Jakarta –
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemberantasan mafia impor tekstil. Kemenperin menyambut positif langkah Purbaya dan siap melakukan pembersihan di tingkat internal.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief tak menampik adanya potensi penyalahgunaan wewenang di Kementerian Perindustrian. Meski demikian, dia menyebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita siap membersihkan seluruh pejabat Kemenperin yang nakal.
Tapi saya tidak bilang peluang korupsi tidak terjadi di Kemenperin, ada. Pak Menteri selalu bilang, mohon masukannya, kami akan lakukan pembersihan terhadap seluruh pejabat di Kemenperin yang nakal. Bersih-bersih internal, dan Menteri terbuka untuk itu, kata Febri dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Namun Febri mengingatkan, kewenangan Kemenperin terkait impor TPT kurang dari separuh total produk TPT yang masuk ke Tanah Air. Sisanya dipegang oleh Kementerian/Lembaga lain.
“Kewenangan Kemenperin itu berasal dari pemberian kewenangan kementerian lain. Dan dari total HS yang diberikan kewenangan, Kemenperin hanya menyumbang 50%. 50%, bahkan 40%, ya 44% dari kode HS. Jadi, sementara banyak produk TPT yang masuk ke Indonesia, untuk semua kode HS,” jelas Febri.
“Dan menurut kami impor produk TPT atau masyarakat lainnya tidak hanya di Kementerian Perindustrian. Misalnya di impor juga ada kementerian lain yang menerbitkan PI (persetujuan impor), kemudian pengawasan atau pemeriksaan di pelabuhan,” lanjut Febri.
|
Baca juga: Alasan hengkang dari pabrik sepatu Nike CS asal Tangerang terungkap
|
Kementerian Perindustrian sendiri menilai pernyataan Purbaya selama ini menunjukkan keberpihakan terhadap industri. Misalnya saja ketegasan Purbaya yang menutup celah penyelundupan barang ke Indonesia. Febri mengatakan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan penyelundupan barang impor itu sesuatu yang positif dan kita dukung. Karena itu akan melindungi industri dalam negeri. Industri dalam negeri terlindungi kalau penyelundupan atau impor ilegal diberantas. Kita dukung itu,” ujarnya.
Sorotan terhadap impor jilbab juga disambut positif oleh Kementerian Perindustrian. Terlebih lagi, meningkatnya impor jilbab merugikan industri dalam negeri. Febri menilai, pasar dalam negeri harusnya diisi dengan produk-produk buatan dalam negeri.
Pak Purbaya juga bilang kalau jilbab impor ada permasalahannya. Ini juga merugikan industri dalam negeri yang memproduksi jilbab. Seharusnya pasar dalam negeri disuplai oleh industri jilbab dalam negeri misalnya. Malah kebanjiran produk jilbab impor. Keramik pun sama. Bajah juga sama, pungkas Febri.
Saksikan juga video “Para Ahli Bicara Efektivitas Gaya Komunikasi Menteri Purbaya” di sini:
(Gambas: video 20 detik)
(ily/hns)