Visi Dalam Pembangunan Infrastruktur Tidak Dimiliki Pemerintah

Jakarta – Setiap tahun memang pemerintah selalu mengagendakan proyek rutin yang ada di Jalur Pantai Utara (Pantura). Bahkan yang mengherankan adalah dana yang diberikan mencapai triliunan rupiah. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah tidak memiliki konsep tersendiri yang digunakan dalam perbaikan infrastruktur.

Bertempat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7/2013), Hajriyanto Tohari selaku Wakil Ketua MPR mengungkapkan bahwa memang selama ini kita tidak dapat menutupi selalu dalam keadaan darurat untuk masalah infrastruktur. Karena sebenarnya tidak ada visi ke depan mengenai pembangunan insfrastruktur.

Berdasarkan penuturan Hajriyanto bahwa pemerintah memang seharusnya dapat melakukan perbaikan dari proyek itu. Sehingga insfrastruktur yang ada di pantura hanya dapat diperbaiki dalam satu kali namun untuk selamanya. Sehingga tidak mengeluarkan anggaran rutin yang dianggarkan setiap tahunnya dalam jumlah yang cukup besar.

Tidak hanya itu saja, politikus yang berasal dari Partai Demokrat ini juga menyarankan agar pemantauan proyek jalan tersebut juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk perbaikan sendiri pada umumnya tambal sulam, sehingga jika diapresiasikan untuk membangun tol tentunya sudah beberapa kilometer. (Rani Soraya – www.harianindo.com)