalisasi Ciliwung – Parit Dikeruk’:

(sst/hns)

Jakarta –

Emiten pengelola platform Blibli dan Tiket.com, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), masih membukukan kerugian pada kuartal III 2025. Bahkan, BELI mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga September tahun ini.

Dikutip dari laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten milik Grup Djarum ini mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,84 triliun dibandingkan Rp 1,87 triliun pada kuartal III 2024. Namun laba bersih perseroan tercatat meningkat 25,5% menjadi Rp 15,23 triliun dari Rp 12,13 triliun pada kuartal III tahun sebelumnya.

Pendapatan perseroan ditopang segmen ritel online sebesar Rp6,3 triliun, institusi sebesar Rp5,94 triliun, toko fisik sebesar Rp5,94 triliun, serta diskon dan promosi langsung sebesar Rp2,41 triliun.

Meski begitu, beban pokok pendapatan BELI tercatat mengalami peningkatan hingga September 2025 yakni menjadi Rp12,56 triliun dari Rp9,79 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian laba kotor perseroan tercatat meningkat menjadi Rp 2,67 triliun dari Rp 2,33 triliun pada kuartal III 2025.

BELI juga mencatatkan kenaikan beban penjualan menjadi Rp1,52 triliun dari Rp1,44 triliun pada kuartal III 2025. Hal serupa juga terjadi pada beban umum dan administrasi BELI yang naik menjadi Rp2,84 triliun dari Rp2,71 triliun pada September 2024.

Hingga September 2025, BELI mencatatkan total aset yang besar yakni Rp 17,52 triliun. Kemudian liabilitas perseroan tercatat Rp8,40 triliun dengan ekuitas Rp9,12 triliun.

Sebelumnya, Chief Financial Officer Global Digital Niaga Ronald Winardi menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan efisiensi biaya yang dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang tercermin dari penurunan beban operasional terhadap total transaksi hingga 7,2% pada semester I 2025.

Ronald menambahkan, perseroan memperkuat layanan omnichannel untuk memadukan kenyamanan belanja online dengan pengalaman interaksi langsung di toko fisik. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara dunia digital dan offline.

“Kami berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan juga memberikan dampak yang konsisten dan berkelanjutan bagi pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan kami,” kata Ronald dalam acara Public Expose secara virtual, Kamis (9/10/2025).

Saksikan juga video “Purbaya tentang Dana Pemda Jabar yang Disimpan dalam Bentuk Giro: Malah Merugi” di sini:

(acd/acd)

Jakarta –

Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid telah melaporkan lebih dari 31 ribu rekening bank yang terindikasi aktivitas perjudian online (judol) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik ilegal di ruang digital.

Meutya mengatakan pihaknya telah menghapus (menurunkan) lebih dari 3 juta konten terkait perjudian online.

“Ini kerja sama yang luar biasa dengan OJK. Itu sudah kita lakukan menurunkan lebih dari 3 juta konten, sebagian besar terkait dengan perjudian online. “Namun tidak hanya itu, kami juga melaporkan ke OJK lebih dari 31 ribu akun yang terindikasi perjudian online, dan ditindaklanjuti dengan baik oleh OJK,” kata Meutya di acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 pada Kamis (30/10/2025).

Meutya menjelaskan pengawasan terhadap ruang digital merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ruang digital Indonesia aman dan sehat. Menurut Meutya, ruang digital yang tidak sehat dapat menggagalkan tujuan besar transformasi digital nasional.

“Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana transformasi ekosistem digital dimanfaatkan dengan baik. Kalau kontennya tidak sehat lalu bagaimana transformasi digital tidak bermanfaat bagi orang banyak. Jadi PR juga tidak kalah penting dan tidak kalah menantang karena besarnya magnitudonya, lalu bagaimana kita mengawasi ruang digital kita,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kementerian Komunikasi Digital dan OJK dalam memutus rantai transaksi perjudian online. Ia menilai pemblokiran akun sama pentingnya dengan menghapus situs atau akun yang memfasilitasi perjudian.

“Kalau sekedar takedown tapi rekeningnya tidak diblokir perbankan, kerja kita ibarat menyapu ruangan kotor. Hari ini disapu, besok kotor lagi,” tegasnya.

Saksikan juga video “3 Permintaan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan, Judol” di sini:

(buruk/fdl)

Jakarta –

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat. Para pekerja ini menuntut segera pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,5-10% pada tahun 2026.

Ketua Umum Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut jika permintaan tersebut tidak segera dipenuhi. Salah satunya adalah mogok nasional yang dilakukan oleh seluruh buruh di seluruh Indonesia.

Meski begitu, ia masih belum bisa memberikan kepastian kapan mogok nasional ini akan berlangsung. Sebab, partai masih harus berkoordinasi dengan buruh di berbagai daerah dan serikat buruhnya.

Karena mogok nasional ini tidak mudah, maka mogok nasional ini harus seluruh Indonesia. Kedua, seluruh pabrik yang tergabung dalam KSPI dan yang bukan anggota KSPI juga harus dikonsolidasikan, jelas Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Said mengatakan rencana mogok nasional akan dibicarakan dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Sehingga seluruh elemen pekerja dan serikat pekerjanya dapat mengambil bagian dalam aksi tersebut.

“Pastikan semua ikut, jangan sampai ada yang tidak ikut. Pasti ada bentrokan di lapangan ya. Itu harus kita pastikan. Ini harus dibicarakan dalam 2-3 minggu ke depan,” tegasnya.

Saat ditanya kepastian apakah buruh akan menggelar mogok nasional setelah pengumuman resmi UMP dari pemerintah yang biasanya dilakukan pada 21 November setiap tahunnya, Said mengaku belum yakin apakah upah minimum 2026 akan selesai pada saat itu.

“Saya kurang yakin 21. Sama dengan tahun lalu, Desember, kalau tidak salah tahun lalu, pas menjelang akhir Desember, itu tebakan saya,” tutupnya.

Tonton juga video “Kepala Sekolah Menampar Siswa Karena Merokok, Siswa Mogok” di sini:

(igo/fdl)

Jakarta –

Layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh disebut mampu menanggung sendiri biaya operasionalnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, sudah lebih dari 12 juta orang menjadi penumpang Whoosh sejak dibuka beroperasi pada 2023.

Whoosh kini mampu menanggung sendiri biaya operasionalnya dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi Oktober 2023 hingga Februari 2025, kata Luhut dalam unggahannya di Instagram, @luhut.pandjaitan, Kamis (30/10/2025).

Hari ini, ia unjuk gigi menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Momen tersebut dipamerkan Luhut di tengah polemik pembayaran utang proyek kerja sama dengan China.

Luhut dalam unggahannya menyebutkan, Whoosh ia gunakan saat hendak bertandang ke Bandung, agenda yang akan ia hadiri adalah pembekalan bagi calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Ia mengatakan, pihaknya memilih Whoosh karena efisiensi waktu tempuh. Perjalanan ke Bandung yang semula 3-4 jam dengan Whoosh hanya memakan waktu maksimal 60 menit.

“Setiap saya ke Bandung, saya selalu memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktu. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 3-4 jam kini bisa ditempuh hanya dalam waktu 30-60 menit,” kata Luhut.

Saksikan juga video “Purbaya Hentikan APBN Bayar Utang Whoosh” di sini:

(tanah liat/tanah liat)