Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum kurang lebih perlu, dan ini masih terus diupdate karena mungkin ada penambahan atau pengembangan yaitu sekitar Rp51 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk penanganan baik rehabilitasi maupun rekonstruksi di tiga provinsi, kata AHY saat ditemui usai rapat koordinasi tanggap bencana Sumut di kantornya, Kamis (12/11/2025).
Tentu nanti ada alokasi yang diharapkan segera diturunkan ke kementerian teknis di lapangan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, lanjutnya.
Dari jumlah tersebut, AHY menjelaskan sekitar Rp24 triliun akan digunakan untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, kemudian sekitar Rp13 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Sumut dan Sumbar.
|
Baca juga: Perusahaan-Perusahaan Ini Buktikan Rekrut Karyawan Tuna Netra Bukan Masalah
|
Menurut dia, pembagian alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, karena dari tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor, Provinsi Aceh menjadi daerah yang paling parah terkena dampaknya.
Dimana 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana, kemudian di Sumut 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak, dan di Sumbar 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak.
“Yang paling besar karena dampaknya yang paling besar adalah Aceh, jadi kurang lebih Rp 24 triliun untuk Aceh, sedangkan sisanya Rp 13 triliun untuk Sumut dan Sumbar. Jadi totalnya kurang lebih Rp 51 triliun,” jelasnya.
Lebih lanjut AHY mengatakan, anggaran ini nantinya akan lebih banyak digunakan untuk perbaikan sementara infrastruktur jalan dan jembatan guna membuka akses ke wilayah terdampak terlebih dahulu. Baru setelah itu perbaikan infrastruktur penting lainnya akan menyusul.
“Memang akses jalan itu yang paling penting dulu. Kenapa? Karena prioritas tahapan tanggap darurat bencana adalah bantuan logistik yang terdepan dan menjangkau semua orang. Namun seringkali sulit menembus semua wilayah karena transportasi tidak memungkinkan,” tuturnya.
“Harus dilakukan perbaikan sementara agar bisa dilalui tapi terbatas. Mungkin hanya satu jalur dan bergantian dan hanya untuk mobilitas esensial,” jelas AHY lagi.
(igo/fdl)