Menteri Susi Pastikan Stok Ikan di Laut RI Meningkat

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah menerapkan beragam kebijakan yang terbukti mampu mengembalikan ketersediaan sumber daya perikanan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Bahkan, hingga kini stok ikan di perairan Nusantara mencapai 12 juta ton.

Susi menyebut kebijakan pelarangan dan tindakan tegas yang telah dilakukan selama ini bertujuan bukan untuk menghambat kegiatan nelayan, melainkan justru untuk mengembalikan sumber daya perikanan. Hal tersebut nanti akan bisa dinikmati oleh nelayan dalam negeri sendiri.

“Restriction di bidang sumber daya ini, hanya akan menghasilkan sumber daya yang banyak, bukan akan mengurangi, pasti akan tambah banyak,” ujar dia di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, Minggu (7/4/2017).

Berkurangnya kapal asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia, stok ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan lokal meningkat signifikan yakni dari sebelumnya 6,5 juta ton hingga menjadi 9,9 juta ton. Bahkan menurut data dari ‎Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Kajiskan), stok tersebut mencapai hingga 12 juta ton.

“Buktinya dengan berkurangnya ribuan kapal asing sekarang stok ikan yang boleh ditangkap di Indonesia sudah naik, dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton. Kenaikan 4 juta ton itu kalau dihargai US$ 1 saja atau Rp 13 ribu perak, itu sudah US$ 4 miliar. Bahkan ada studi Kajiskan yang tahun ini, kalau tidak salah hampir mendekati 12 juta ton potensi tangkap kita. Begitu cepat laut recovery kalau kita jaga,” jelas dia.

Para nelayan lokal diyakni sebenarnya mendukung segala upayanya untuk mengembalikan ketersediaan sumber daya perikanan ini. Akan tetapi, sayangnya, tak sedikit oknum-oknum yang merasa kehilangan pendapatannya sehingga memanfaatkan nelayan untuk melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya perikanan.

Baca Juga : Gus Sholah Menyebut Kelompok Yang Sengaja Benturkan Keindonesiaan Dengan Keislaman

“Saya yakin nelayan-nelayan sangat mengerti itu, hanya kadang-kadang banyak elit baik politik, bisnis maupun apa yang mengatasnamakan nelayan untuk melakukan eksploitasi yang berlebihan. Dan ini akan merugikan Indonesia, merugikan nelayan, akan merugikan kita dalam jangka panjang,” tandas dia.

(bimbim – www.harianindo.com)