Jakarta – Tidak dipungkiri bahwa beberapa hari belakangan ini, Kapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno selalu bersitegang atas aspirasi polisi wanita (polwan) yang akan menggunakan jilbab didalam melengkapi atribut seragamnya.
Diungkapkan oleh Hamidah Abdurrachman selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), bahwa ada dua hal yang membuat Kapolri dan Wakapolri berselisih paham ketika menyikapi seragam polwan yang ingin berjilbab.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan harianindo, Jumat (6/2/2013), Hamidah mengungkapkan bahwa sebenarnya hal yang pertama yang mendasari perselisihan tersebut ketidaksiapan atas aspirasi polwan menggunakan jilbab. Bahkan Wakapolri terkesan memberikan ancaman pindah tugas.
Sedangkan alasan yang kedua menurut Hamidah, dikarenakan Kapolri Jenderal Sutarman inkosistensi terkait keputusannya memberikan izin atas penggunaan jilbab sebagai seragam polwan. Pada mulanya memberikan izin, kemudian sekarang mencabutnya. Dimana terlihat Kapolri ingin lepas tangan terkait jika di anggaran 2014 tidak masuk maka masih menunggu di anggran 2015.
Terkait hal ini, Kompolnas akan mengkonfirmasi kepada Sutarman dan Oegroseno terkait kejelasan hal ini sehingga tidak menimbulkan keresahan di tubuh anggotanya. Sementara itu, Edi Saputra Hasibuan sebagai Komisioner Kompolnas memiliki pendapat yang berbeda. Dimana sebenarnya pimpinan Polri mengharapkan agar para polwan bersabar sehingga akan dibuatkan Peraturan Kapolri yang menyangkut akan penggunaan jilbab.
Hal ini tidak lain bertujuan agar, keseragaman polwan berjilbab ada tercapai. Karena sebenarnya Kompolnas ingin agar bahan seragam jilbab tersebut harus dibiayai oleh Negara. Sehingga jika membeli sendiri tentunya antara satu polwan dengan yang lainnya berbeda, oleh karena itu anggaran jilbab harus masuk ke tahun 2014. Walaupun demikian, Kompolnas ingin agar Polri tidak melarang bagi polwan yang akan menggunakan jilbab. (Choirul Anam – www.harianindo.com)
